Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lakukan Ground Check (GC) atau validasi lapangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Agenda bebersih data ini, guna pastikan seluruh program tepat sasaran.
Pemkab meminta para ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diterjunkan langsung ke lapangan, bersinergi dengan pemerintah kecamatan, desa, hingga tenaga penyuluh di masing-masing wilayah, dalam rangka validasi data DTSEN ini.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo, menegaskan bahwa akurasi data menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan sosial pemerintah. Ditemukannya banyak data tidak akurat, kata dia, tentu berdampak pada keberhasilan program.
“Mulai kemarin telah dilakukan rakor persiapan di masing-masing kecamatan agar pelaksanaan ground check berjalan akuntabel. Hari ini ASN secara serentak mulai turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi selama dua minggu ke depan,” ujarnya dalam siaran tertulis Pemkab Bojonegoro, Rabu (13/5/2026).
Sebelumnya, proses verifikasi dan validasi DTSEN telah dilakukan pada Januari hingga April 2026. Namun setelah analisis data dilakukan, ditemukan sejumlah anomali yang dinilai perlu dicocokkan kembali dengan kondisi riil masyarakat. Karena itu, diagendakanlah kegiatan validasi ini. Agenda ini berlangsung sejak Senin (11/5/2026) hingga dua pekan ke depan.
Mulai dari data pendapatan yang tidak sesuai, satu rumah dihuni hingga sembilan kepala keluarga, sampai luas hunian yang tidak sinkron dengan kondisi sebenarnya.
“Keanehan-keanehan ini bisa jadi memang fakta di lapangan, tetapi bisa juga merupakan kesalahan data. Karena itu perlu ground check secara langsung,” jelas Agus.
Sementara M. Khusnun Najih, pengamat sosial dari Bojonegoro Institute (BI) mengatakan, data merupakan faktor kunci keberlangsungan program. Tidak sinkronnya data menunjukan ada tidak beres dalam pelaksanaan program. Sebab, bisa jadi, kata dia, selama ini program dianggap giat formalitas tanpa target dan tujuan, bahkan sekadar selesai beres.
“Karena itu sudah sepatutnya, sinkronisasi data ini harga mati bagi keberhasilan program” ucap Khusnun.
Verifikasi lapangan ini difokuskan pada empat indikator utama penentu tingkat kesejahteraan versi BPS, yakni pendidikan, kepemilikan aset, pendapatan, dan kondisi hunian. Melalui gerakan Ground Check DTSEN ini, Pemkab Bojonegoro berharap dapat membangun basis data sosial-ekonomi yang lebih bersih, akurat, dan kredibel, sehingga anggaran negara benar-benar tersalurkan kepada warga yang paling membutuhkan.
