Kita cuma sedang menyiapkan generasi penerus yang rajin bayar pajak, pintar baca statistik, tapi pikirannya tetap terjajah sampai akhir hayat.
Kemarin sore, pas lagi nongkrong di warung kopi langganan, saya merenungkan satu hal yang bikin agak mengelus dada: kenapa ya orang kita gampang banget manut? Maksudnya begini. Kalau ada aturan aneh dari kantor, pejabat ngomong sesuatu yang bikin mengernyitkan dahi, atau ada kebijakan publik yang konyol, reaksi pertama mayoritas dari kita kerap kali cuma, “Ya mau gimana lagi, memang sudah begitu ketentuannya.” Seolah-olah semua hal di dunia ini sudah jatuh dari langit lengkap dengan stempel “BENAR DAN WAJIB DITURUTI”.
Sikap kritis untuk mempertanyakan “Lho, kok bisa gitu?” atau “Aturan ini yang bikin siapa dan buat menguntungkan siapa?” sepertinya sudah pelan-pelan punah. Kita lebih sibuk menyesuaikan diri daripada mempertanyakan keadaan. Nah, dari situlah saya makin yakin: filsafat itu harusnya jadi pelajaran wajib dari Sekolah Dasar, bukannya cuma jadi bahan obrolan anak kuliahan yang bajunya jarang disetrika.
Jurnal Tier Atas dan Tradisi “Nelan Mentah-Mentah”
Cobalah sesekali iseng membuka jurnal internasional kelas wahid—yang katanya tier 1 alias bereputasi tinggi itu. Kalau dibaca baik-baik, jarang sekali ada riset yang berani secara frontal mengadu atau mempertanyakan benturan antar-teori mendasar. Sebagian besar artikel itu isinya cuma: mencari bukti tambahan demi menguatkan bahwa sebuah teori Barat yang sudah ada itu memang benar.
Kita di sini? Lebih parah lagi. Ilmu pengetahuan itu sering cuma jadi produk impor yang kita telan bulat-bulat tanpa pernah peduli teori apa yang ada di baliknya, apalagi bagaimana sejarah diskursusnya. Pokoknya kalau sudah berbau “sains”, “data”, dan “penelitian luar negeri”, kita langsung manggut-manggut bak dapat wahyu.
Tapi ini bukan salah kita sendiri. Ini adalah dampak dari mesin raksasa yang sudah bekerja selama lebih dari lima abad.
Dulu Melawan Gereja, Sekarang Jadi Oligarki Baru
Sedikit kilas balik sejarah—tanpa perlu gaya bahasa dosen sejarah yang bikin mengantuk. Dulu di Barat, pas jaman-jaman Renaissance, kaum pedagang dan kelompok anti-spiritualisme bahu-membahu melakukan de-sakralisasi. Jargonnya indah: kebebasan, rasionalitas, dan persamaan hak. Tujuannya baik saat itu, yaitu meruntuhkan dominasi gereja dan monarki yang mulai sewenang-wenang.
Hasilnya? Otoritas gereja dan raja memang tumbang. Tapi celakanya, takhta itu tidak kosong. Tempat itu diambil alih oleh kelompok oligarki baru. Kalau sekarang di era republik, politisi dan pengusaha saling kunci: politisi jadi instrumen, pengusaha jadi pemegang kendali demi hegemoni. Inilah yang kita kenal sebagai Western Empire. Bermuka dua: berteriak paling lantang soal kemanusiaan universal, tapi di saat bersamaan meratakan kebudayaan lokal lewat kolonialisme global.
Senjata paling dahsyat mereka bukan bom atom atau tank baja, melainkan pendidikan modern dan institusi sains. Lewat inilah mereka memaksakan bahwa satu-satunya bentuk kesadaran manusia yang sah hanyalah rasionalitas versi mereka.
