Hegemoni Barat mulai lemah karena dikoyak para pemikir Barat sendiri. Ironisnya, banyak kalangan di bekas negeri jajahan yang menyembahnya.
Seorang kawan bertanya: sejak kapan metode antek aseng Barat menjadi tolok ukur dalam membaca sejarah global? Mendengar pertanyaan epistemik semacam ini, saya pun tergoda untuk menjawabnya. Saya sengaja menjawab pakai teori Barat biar ilmiah, untuk kemudian saya kunci pakai teori Selatan, biar lebih ilmiah lagi.
Kenapa Barat menjadi tolok ukur membaca sejarah global? Jawabannya jelas, kolonialisme dan dominasi akademik selama berabad-abad, menjadikan metode historiografi-modern Barat sebagai standar global. Bukan karena satu-satunya yang benar, tapi karena didukung FIFA kekuatan politik, ekonomi, pendidikan, dan tentu: publikasi penerbitan.
Terkait pertanyaan kawan saya tadi. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Pertama soal monopoli prinsip ilmiah. Kedua soal filsafat sejarah. Dua hal ini adalah pondasi penting yang harus diketahui, sebelum melangkah lebih jauh memahami dekolonisasi historiografi.
Pertama soal prinsip ilmiah. Selama ini kritik sumber dan argumentasi logis seolah hanya milik Barat. Padahal, prinsip ini tidak eksklusif Barat. Semua peradaban punya cara ilmiah-empiris memeriksa keabsahan informasi. Tradisi ilmu hadis, misalnya, mengembangkan kritik sanad dan verifikasi matan, jauh sebelum historiografi-modern Barat lahir di dunia.
Kedua soal filsafat sejarah, yaitu sebuah pertanyaan penting: apa itu sejarah? apa yang layak dan tidak layak disebut sejarah? Wajib diketahui, Institusionalisasi historiografi-modern Barat baru dibikin pada abad 19 M. Pada masa ini, Barat membikin institusi untuk melembagakan definisi sejarah secara universal.
Benar sekali. Institusi untuk melembagakan definisi sejarah. Definisi ini sengaja dilembagakan agar punya posisi kuat secara politis. Melalui institusi ini, sejarah didefinisikan Barat sebagai rekonstruksi masa lalu berdasar standar yang mereka bikin. Sekaligus meniadakan sumber dan paradigma dari tempat lain.
Akibatnya, tradisi lisan, kosmologi, manuskrip, suluk tradisi, dan ingatan kolektif masyarakat disingkirkan. Keberadaannya dianggap berada di luar kategori sejarah karena bisa mengganggu narasi mereka. Padahal, banyak peradaban di dunia ini yang memiliki cara berbeda dalam memahami masa lalu secara ilmiah.
Di Tiongkok, sejarah dipandang sebagai penjaga legitimasi moral yang tak pernah mau tunduk pada standar nilai teori Barat. Di dalam tradisi Islam, sejarah tidak hanya berisi kronologi politik. Namun dokumen transmisi rantai ilmu, biografi, dan riwayat yang dinilai melalui kredibilitas perawi.
Di Nusantara, berbagai suluk, manuskrip, dan kisah tutur tak hanya berwujud laporan faktual. Ia mengandung legitimasi, etika, kosmologi, dan identitas. Bahkan di Afrika dan Amerika Latin, sejarah dipandang sebagai memori yang hidup melalui lanskap dan cerita yang terus diperbaharui.
Narasi yang tak diakomodir historiografi-modern Barat inilah, pada abad 20 M, mulai dimunculkan berbagai pemikir sebagai subjek pengetahuan. Artinya, Institusionalisasi historiografi-modern yang dibikin Barat pada abad 19 M itu, dominasinya sudah melemah satu abad kemudian: abad 20 M.
Melemahnya Dominasi Barat
Ilmuwan dan pengajar sejarah di University of Sussex (Inggris), sekaligus pelopor Subaltern Studies Group, Ranajit Guha (1982), mengawali pembaruan historiografi India dengan menempatkan kaum subaltern (rakyat biasa) sebagai subjek utama sejarah. Guha menunjukan bahwa sejarah tidak boleh hanya disusun dari arsip kolonial atau narasi elite nasional, melainkan juga pengalaman, tindakan, dan ingatan masyarakat.
Sejarawan dan Guru Besar University of Chicago, Dipesh Chakrabarty (2000), melalui Provincializing Europe, mengajukan kritik mendasar terhadap anggapan bahwa pengalaman Eropa merupakan ukuran universal bagi dunia. Ia mengajukan kerangka pikir yang menempatkan pengalaman historis setiap bangsa sebagai sumber pengetahuan yang sah.
