Bojonegoro Institute (BI) bekerjasama dengan Ford Foundation gelar forum Multi-Stakeholder Partnership (MSP) di Creative Room lantai VI Gedung Pemkab Bojonegoro (30/7/2025) tersebut, diikuti sejumlah pihak stakeholder. Agenda itu digelar untuk pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam pengentasan kemiskinan.
Hadir dalam acara, perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Organisasi Profesi, Pelaku Usaha, hingga civitas Perguruan Tinggi. Hadir sebagai narasumber; Muhammad Yasin (Kepala Bappeda Jatim), Hernowo Wahyutomo (Kepala DP3AKB Bojonegoro), serta Defirentina One Muharamah (Tim Pendampingan Pengembangan Daerah Bojonegoro).
Kemiskinan dipandang sebagai permasalahan kompleks dan
multidimensi, melampui aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, kerentanan hingga ketimpangan gender. Ini mempertebal pemahaman bahwa kemiskinan terjadi karena faktor struktural di luar diri si miskin.
Ketimpangan gender jadi salah satu faktor struktural menjadikan sesorang berada dalam lingkaran kemiskinan. Kontruksi sosial yang menyejarah (terbentuk lama), yang
menyebabkan gender tertentu tidak dapat mengembangkan diri, adalah bentuk nyata pemiskinan struktural terhadap individu atau
kelompok tertentu.
Bojonegoro Institute bekerjasama Ford Foundation menyelenggarakan Forum Multi-Stakeholder Partnership (MSP) untuk diskusikan pengintegrasian strategi penanggulangan kemiskinan struktural-multidimensi dan pengarusutamaan GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) di Bojonegoro dalam pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Jawa Timur, yang diwakili Kukuh Tri Sandi, menyebut, saat ini, pinjaman online dan judi online juga punya peran dalam meningkatkan kemiskinan. Dia menyebut, Jatim 42 juta ownduduk. 20 juta jiwa lelaki dan 22 juta perempuan. Jumlah mayoritas perempuan. Sehingga, gender memang harus jadi acuan.
“Kesenjangan capaian berbasis gender cukup tinggi dibanding Nasional” Ucap Kukuh.
Bojonegoro, kata Kulih, ada di rangking 20 indeks pembangunan gender dari 38 kabuoaten kota di jawa timur. Ini di bawah rata-rata provinsi. Sementara indeks ketimpangan gender, Bojonegoro ada di tingkat 27. Kukuh menegaakan, perihal di atas ini, jadi alasan diskusi gender penting dilakukan.
Direktur Bojonegoro Institute (BI), AW Syaiful Huda mengatakan, sejauh ini istilah gender selalu dipahami sebagai perempuan. Padahal, gender bukan sesuatu identik gender. Namun perspektif identik dengan ketimpangan. Dia mencontohkan, partisipasi perempuan dalam pembangunan desa sangat minim. Ini bukti ketimpangan yang tidak responsif gender.
“Karena itu, kami berharap dokumen RPJMD dan Renstra kedepan bisa responsif gender” Ungkapnya.
Pengarusutamaan GEDSI dalam pengentasan kemiskinan, memang perlu terus diperbincangkan. Sebab, kemiskinan adalah masalah multipihak. Sehingga pencegahannya pun, harus multi pihak dan tak bisa dibebankan pada satu pihak saja.
Forum Multi-stakeholder Paretnership (MSP) sebagai forum mempertemukan banyak pihak, termasuk akademisi, bisnismen, perguruan tinggi, komunitas, hingga pemerintahan, tentu jadi pintu solusi dalam rangka pengentasan kemiskinan ini.
