Masyarakat Bojonegoro membutuhkan pelayanan publik yang baik dan maksimal. Dengan pelayanan yang baik dan maksimal, kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten pun bisa terkerek.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus bisa meningkatkan pelayanan publik yang baik.
Mengutip antaranews (23/3/2019) Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih urutan pertama pelayanan publik terbaik tingkat nasional. Hal itu dikemukakan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton.
Darius mengemukakan bahwa Pemprov NTT meraih urutan pertama pelayanan publik terbaik. Survei tersebut berdasarkan Indeks Persepsi Maladministrasi. Survei tersebut dilakukan oleh Ombudsman RI dengan menganalisa data secara nasional.
Survei ini dilakukan melalui wawancara di sejumlah instansi atau organisasi perangkat daerah (OPD). Instansi tersebut antara lain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Termasuk kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi NTT.
“Kami mendapatkan hasil pelayanan di loket pada 4 OPD di 3 Pemda itu paling baik dari semua menurut responden yang kami wawancarai,” kata Darius.
Melalui survei itu, terdapat data yang berasal dari masyarakat. Masyarakat merupakan pengguna pelayanan dari pemerintah. Seberapa jauh kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang mereka dapatkan.
Dari situ, akan terlihat sejauh mana pelayan publik melangkah. Melangkah maju, diam di tempat atau malah melangkah mundur. Peningkatan kualitas pelayanan publik tentu dapat dilihat berdasar hal tersebut.
RSUD, Puskesmas, PTSP, Dinas Pendidikan dan Dispendukcapil memang instansi yang paling sering memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Bojonegoro perlu untuk mencontoh prestasi yang dimiliki oleh NTT tersebut.
Pelayanan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, misalnya. RSUD Sosodoro Djatikoesoemo perlu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Contohnya, melalui berbagai inovasi yang memudahkan masyarakat.
RSUD Sosodoro Djatikoesoemo sudah menggunakan sistem rujukan online. Sistem rujukan online merupakan digitalisasi proses rujukan berjenjang untuk kemudahan dan kepastian peserta BPJS.
Dalam memperoleh layanan RSUD, perlu disesuaikan kompetensi, jarak dan kapasitas rumah sakit. Rujukan ditujukan kepada rumah sakit berdasarkan kebutuhan medis pasien yang berbasis website.
“Dengan adanya rujukan online ini dapat mengurangi antrian yang menumpuk pada fasilitas kesehatan penerima rujukan,” kata Kepala Bagian Instalasi Rawat Jalan, Sugeng.
Segala jenis pelayanan kepada masyarakat diharap berjalan dengan cepat. Tidak perlu banyak persyaratan dan alur birokrasi yang panjang.
Selain itu, melalui pelayanan yang mudah dan cepat, peluang kesalahan atau maladministrasi dapat diminimalisir. Dengan begitu, akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah menjadi mudah. Selain itu, dapat membantu penyedia memberikan pelayanan terbaik.
Sebenarnya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah membikin terobosan melalui Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik merupakan tempat pelayanan satu atap yang terintegrasi.
Tujuan didirikannya tempat ini, tentu saja untuk meningkatkan layanan publik kepada masyarakat Bojonegoro. Tidak hanya satu jenis pelayanan. Tapi berbagai pelayanan.
“Kami berharap agar pelayanan kepada publik bisa lebih ditingkatkan melalui Mal Pelayanan Publik Bojonegoro,” ujar Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, dalam pembukaan Mal Pelayanan Publik pada Januari 2019 lalu.
Keberadaan Mal Pelayanan Publik di jalan Veteran Bojonegoro adalah terobosan yang layak diapresiasi. Dengan pelayanan satu atap, masyarakat Bojonegoro bisa lebih mudah dalam mengurus berbagai macam dokumen atau perizinan.
Pelayanan publik yang baik selalu jadi prioritas dari Pemerintah. Oleh sebab itu, langkah dan terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro layak diapresiasi.
Nah, sebagai kritik buat pemerintah nih Nabs, keberadaan Mal Pelayanan Publik juga masih kerap bermasalah. Terutama dalam hal antrean pembuatan KTP. Meski pelayanan yang lain bagus, kalau ada satu jenis pelayanan yang buruk, tentu bakal berdampak pada keseluruhan pelayanan kan?
