Jangan-jangan, yang paling sering mencicipi masakan pembangunan adalah para kokinya sendiri. Sedangkan mereka yang hendak dikenyangkan, masih berdiri di depan pintu, menunggu giliran.
Saya kadang membayangkan kebijakan pemerintah itu seperti masakan di dapur. Ada bahan-bahan yang dibeli di pasar, ada resep yang sudah ditulis, ada koki yang merasa cukup berpengalaman, dan tentu saja ada orang yang duduk di ruang makan sambil menunggu: kapan makanan ini matang? Soal kebijakan pengentasan kemiskinan, dapurnya sebenarnya pernah cukup menarik.
Beberapa kolega di UGM, misalnya, pernah menjadi bagian dari dapur pemikiran kebijakan ekonomi pemerintah, terutama pada masa Wapres Boediono. Di sana berkembang apa yang disebut evidence based policy. Sederhananya: sebelum memasak, bahan ditimbang dulu. Jangan kira-kira.
Berapa orang yang akan terkena kebijakan? Berapa biayanya? Apa dampaknya? Siapa yang memperoleh manfaat? Kalau ternyata hasilnya melenceng, di mana letak kesalahannya dan bagaimana memperbaikinya? Menurut saya, ini masuk akal.
Bahkan mestinya bukan hanya kebijakan ekonomi yang begitu. Semua kebijakan pemerintah, kalau memang pemerintah itu serius mengurus manusia, seharusnya mempunyai kebiasaan menghitung dampak. Jangan sampai sebuah kebijakan baru diketahui salah setelah masyarakat sudah keburu menjadi korbannya.
Dapur semacam ini kemudian melahirkan berbagai program seperti BLT, PKH, dan subsidi BBM. Program-program tersebut kemudian sering dipakai sebagai bagian dari cerita keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan.
Angkanya memang tampak bagus. Dari sekitar 25 persen sebelum Reformasi, kemudian turun menjadi sekitar 9 persen pada masa pemerintahan SBY, dengan ukuran kemiskinan yang digunakan pemerintah. Angka memang mempunyai kelebihan. Ia tidak mudah tersipu. Sembilan tetap sembilan. Tetapi orang miskin biasanya tidak hidup sebagai angka.
Ia punya rumah yang bocor. Anak yang harus membayar uang sekolah. Istri yang membeli minyak goreng dengan cara mengurangi belanja lauk. Suami yang setiap pagi berangkat mencari pekerjaan dengan sepeda motor tua. Dan kadang-kadang, pada tanggal dua puluh lima, seluruh keluarga sudah mulai menghitung hari menuju tanggal gajian.
Di sinilah saya kira persoalannya mulai menjadi sedikit rumit. Kita memang perlu mengurangi kemiskinan yang diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Pangan, energi, pendidikan, kesehatan. Itu penting. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Tetapi apakah manusia miskin cukup dibantu supaya hari ini bisa makan? Atau kita juga harus memikirkan bagaimana supaya ia mempunyai jalan untuk keluar dari posisi miskin? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana. Tetapi akibatnya bisa panjang.
Sebab kalau kita hanya memberikan bantuan kepada orang miskin, kita berisiko membuat kemiskinan menjadi semacam identitas administratif. Ia menjadi orang yang menerima BLT, penerima PKH, penerima subsidi, penerima bantuan. Padahal yang lebih penting adalah membuatnya menjadi orang yang mempunyai daya.
Mempunyai akses terhadap tanah. Mempunyai akses terhadap modal. Mempunyai akses terhadap pasar. Mempunyai akses terhadap teknologi. Mempunyai akses terhadap kelembagaan ekonomi. Dan yang paling penting: mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan bagaimana sistem produksi itu bekerja. Dengan kata lain, orang miskin jangan hanya diberi kursi di ruang tunggu. Bukakan pintu ke jalan produksi. Saya kira di sinilah pendekatan struktural menjadi penting.
