Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bojonegoro soroti kelangkaan sapi siap potong. Termasuk kenaikan harga daging sapi di Bojonegoro yang berdampak pada jagal, pedagang, hingga UMKM kuliner. Sejak 20 Agustus 2026, Paguyuban Jagal Sapi Bojonegoro hentikan aktivitas penjualan akibat sulit memperoleh sapi siap potong.
Kondisi tersebut berpotensi mengganggu usaha yang bergantung pada pasokan daging sapi, seperti pedagang bakso, sate, warung makan, dan UMKM lainnya.
Ketua Umum PC PMII Bojonegoro, Anggun Sofia Ardila, mengatakan persoalan tersebut perlu segera ditangani. Tentu melalui langkah konkret untuk menjaga ketersediaan sapi siap potong dan kelancaran rantai pasok daging.
“Kami mengapresiasi respons Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Tetapi masyarakat membutuhkan solusi nyata, terutama untuk memastikan ketersediaan sapi siap potong dan menjaga rantai pasok daging agar tidak semakin terganggu,” ujarnya.
PMII Bojonegoro dorong Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro segera melakukan pemetaan terhadap ketersediaan sapi siap potong, distribusi sapi ke luar daerah, kebutuhan daging masyarakat, serta hambatan yang terjadi dalam rantai pasok.
“Jangan sampai kelangkaan sapi hari ini berkembang menjadi berhentinya usaha dan menurunnya pendapatan masyarakat. Jangan tunggu efek dominonya meluas baru kita bertindak,” kata Anggun.
Menurut PMII, penanganan persoalan tersebut perlu dilakukan melalui dua pendekatan. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memastikan ketersediaan daging sapi di tengah terganggunya pasokan.
Sementara dalam jangka panjang, diperlukan strategi untuk memperkuat populasi sapi sekaligus memperbaiki tata niaga dan distribusinya.
PMII Bojonegoro juga mendorong dialog antara pemerintah, peternak, jagal, pedagang, pemasok, dan pelaku UMKM untuk merumuskan solusi bersama.
“PMII tidak berdiri untuk menyalahkan pemerintah. Kami mendorong semua pihak mencari jalan keluar bersama sebelum dampaknya semakin luas,” ujarnya.
PC PMII Bojonegoro menyatakan siap mengawal persoalan tersebut agar langkah penanganan yang diambil dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan menjaga keberlangsungan usaha yang bergantung pada ketersediaan daging sapi.
