Kita sedang merestorasi dalam skala kolosal, karena kerusakan yang kita ciptakan di masa lalu pun berada dalam skala kolosal.
Bumi, dengan segala kelelahannya, ternyata sedang mencoba merajut kembali apa yang pernah kita robek. Di tengah rentetan berita buruk tentang krisis iklim, kenaikan suhu global, dan kepunahan spesies yang kerap membuat dada terasa sesak, sebuah laporan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) datang membawa secercah kabar yang tidak boleh dianggap sepele.
Dirilis bersama oleh United Nations Environment Programme (UNEP), FAO, dan Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) pada 29 Oktober 2026, dokumen tersebut mencatat sebuah fakta yang monumental: sekitar 252 juta hektare ekosistem di 149 negara saat ini sedang berada dalam proses pemulihan.
Angka 252 juta hektare tentu bukan sekadar statistik di atas kertas. Luas wilayah tersebut setara dengan keseluruhan luas daratan Kazakhstan—salah satu negara terbesar di dunia. Ini adalah gerakan restorasi ekosistem terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah peradaban modern. Skala sebesar ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif umat manusia, betapapun lambatnya, mulai bergerak melampaui retorika menuju tindakan nyata.
Namun, di balik angka yang megah tersebut, mari kita letakkan nalar kritis kita di atas meja. Apakah pemulihan 252 juta hektare ini sudah cukup untuk menyelamatkan masa depan planet kita? Ataukah ia sekadar plester penahan luka di tubuh bumi yang telanjur menganga lebar?
Program restorasi global ini bukanlah gerakan setengah hati yang hanya berfokus pada penanaman sejuta pohon di atas lahan tandus demi kepentingan pencitraan korporasi. Laporan PBB tersebut merinci bahwa cakupan pemulihan menyentuh berbagai ekosistem vital: hutan yang menjadi paru-paru dunia, lahan gambut penyerap karbon raksasa, sungai dan ekosistem air tawar yang menghidupi jutaan makhluk, hingga kawasan pesisir dan laut yang menjadi benteng pertahanan terakhir dari abrasi serta badai.
Yang menarik untuk dicermati, upaya restorasi ini tidak hanya berbicara tentang menyelamatkan pohon atau ikan. Ada dimensi sosial-ekonomi yang menyertai kerja-kerja ekologis tersebut. Laporan PBB mencatat bahwa program restorasi ini telah berhasil menciptakan lebih dari 1 juta lapangan kerja hijau (green jobs).
Angka ini membuktikan sebuah premis lama yang kerap diabaikan oleh para pembuat kebijakan picik: pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi bukanlah dua hal yang saling meniadakan, melainkan dua roda penggerak yang harus berjalan beriringan. Memulihkan alam berarti merawat manusia yang hidup di dalamnya. Di sinilah letak ironi sekaligus harapan yang menarik bagi kita yang tinggal di Indonesia.
Baca juga: Catatan Pinisepuh Jurnaba, Toto Rahardjo
Sebagai bangsa yang sering kali menduduki headlines internasional karena persoalan deforestasi, kebakaran hutan, dan eksploitasi sumber daya alam yang ugal-ugalan, laporan PBB ini menghadirkan sebuah narasi pembanding yang menyegarkan. Indonesia tercatat sebagai salah satu dari lima negara dengan cakupan restorasi ekosistem terbesar secara keseluruhan di dunia.
Bahkan, ada satu catatan yang patut membuat kita menarik napas sedikit lebih lega: Indonesia menempati posisi pertama di dunia dalam restorasi ekosistem air tawar. Prestasi ini sebagian besar ditopang oleh kerja keras dan komitmen dalam pemulihan lahan gambut—ekosistem basah yang selama bertahun-tahun menjadi kuburan karbon yang mudah terbakar, namun kini dipulihkan fungsinya sebagai spons raksasa penahan air dan penyerap emisi.
Namun, sebagai warga negara yang kritis, kita tidak boleh terjebak dalam euforia kepuasan diri. Posisi pertama di tingkat global dalam restorasi air tawar dan gambut harus dibaca secara proporsional. Mengapa kita berada di peringkat pertama? Jawabannya sederhana sekaligus getir: karena kita memiliki salah satu kerusakan lahan gambut terluas dan paling masif di muka bumi.
Kita sedang merestorasi dalam skala kolosal karena kerusakan yang kita ciptakan di masa lalu pun berada dalam skala kolosal. Pemulihan ini adalah sebuah keharusan sejarah, sebuah utang ekologis yang wajib dibayar lunas, bukan sekadar trofi untuk dipamerkan di panggung diplomasi internasional.
Laporan PBB ini dengan tegas mengingatkan bahwa pekerjaan rumah kita masih jauh dari kata selesai. Untuk mencapai target global 2030—sebuah tenggat waktu kritis di mana dunia harus membalikkan kurva kerusakan lingkungan—kecepatan dan skala pemulihan harus dilipatgandakan. Perhatian khusus kini harus diarahkan pada ekosistem perairan tawar, laut, dan pesisir yang kerap kali luput dari sorotan utama pembangunan.
Laut, yang menutupi sebagian besar permukaan bumi dan menanggung beban terberat dari krisis iklim serta polusi plastik, membutuhkan intervensi yang jauh lebih radikal. Demikian pula dengan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, yang sering dikorbankan demi alih fungsi lahan atas nama investasi jangka pendek yang rabun masa depan.
Kenyataan ini menampar kesadaran kita bahwa menghijaukan kembali bumi bukanlah wacana di ruang seminar ber-AC atau janji-janji manis dalam dokumen COP (Conference of the Parties) yang berakhir di atas kertas. Gerakan itu sudah berlangsung di lapangan, digerakkan oleh keringat para petani lokal, masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan tangan-tangan sunyi yang menanam kembali apa yang telah ditebang oleh keserakahan kita sendiri.
Pada akhirnya, laporan PBB tentang 252 juta hektare lahan yang dipulihkan ini menghadirkan paradoks yang menggelitik nalar. Di satu sisi, angka tersebut adalah bukti bahwa manusia memiliki kapasitas luar biasa untuk menyembuhkan apa yang telah dirusaknya. Kita mampu membalikkan keadaan, menciptakan jutaan lapangan kerja hijau, dan menempatkan Indonesia di garis depan restorasi air tawar dunia.
Namun di sisi lain, kita dipaksa untuk berkaca: mengapa bumi harus menunggu hingga ambang kehancuran sebelum kita benar-benar serius merawatnya? Mengapa restorasi harus dibayar dengan deretan krisis iklim yang menelan korban jiwa dan menghancurkan penghidupan jutaan orang?
Anda boleh tersenyum kecut atau menggelengkan kepala melihat ironi ini. Namun, di balik rasa ringan karena mengetahui bahwa bumi sedang disembuhkan, tersimpan beban permenungan yang berat: apakah komitmen pemulihan ini cukup kuat untuk bertahan melampaui siklus politik, kepentingan oligarki, dan nafsu eksploitasi yang tak pernah kenyang? Jawabannya tidak terletak pada laporan PBB di Jenewa atau Nairobi, melainkan pada kebijakan nyata yang kita ambil di bumi Nusantara hari ini, esok, dan seterusnya.[]