Reforma agraria, misalnya, tidak cukup berhenti pada pembagian sertifikat. Sertifikat memang penting. Tetapi selembar sertifikat tanah belum tentu membuat seorang petani menjadi berdaya apabila setelah itu ia tidak mempunyai modal, teknologi, akses pasar, infrastruktur, dan posisi tawar. Ia sudah punya sertifikat. Tetapi tengkulak masih memegang lehernya. Maka sertifikat pun kadang hanya menjadi surat pengantar menuju utang.
Begitu pula dengan sektor industri, logistik, energi, dan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Mengapa kelompok ekonomi terbawah hampir selalu ditempatkan sebagai penerima manfaat? Mengapa tidak menjadi pelaku? Pertanyaan semacam ini mungkin terdengar agak cerewet. Tetapi bukankah pembangunan memang seharusnya sedikit cerewet kepada dirinya sendiri?
Kalau kelompok miskin terus-menerus dijadikan objek program, maka program pengentasan kemiskinan lama-lama akan seperti kegiatan sosial perusahaan: perusahaan tetap menjadi perusahaan, orang miskin tetap menjadi orang miskin, hanya sekarang mereka memperoleh paket sembako dengan logo yang berbeda.
Di sinilah konsep corporate social responsibility menjadi menarik untuk direnungkan. CSR tentu bukan sesuatu yang buruk. Memberi bantuan juga bukan dosa. Masalahnya adalah kalau seluruh cara berpikir tentang kemiskinan berhenti pada kemurahan hati.
Kemiskinan akhirnya tidak dilihat sebagai persoalan struktur ekonomi, melainkan sebagai kekurangan konsumsi yang bisa ditambal dengan bantuan. Maka kita bisa mengalami paradoks yang agak lucu, kalau kelucuan masih pantas digunakan untuk keadaan seperti ini.
Angka kemiskinan turun. Tetapi ketimpangan naik. PDB naik. Tetapi jarak antara mereka yang menguasai sumber daya dengan mereka yang hanya menjadi tenaga kerja juga bisa semakin jauh.
Negara merasa berhasil karena grafik kemiskinan menurun. Orang miskin merasa bingung karena hidupnya kok masih begitu-begitu saja. Mungkin masalahnya bukan pada angka. Mungkin masalahnya pada ukuran.
Sebab angka kemiskinan kita menggunakan standar yang kita tentukan sendiri.
Kalau ukuran yang dipakai berbeda, gambarnya bisa berubah cukup drastis. Bahkan pernah muncul perbandingan dengan standar Bank Dunia yang menghasilkan gambaran jauh lebih besar mengenai jumlah penduduk yang berada dalam kemiskinan atau kerentanan ekonomi.
Ini bukan semata-mata soal siapa yang benar. Ini soal kita mau melihat manusia yang mana. Manusia yang berada sedikit di atas garis kemiskinan, misalnya, secara statistik mungkin sudah tidak miskin.
Tetapi kalau ia kehilangan pekerjaan, sakit dua minggu, atau anaknya masuk perguruan tinggi, ia bisa jatuh kembali. Di atas kertas ia sudah keluar dari kemiskinan. Dalam kehidupan sehari-hari, ia masih berjalan di pinggir jurang.
Lalu kita mempunyai pendidikan.
Ah, pendidikan. Ini bagian yang selalu membuat saya tersenyum sekaligus mengelus dada. APBN sudah menetapkan 20 persen untuk pendidikan. Angka itu terdengar gagah. Dua puluh persen! Kalau diumumkan dalam rapat, biasanya kepala orang langsung mengangguk.
Tetapi pertanyaannya kemudian sederhana saja: Pendidikan seperti apa yang menghasilkan perubahan? Ini yang sering luput. Kita lebih mudah menghitung jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah murid, jumlah lulusan, jumlah doktor, jumlah profesor, jumlah artikel ilmiah, jumlah jurnal yang terindeks Scopus.
Semua bisa dihitung. Yang agak sulit dihitung adalah: setelah lulus, manusia ini menjadi apa? Apakah ia lebih berdaya? Apakah ia mampu menciptakan pekerjaan? Apakah ia mampu mengembangkan lingkungan hidupnya? Apakah ia mempunyai kemampuan membaca persoalan masyarakat?
