Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).
Hadir dalam kegiatan, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretariat Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), 28 camat, para direktur perusahaan pemerintah maupun swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat sipil, serta tokoh masyarakat.
Peserta sidang paripurna istimewa mengikuti jalannya Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, melalui layar monitor besar di gedung DPRD Bojonegoro.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, membuka rapat dengan menyatakan rasa syukur atas terselenggaranya agenda kenegaraan tersebut sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh tamu undangan yang hadir.
Umar mengatakan, kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat dalam rapat tersebut menjadi bagian penting untuk memperkuat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut dia, HUT ke-81 RI mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” itu, kata dia, merepresentasikan arah pembangunan sekaligus cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan negara yang berdaulat, berkeadilan, dan memberikan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.
“Melalui tema ini, peringatan HUT RI ke-81 diharapkan mampu menjadi momen untuk refleksi, sekaligus sumber semangat baru untuk terus melanjutkan perjuangan bangsa di tengah dinamika global,” ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi penerus bangsa, untuk terus menjaga semangat perjuangan serta bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif.
“Kami mengajak kepada seluruh elemen bangsa sebagai generasi penerus untuk melaju bersama dan menggelorakan semangat perjuangan, menuntaskan cita-cita luhur bangsa Indonesia, serta mengisi kemerdekaan untuk Indonesia maju,” ucapnya.
Rapat Paripurna Istimewa DPRD Bojonegoro tersebut kemudian dilanjutkan dengan mengikuti rangkaian pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia secara virtual.
Adapun pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, berisi tentang sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan memimpin Indonesia. Dalam pidato kenegaraan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu, Prabowo menyebut pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 663 hari masa pemerintahannya.
Menurut Prabowo, kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, termasuk sejumlah masalah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Prabowo mengatakan, pemerintah belum dapat menyatakan seluruh persoalan bangsa telah selesai. Begitu pula seluruh janji yang disampaikan saat kampanye belum seluruhnya tertunaikan.
Namun, dia menegaskan pemerintah telah menunjukkan bahwa berbagai persoalan yang selama ini dianggap rumit dapat mulai diselesaikan melalui keberanian mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas, serta gotong royong seluruh unsur bangsa.
Salah satu capaian yang disorot adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target awal. Prabowo menyebut pemerintah sebelumnya memperkirakan swasembada pangan membutuhkan waktu empat hingga lima tahun, tetapi sejumlah capaian dapat diraih dalam waktu sekitar satu tahun.
Selain pangan, pemerintah juga menyoroti capaian di sektor energi. Prabowo menyampaikan sejumlah kebijakan untuk memperkuat ketahanan energi nasional, termasuk penerapan program B50 dan upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Di bidang pertanian, pemerintah juga mengklaim telah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Pemerintah juga mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa.