Akademisi Duke University, Amerika Serikat, Walter D. Mignolo (2009), memperkenalkan konsep Epistemic Disobedience: upaya melepaskan diri dari dominasi epistemologi kolonialitas Barat. Baginya, setiap peradaban memiliki hak untuk membangun kerangka pengetahuan sendiri berdasar pengalaman, bahasa, dan tradisi intelektualnya, tanpa harus memperoleh legitimasi Barat.
Sementara jaringan intelektual Amerika Latin mengembangkan arus pemikiran yang menjadikan pengalaman historis masyarakat lokal sebagai subjek pengetahuan. Anibal Quijano (1992) dan Boaventura de Sousa (2007) menegaskan, masyarakat di Selatan Global bukan sekadar objek kajian teori Barat. Namun produsen pengetahuan yang memiliki otoritas atas pengalaman sejarahnya sendiri.
Ranajit Guha mengembalikan subaltern sebagai subjek historiografi; Dipesh Chakrabarty menggugat universalisme pengalaman Eropa; Walter D. Mignolo menyerukan jalan keluar dari dominasi epistemologi Barat; dan jaringan intelektual Amerika Latin membangun prinsip mendasar: pengalaman historis lokal dapat menjadi subjek yang sah untuk membangun teori.
Semua gagasan para pemikir kontemporer di atas, bertemu pada arus yang sama: upaya men-dekolonisasi cara memahami sejarah dan memproduksi pengetahuan. Sebab, tak ada satu pun peradaban yang memiliki hak istimewa menjadi ukuran universal dalam menentukan standar pengetahuan bagi dunia.
Sampai pada titik ini, posisi Institusionalisasi historiografi-modern Barat yang masih dipuja-puja itu, sesungguhnya sudah koyak digempur pemikir Barat sendiri. Sehingga keberadaan mereka sudah tak sekuat sebelumnya. Mirip rezim yang hegemoni-nya hampir di-Nepalkan rakyat.
Namun, perlu dicatat: mereka semua tidak menolak mekanisme Barat, khususnya dalam metode kritik sejarah. Yang mereka tolak adalah anggapan bahwa hanya pengalaman Eropa yang dapat menghasilkan teori universal. Sebab, setiap tempat punya rasa dan pengalaman-nya masing-masing.
Upaya terbesar mereka bukanlah mengganti “hegemoni Barat” dengan “hegemoni Lain”. Tujuan utamanya adalah membangun historiografi yang berangkat dari pengalaman dan persepsi lokal, memakai konsep yang lahir dari pengalaman lokal, tetapi tetap terbuka terhadap kritik dan dialog ilmiah Barat. Inilah yang oleh banyak pemikir disebut sebagai dekolonisasi historiografi.
Sebagai penulis, saya tentu memakai paradigma wasathiyah (moderasi). Sebuah paradigma yang jika dijabarkan berbunyi: tidak menolak mentah-mentah mekanisme Barat, namun memberi kedaulatan logika pengalaman lokal sebagai subjek yang bisa menafsir, memaknai, dan menentukan narasinya sendiri.
Misalnya nih ya, misalnya. Jika kamu sedang meneliti Bojonegoro, pertanyaan utamanya tidak harus: “Apa posisi Bojonegoro dalam sejarah Jawa menurut standar nilai arsip kolonial?” Pertanyaan ini sudah tidak keren dan lemah karena Institusionalisasi historiografi-modern Barat sedang digergaji habis-habisan oleh para pemikir Barat sendiri.
Nah, kita harus berani membalik pertanyaannya menjadi: “Konsep apa sih yang lahir dari ‘pengalaman historis’ Bojonegoro yang dapat membantu menjelaskan sejarah wilayah lain?” Di sini Bojonegoro tidak lagi menjadi objek penerapan standar nilai Barat, tapi menjadi subjek berdaulat yang melahirkan teori.
Dekolonisasi bukan berarti menolak arsip kolonial, metode kritik sumber, atau disiplin sejarah modern. Sebaliknya, ia berusaha mengubah posisi pengetahuan: dari sekadar “mematuhi” narasi besar Barat, menjadi menghasilkan kategori, konsep, dan cara membaca sejarah yang lahir dari rasa-pengalaman lokal.
Dengan kata lain, ukuran keberhasilannya bukan ketika suatu masyarakat berkata: “Kami juga memenuhi standar Barat.” Namun, ukuran keberhasilannya adalah ketika masyarakat berkata: “Kami memiliki perangkat konseptual untuk memahami masa lalu, dan perangkat itu cukup kuat untuk berdialog secara setara dengan tradisi intelektual mana pun!.”