Modus Sembunyi di Balik “Masuk Akal”
Oligarki paham betul: masuk akal adalah bahasa paling universal untuk menguasai pikiran publik. Logika, data, dan argumen ilmiah dibungkus sedemikian rupa sampai kita tidak sadar kalau sedang disetir. Biar makin berasa suasana warung kopinya, mari kita preteli modus-modus kendali pikiran ini satu per satu:
Hiper-Rasionalitas & Tekno-Sentrisme: Segala hal diukur pakai angka, statistik, dan efisiensi. Nilai kemanusiaan dan empati? Ah, itu dianggap sentimentil. Saat kebijakan menggusur sawah demi pabrik didukung oleh “data pertumbuhan ekonomi”, siapa pun yang menolak bakal dicap “irasional” dan “hambat kemajuan”.
Framing dan Narasi Pilihan Terbatas: Pikiran kita tidak dipaksa secara kasar, tapi disempitkan pilihannya. Logikanya pakai “Jika A, maka B”. Padahal, premis A-nya sendiri sudah keliru atau sengaja dipilih secara sepihak. Tapi karena merasa keputusannya logis, kita merasa sedang memilih dengan bebas. Padahal jalurnya sudah dipasangi rel sejak awal.
Memanipulasi Bias Kognitif Confirmation Bias: Menyajikan data ilmiah yang cuma mendukung satu sudut pandang. Authority Bias: Memakai deretan gelar akademis atau istilah teknis tinggi buat membungkam orang awam. “Dia kan doktor berbasis data, ya pasti saya yang salah pikir.”
Gaslighting Berbasis Logika (Sanism): Intuisi, keluhan, dan rasa keadilan masyarakat sering dilabeli sebagai sikap “histeris”, “emosional”, atau “tidak paham data”. Ketika rasa keadilan kita dipaksa tunduk pada standar rasionalitas buatan manipulator, kita akhirnya ragu pada persepsi kita sendiri dan bergantung total pada cara berpikir mereka.
Pencampuran Teori yang Bertolak Belakang Ini yang paling beracun: mencampuradukkan berbagai teori yang sebenarnya saling hantam, cuma demi melegitimasi kepentingan atau kebijakan tertentu. Dan uniknya, laboratorium utama dari modus-modus ini sering kali adalah universitas dan kampus-kampus besar tempat kita menimba ilmu.
Merdeka yang Sebenarnya: Tugas Rumah Pendidikan Nasional
Maka dari itu, perjuangan untuk melepaskan diri dari jebakan kendali pikiran modernisme ini adalah medan pertempuran yang sesungguhnya bagi bangsa yang ingin benar-benar merdeka—persis seperti frasa sakral dalam Mukadimah UUD 1945: mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menariknya, di tengah kepungan hegemoni ini, kadang kita melihat orang-orang penganut libertarian—yang bisa dibilang ‘duta’ pemikiran Barat—justru hadir mengingatkan kita tentang pentingnya kebebasan dan kedalaman berpikir. Kehadiran mereka mirip seperti politik etis di era kolonial dulu: niat awalnya mungkin beda, tapi gagasan kebebasannya malah jadi senjata buat menumbangkan kolonialisme itu sendiri.
Pekerjaan rumah besar pendidikan nasional kita hari ini adalah melahirkan manusia-manusia yang punya kebebasan berpikir tingkat tinggi, tapi berakar kuat pada tradisi berpikir Nusantara.
Kehilangan figur seperti Romo Manu (yang berpulang baru-baru ini) terasa begitu memukul. Beliau adalah sosok akademisi sekaligus budayawan langka yang lewat literasi naskah kuno mampu menyelami alam pikiran leluhur—alam pikiran yang sudah terbukti sanggup menjaga peradaban Nusantara bertahan selama ribuan tahun tanpa harus kehilangan kemanusiaannya.
Sudah saatnya kita mengirim putra-putri terbaik bangsa untuk mempelajari berbagai tradisi berpikir dari puncak-puncak peradaban dunia, lalu membawa pulang semua ilmu itu untuk dibenturkan, diolah, dan disaring dengan kearifan lokal kita sendiri.
Sebab kalau anak-anak kita sejak SD tidak diajari bernalar kritis dan berfilsafat—tidak diajari bertanya “kenapa” dan “untuk siapa”—kita cuma sedang menyiapkan generasi penerus yang rajin membayar pajak, pintar baca statistik, tapi pikirannya tetap terjajah sampai akhir hayat. Dan kalau sudah begitu, di mana letak merdekanya?