Apakah ia mampu berdiri tanpa selalu menunggu lowongan kerja? Atau ia hanya berubah status dari siswa menjadi pencari kerja? Saya lalu teringat ceramah Hidayat Nataatmadja di Gelanggang UGM pada tahun 1980-an. Saya tidak lagi ingat seluruh kalimatnya. Ingatan manusia memang begitu. Ia tidak seperti mesin fotokopi. Tetapi ada satu gagasan yang masih tertinggal.
Di balik rezim-rezim yang berkuasa dan kemudian tumbang silih berganti, ada kelompok cendekiawan yang bertengger sebagai think tank. Pemerintah berganti. Menteri berganti. Presiden berganti. Bahkan kadang-kadang ideologi pembangunan berganti pakaian.
Tetapi para cendekiawan itu tetap berada di sana. Mungkin bukan karena mereka jahat. Justru mungkin karena mereka pintar.
Dan kepintaran, seperti semua hal di dunia, mempunyai dua kemungkinan. Ia bisa digunakan untuk membebaskan manusia, tetapi bisa juga digunakan untuk membuat sebuah sistem bekerja lebih rapi tanpa pernah mempertanyakan apakah sistem itu adil.
Di sinilah saya kira kita perlu berhati-hati. Evidence based policy sangat penting. Tetapi bukti tidak pernah berbicara sendirian. Ia dibaca oleh manusia. Dan manusia membawa paradigma, kepentingan, pengalaman, bahkan kadang-kadang karier.
Maka persoalannya bukan hanya bagaimana membuat kebijakan berdasarkan bukti, tetapi juga bukti tentang kehidupan siapa yang kita gunakan untuk membuat kebijakan itu? Kalau yang kita ukur hanya jumlah orang yang melewati garis kemiskinan, kita akan memperoleh satu cerita.
Kalau yang kita ukur juga kepemilikan aset, akses produksi, posisi tawar, ketimpangan, kualitas pekerjaan, kemampuan mengorganisasi diri, dan kemampuan menentukan masa depan, kita akan mendapatkan cerita yang lain.
Barangkali kemiskinan memang bukan sekadar kekurangan uang. Barangkali kemiskinan juga adalah keadaan ketika seseorang tidak mempunyai cukup kuasa untuk menentukan hidupnya sendiri. Kalau begitu, pengentasan kemiskinan tidak cukup dengan membuat orang miskin sedikit lebih mampu membeli.
Ia harus diberi jalan untuk menjadi lebih mampu menentukan. Dan pendidikan mestinya berada di tengah jalan itu. Bukan sekadar pabrik ijazah. Bukan sekadar mesin pencetak lulusan. Bukan sekadar tempat mengejar guru besar, jabatan, dan artikel yang masuk indeks ini-itu.
Pendidikan mestinya membuat manusia mempunyai kemampuan untuk membaca kenyataan, menemukan persoalan, bekerja bersama, menciptakan sesuatu, dan—ini yang paling penting—tidak gampang menyerahkan nasibnya kepada orang lain.
Barangkali itulah sebabnya saya sering merasa bahwa persoalan pendidikan sebenarnya lebih besar daripada gedung sekolah dan lebih panjang daripada masa kuliah. Ia menyangkut pertanyaan yang sangat sederhana: Apakah setelah belajar manusia menjadi lebih berdaya?
Kalau jawabannya iya, kita boleh sedikit lega. Kalau belum, mungkin kita perlu kembali ke dapur. Memeriksa resep. Menimbang bahan. Dan sesekali bertanya kepada mereka yang makan di meja makan itu: “Masakannya enak, Pak?”
Sebab selama ini jangan-jangan yang paling sering mencicipi masakan pembangunan adalah para kokinya sendiri. Sedangkan mereka yang hendak kita kenyangkan masih berdiri di depan pintu, menunggu giliran. Dan kita sibuk menghitung berapa piring yang sudah keluar dari dapur.[]
