Rapat kerja Komisi B di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada (15/4/2026), mengungkap adanya desa dan kelurahan belum mendirikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Meski capaian pembangunan sudah melampaui 300 unit, sejumlah kendala teknis jadi penghambat pemerataan program tersebut.
Melalui rapat kerja dihelat DPRD Bojonegoro bersama Kodim 0813, Disdagkop UM, dan perwakilan pengurus KDKMP, sejumlah alternatif jalan keluar menjadi bahasan. Wakil Ketua Komisi B, Lasuri, menyampaikan apresiasi atas kinerja Kodim 0813 Bojonegoro bersama Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop UM). Menurut dia, ini capaian membanggakan, karena lebih dari 300 unit berdiri.
”Namun memang masih ada beberapa desa yang belum bisa mendirikan KDKMP,” ujarnya.
Lasuri menjelaskan, terdapat tiga persoalan utama dihadapi desa. Pertama, tidak tersedianya lahan. Kedua, keterbatasan anggaran pengurukan. Ketiga, status lahan berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Beberapa persoalan ini menyebabkan sejumlah desa dan kelurahan belum mendirikan bangunan KDKMP.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Komisi B berupaya memfasilitasi dengan menawarkan sejumlah alternatif. Pada desa yang tidak memiliki lahan, dapat memanfaatkan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Lasuri, aset itu bisa digunakan. Sehingga pembangunan bisa berjalan.
Sementara untuk persoalan lahan LSD, Lasuri menyebut adanya peluang penyelesaian melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebab, menurut dia, KDKMP bagian dari program strategis nasional. Sehinggga dimungkinkan Kodim atau Disdagkop UM bisa mengajukan ke kementerian terkait guna pembebasan lahan LSD tersebut.
Adapun terkait keterbatasan anggaran pengurukan, lanjut Lasuri, Komisi B masih melakukan pembahasan bersama pemerintah daerah. Pihaknya bisa memaklumi karena DD dan ADD saat ini mengecil.
“Ini jadi pertimbangan kami, skema apa yang memungkinkan jika anggaran pengurukan ini nantinya dibantu pemkab,” imbuhnya.
Sementara itu, progres pembangunan KDKMP di Bojonegoro terus menunjukkan peningkatan. Sebanyak 90 desa dilaporkan telah menyelesaikan pembangunan dengan capaian 100 persen. Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, menyebut percepatan pembangunan dilakukan melalui keterlibatan masyarakat.
“Pembangunan KDKMP ini kita laksanakan dengan sistem gotong royong melalui karya bakti, sehingga masyarakat ikut terlibat langsung,” pungkasnya.
