Di tanah yang pernah disebut zamrud khatulistiwa, masih ada keluarga yang harus memilih antara kenyang hari ini atau sehat di masa depan — pilihan yang seharusnya tak menjadi pilihan.
Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, seorang ibu menimbang belanjaannya seperti menimbang nasib. Di tangan kirinya, selembar uang dua puluh ribu rupiah. Di tangan kanannya, daftar kebutuhan yang selalu lebih panjang daripada napasnya. Ia tidak sedang memilih antara sehat dan tidak sehat. Ia sedang memilih antara makan dan tidak makan.
Tahun 2025 mencatat sesuatu yang terdengar seperti statistik, tetapi sesungguhnya adalah cerita tentang jutaan perut yang perlahan berubah menjadi arsip penderitaan. Hampir sembilan juta orang Indonesia usia produktif—antara 18 hingga 59 tahun—mengalami obesitas sentral. Perut buncit, kata dokter. Lemak berlebih, kata laporan kesehatan. Tetapi di balik istilah klinis itu, ada kenyataan yang lebih sunyi: tubuh menjadi tempat terakhir dari kompromi yang terlalu sering dilakukan.
Baca Selengkapnya: Catatan Toto Rahardjo, Dewan Pinisepuh Jurnaba
Dulu, obesitas disebut penyakit orang kaya. Kini, ia berkeliling kampung, menyapa rumah-rumah dengan dinding semen belum diplester, mengendap di dapur-dapur yang kompor gasnya dinyalakan dengan cemas setiap akhir bulan.
Berbagai riset dalam lima tahun terakhir—termasuk survei Indonesian Food Barometer—menemukan sesuatu yang terasa seperti ironi yang menertawakan kita: obesitas justru lebih banyak dialami oleh masyarakat miskin, bahkan mereka yang berpendidikan.
Seolah-olah sekolah mengajarkan cara membaca buku, tetapi pasar mengajarkan cara bertahan hidup. Kemiskinan, pada akhirnya, bukan sekadar kekurangan uang. Ia adalah kurikulum diam-diam yang mengajarkan tubuh untuk beradaptasi dengan yang murah, cepat, dan mengenyangkan.
Ketika upah minimum di sejumlah daerah masih berkisar dua juta rupiah per bulan, harga menjadi undang-undang yang tidak pernah bisa digugat. Di Pulau Jawa, sebuah mi instan seharga tiga ribu rupiah berdiri seperti monumen kecil dari efisiensi ekonomi. Ia praktis, hangat, dan menghibur. Ia juga, tanpa kita sadari, mengandung masa depan yang mahal.
Sepiring sayur dengan lauk berprotein lengkap—lima belas ribu rupiah. Teh manis kemasan—empat ribu rupiah. Susu atau jus buah segar—sepuluh ribu rupiah. Angka-angka itu bukan sekadar perbandingan harga. Ia adalah pilihan yang dipaksa menjadi takdir.
Di tengah kesibukan dan tekanan ekonomi, keluarga miskin tidak memilih makanan cepat saji karena malas. Mereka memilihnya karena waktu dan uang mereka sama-sama tipis. Tubuh, dalam keadaan seperti itu, belajar satu hal: menghemat.
Ia menyimpan gula. Ia menimbun lemak. Ia memperlambat metabolisme seperti seseorang yang menabung receh untuk menghadapi musim paceklik. Ada sebuah istilah baru yang jarang dibicarakan di meja makan: kemiskinan nutrisi.
Ia tidak terlihat seperti kelaparan. Anak-anak masih makan tiga kali sehari. Perut mereka bahkan tampak penuh. Tetapi di dalam tubuh, vitamin dan protein menghilang seperti pekerja kontrak yang tidak diperpanjang. Yang tersisa hanyalah kalori—energi kosong yang membuat tubuh gemuk, tetapi lemah.
Laporan dari lembaga perlindungan anak dan konsumen menyebutkan bahwa anak-anak keluarga miskin menghadapi risiko ganda. Mereka tumbuh dengan makanan berkualitas rendah sejak kecil. Kebiasaan itu mengeras menjadi budaya, dan budaya itu menjelma menjadi nasib.
Ketika mereka dewasa, penyakit datang seperti tamu yang tidak diundang—diabetes, hipertensi, penyakit jantung. Dan biaya berobat berdiri di depan pintu seperti penjaga yang meminta tiket masuk yang terlalu mahal. Ironisnya, mereka yang tidak mampu membeli makanan sehat adalah mereka yang paling sulit membayar harga dari sakitnya.
Sementara itu, di layar ponsel yang menyala setiap malam, iklan makanan tinggi gula dan garam menari dengan warna cerah dan janji kebahagiaan instan. Diskon. Gratis ongkir. Cashback. Bahasa baru dari ekonomi digital.
Di ruang fisik, warung dan kantin sekolah menjual makanan cepat saji. Di ruang digital, aplikasi pesan-antar mengubah makanan menjadi komoditas yang bisa tiba dalam hitungan menit—lebih cepat daripada kesadaran kita tentang kesehatan.
Negara tampak seperti orang tua yang terlambat datang ke sekolah anaknya. Ia tahu ada masalah, tetapi belum membawa solusi. Label peringatan pada kemasan masih kecil, seperti catatan kaki dalam buku yang jarang dibaca. Cukai minuman berpemanis terus ditunda, seolah-olah kesehatan bisa menunggu. Padahal tubuh tidak pernah menunggu.
Ia mencatat semuanya.Setiap sendok gula.Setiap bungkus mi instan. Setiap kompromi yang dilakukan demi bertahan hidup.Pada akhirnya, obesitas bukan hanya persoalan medis.
Ia adalah cermin sosial. Perut yang membuncit bukan sekadar tanda kelebihan makan. Ia adalah peta kemiskinan yang digambar di atas tubuh manusia.
Di situ ada jejak harga pangan. Ada jejak upah minimum. Ada jejak kebijakan yang tertunda. Dan, yang paling menyedihkan, ada jejak harapan yang perlahan menipis. Karena di negeri yang subur, di tanah yang pernah disebut zamrud khatulistiwa, masih ada keluarga yang harus memilih antara kenyang hari ini atau sehat di masa depan. Pilihan yang seharusnya tidak pernah menjadi pilihan.
