Hari Tani tiba dan UU Reforma Agraria disahkan, grup WhatsApp aktivis dan linimasa media sosial mendadak riuh. Ada yang bikin twitwar berantai, posting foto kepalan tangan di depan gedung DPR, sampai bikin seminar web bernada garang.
Tapi kalau kita main agak jauhan dikit dari pusat kota — ke sawah tempat lumpur beneran berbau tanah, bukan bau parfum ruangan — suasananya biasa saja. Pak Tani tetap mikirin harga pupuk yang gaib, dan Bu Tani tetap pusing mikirin harga beras yang di pasar mahal tapi di tingkat pemanen harganya membanting tulang.
Dari sini kita sadar, ada yang hilang dari apa yang selama ini kita sebut sebagai “gerakan petani” di Indonesia. Selama dua tiga dekade terakhir, gerakan ini bukannya makin pejal dan solid, tapi malah makin tercerai-berai. Kalau boleh jujur dan agak pedas, gerakan petani kita ini sedang mengalami krisis identitas yang akut: hilang arah (disoriented) dan tercerabut dari akarnya (disinherited).
Gerakan petani zaman now sering kali tidak lagi dibentuk, dikelola, atau dikendalikan oleh petani jelata di akar rumput. Petani aslinya di mana? Ya di sawah, bingung. Sementara yang sibuk bersuara atas nama petani justru orang-orang yang telapak tangannya lebih mulus dari pipi bayi.
Petani Imajiner dan “Kasta”
Mengapa bisa begini? Faktor utamanya jelas: komodifikasi politik dan regulasi. Kesejahteraan petani selalu kalah telak kalau sudah berhadapan dengan selera pasar dan kepentingan oligarki. Pemerintah atau pembuat kebijakan kita masih punya cara pandang warisan kolonial yang belum seangka-angka
Pertanian cuma dilihat sebagai angka-angka penunjang PDB (Produk Domestik Bruto), bukan sebagai penopang hidup yang hakiki. Kebijakan disusun bukan buat membela perut warga, tapi demi menggenjot komoditas ekspor. Petani dipaksa menanam apa yang disukai pasar luar negeri, bukan apa yang dibutuhkan piring tetangganya sendiri.
Celakanya lagi, ada kesenjangan kelas yang lebar dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan pertanian dirumuskan di dalam ruangan ber-AC yang dinginnya bisa bikin masuk angin, oleh orang-orang yang mungkin bedain pohon padi sama rumput teki saja masih mikir dua kali. Di sinilah muncul fenomena “petani imajiner”. Banyak organisasi atau serikat yang mengatasnamakan petani, tapi sejatinya digerakkan oleh elite—entah itu aktivis, akademisi, politisi, atau pengusaha komoditas.
Petani asli cuma jadi penonton, atau paling banter disuruh pakai caping pas foto bersama untuk keperluan pertanggungjawaban hibah.
Sengketa kepentingan pragmatis pun makin merajalela. Banyak serikat petani dadakan muncul bukan untuk membela hak atas tanah, melainkan cuma untuk menyalurkan bantuan proyek atau dana hibah jangka pendek. Setelah cair? Ya bubar jalan. Yang bingung tetap petani awam di desa. Mereka dibuat pusing oleh pertikaian makro para penanggung jawab organisasi yang saling klaim paling pro-rakyat.
Kembalikan Cangkul ke Pemiliknya
Kalau gerakan ini mau selamat dan tidak cuma jadi bahan satire di warung kopi, kita butuh arah baru. Gerakan petani harus dikembalikan ke habitat aslinya: sebagai organisasi rakyat jelata yang benar arah (correctly oriented) dan berakar kuat (organically rooted).
Benar arah artinya fokus utamanya adalah pemenuhan kebutuhan dasar para petani dan keluarganya sendiri. Bukan sibuk ngejar selera pasar ekspor yang angin-anginan, bukan buat nambah basis suara partai saat pemilu, dan bukan pula buat mendongkrak popularitas ketua serikatnya yang mau nyaleg.
Berakar kuat artinya organisasi itu dibentuk dan dikendalikan penuh oleh warga tani di tingkat basis melalui musyawarah. Bukan karena instruksi dari luar, bukan pula karena paksaan proyek. Kita harus mulai membedakan dengan tegas mana organisasi petani berbasis komunitas (community-based) dan mana LSM/ORNOP yang cuma memposisikan diri sebagai “pembela” tapi malah memonopoli suara petani.
Bentuk nyatanya bagaimana? Mari kita kurangi obsesi pada produksi massal ala kapitalisme industri (mass production). Petani kita perlu diajak merintis pola produksi swasembada skala kecil dan menengah—karena small and medium are beautiful. Kebutuhan pangan dan energi lokal harus tuntas dulu di tingkat desa.
Pasar lokal (local market) dengan sistem ekonomi putaran dan tukaran (barter atau circular economy) perlu dihidupkan lagi. Dengan begitu, ketergantungan pada uang kartal bisa dibatasi, limbah kimiawi berkurang, dan biaya rantai pasok yang panjang tidak mencekik leher petani. Kalau ada kelebihan panen, barulah dilempar ke pasar luar. Jangan balik dibalik: perut sendiri kelaparan, tapi sibuk memenuhi tenggorokan orang lain.
Bukan Mobilisasi, tapi Pendidikan Kerakyatan
Langkah terpenting untuk memulai ini semua bukanlah mengumpulkan massa dalam jumlah ribuan lalu disuruh demonstrasi semalam suntuk. Langkah utamanya adalah lewat pendidikan kerakyatan (popular education) yang mencerahkan dan membebaskan.
Sejarah dunia membuktikan bahwa gerakan sosial-ekologis yang pejal—seperti Communidades Ecclesiasticas de Base (CEB) atau konsep Buen Vivir di Amerika Latin—bisa tumbuh kuat karena para pelakunya terdidik melalui metodologi pendidikan kerakyatan yang benar. Pendidikan ini menumbuhkan kesadaran kritis, bukan sekadar penyeragaman pikiran.
Ini sangat berbeda dengan “sosialisasi” atau “mobilisasi” bentukan pemerintah yang biasanya kaku dan penuh syarat administratif (seperti Poktan, Gapoktan, atau KWT), atau serikat-serikat bentukan LSM yang jangkauannya kelewat luas sampai tingkat provinsi tapi tidak punya akar di dusun.
Proses pendidikan kerakyatan ini tidak bisa instan. Butuh waktu sekitar 3 sampai 5 tahun telaten mendampingi, mengobrol, dan belajar bersama warga di tingkat RT, RW, atau perkauman desa. Akar rumputnya harus dimatangkan dulu kesadarannya. Setelah fondasi manusianya kuat, barulah aksi nyata dan organisasi basisnya bisa berjalan kokoh dan tahan banting.
Sebab pada akhirnya, gerakan petani yang sejati tidak diukur dari seberapa keras teriakan pengurusnya di depan mikrofon seminar, melainkan dari seberapa mandiri dan berdayanya Pak Tani dan Bu Tani dalam menentukan nasib sawah dan piring makan mereka sendiri.[]
