“Mereka yang tidak dapat mengingat masa lalu, akan dikutuk untuk mengulanginya”. Begitu kata filsuf dan penyair Spanyol, George Santayana, dalam buku The Life of Reason (1905).
Penyadapan menjadi isu paling panas di antara teriknya cuaca Indonesia. Skandal dugaan penyadapan ilegal justru menyeret persoalan yang lebih serius: keretakan kepercayaan di lingkaran kekuasaan. Skandal ini langsung menyasar inti lingkaran Istana Kepresidenan.
Kasus dugaan penyadapan presiden menyeret sejumlah nama penting. Hingga Kamis (5/11/2026), Bareskrim Polri telah mengumumkan penetapan empat orang sebagai tersangka. Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri, penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Korbannya menyasar para tokoh elite di dalam lingkaran kekuasaan pemerintah. Tidak berhenti sampai di situ. Sejumlah tokoh partai politik, organisasi masyarakat, pengusaha, dan media juga menjadi korban penyadapan.
Empat figur petinggi institusi keamanan yang menjadi diduga menjadi tersangka memicu prahara politik tingkat tinggi. Aksi tersebut bukan sekadar pelanggaran privasi biasa. Bahkan, disinyalir mengarah ke makar oleh beberapa pengamat. Meski begitu, ini masih dalam perdebatan di forum media dan dialog publik. Yang jelas, ini adalah bentuk pelanggaran etika institusi.
Peristiwa dugaan penyadapan dan penanaman akses ilegal ini bukti betapa rapuhnya loyalitas di ring satu kekuasaan. Seharusnya, kegiatan penyadapan Polri mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri. Publik kembali disadarkan bahwa musuh tidak selalu datang dari seberang lautan. Bisa jadi, mereka muncul dari balik selimut yang membawa pada mimpi basah kekuasaan.
Kala aroma pengkhianatan mengalir, menyeruaklah kecurigaan di antara sesama elite. Kepercayaan dikorbankan. Bahkan, ketika penjaga keamanan menumbalkan kesetiaan demi ambisi terselubung, politik nasional disulap menjadi panggung drama akbar para elite yang melelahkan. Dan ujungnya, masyarakatlah yang paling dirugikan.
Skandal ini mengingatkan pada kronik gelap sejarah Nusantara. Tepatnya di Tumapel berabad-abad silam. Sebuah peristiwa tentang perebutan tahta era Kerajaan Singasari.
Kitab Pararaton mengisahkan bagaimana Ken Arok yang bernafsu merebut tahta Tunggul Ametung. Bukan dengan cara kesatria, melainkan memalui intrik dan pengkhianatan, serta sebilah keris dari Mpu Gandring yang belum sempurna. Ken Arok menghabisi Tunggul Ametung, merengkuh Ken Dedes, dan akhirnya menguasai Kerajaan Singasari.
Sebelumnya, Ken Arok menghabisi Mpu Gandring ketika merebut keris buatan korbannya. Amarah Mpu Gandring yang sekarat itu meledak di antara tikaman keris ambisi Ken Arok.
Di hadapan sakaratul maut, Mpu Gandring merapalkan sebuah kutukan. Keris pusaka maut itu nantinya akan merenggung nyawa penguasa dan keturunannya. Termasuk Ken Arok dan anak cucunya.
Melansir Historia.id, menurut Dwi Cahyono, pengajar sejarah Universitas Negeri Malang, pertumpahan darah di lingkungan kekuasaan Singasari tidak semata-mata persoalan balas dendam. Peristiwa tersebut juga berkaitan dengan perebutan pengaruh antara trah Ken Arok dan trah Tunggul Ametung.
Suksesi kekuasaan melalui tikaman dari belakang itu berbuah menjadi malapetaka turun-temurun. Sistem kekuasaan yang dibangun di atas genangan darah akan terus bergulir. Kutukan keris maut menjadi hukum sejarah kekuasaan di Singasari.
Dari peristiwa tersebut, pergantian penguasa Kerajaan Singasari silih berganti dengan cara yang sama. Kekuasaan didapatkan melalui pembantaian atas darah pendahulunya. Anuspati, anak Tunggul Ametung menghabisi Ken Arok. Tohjaya, anak Ken Arok menumbangkan Anuspati. Semuanya digerakkan oleh satu motif: nafsu dan keserakahan mendominasi singgasana penguasa.
Di era modern, keris pusaka Mpu Gandring menjelma ke dalam bentuk teknologi intersepsi digital. Bukan lagi bilah senjata penumpah darah. Ia berwujud perangkat pengungkap rahasia dan membuka celah di dalam kuasa. Simbol pengkhianatan sistemik. Agenda makar yang dibungkus sangat rapi. Bukan lagi baja sepuhan yang mampu mengucurkan darah, melainkan alat canggih peraup informasi.
Institusi penegak hukum seharusnya menjadi garda depan dalam fungsi pengamanan dan perlindungan masyarakat. Yang terjadi justru sebaliknya. Komando digunakan dalam sistem nirprosedur, seperti isu penyadapan yang sedang terjadi. Sesungguhnya kita sedang menyaksikan peristiwa sejarah yang hadir kembali. Pengulangan sejarah di mana tangan negara memegang keris dan mengarahkan ke jantung kekuasaan.
Penulis sendiri berpendapat, bahwa memang dugaan makar masih terlalu dini untuk disimpulkan. Namun, informasi sangat penting di era digital sekarang ini. Pengerukan informasi terhadap para elite tentu sangat berharga. Setidak-tidaknya dapat digunakan untuk mengatur strategi politik di masa depan. Dan waktu paling dekat ialah saat menjelang pemilihan umum selanjutnya.
Dinamika kelam ini menemukan gema ideologisnya. Fenomena terkikisnya loyalitas internal tergambar dari kutipan Soekarno pasca-kemerdekaan. Dengan nada getir, Sang Proklamator Indonesia mengujarkan kalimat profetik.
“Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri,” ujar Soekarno dalam pidato peringatan Hari Pahlawan di Jakarta (10/11/1961), tercatat dalam buku Pidato Bung Karno oleh Direkorat Nilai Sejarah RI.
Kutipan legendaris Bung Karno tersebut begitu mutlak relevansinya di tengah kemelut penyadapan terhadap para tokoh dan elite penguasa. Penyadapan yang berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Hal ini menunjukkan bagaimana sebagaian elite terjebak dalam mentalitas kolonial lokal. Terlebih, kebiasaan kepo layaknya tukang gosip.
Peristiwa ini bukti nyata bahwa kita tidak belajar dari sejarah peradaban Nusantara, kakek buyut Indonesia. Alih-alih merajut kedaulatan bangsa, mereka justru memperdagangkan kerahasiaan informasi negara demi syahwat politik.
Sejarah kegelapan warisan leluhur harus diputus mata rantainya. Kutukan Mpu Gandring di era Singasari tak berbeda dengan ujaran Bung Karno. Seyogyanya ia menjadi peringatan keras untuk menggugah kesadaran akan sejarah.
Kasus penyadapan kali ini tak ubahnya alarm keras. Keuasaan politik dan stabilitas nasional selalu dikelilingi oleh bayang-bayang ambisi. Sebagaimana kutukan keris Mpu Gandring yang membawa ambisi Ken Arok. Pada akhirnya, kutukan berhenti tatkala pusaka berdarah itu dibuang ke kawah Gunung Kelud.
Dalam legenda yang berkembang di sekitar Gunung Kelud, keris Mpu Gandring konon berakhir di kawah gunung tersebut. Sebuah akhir simbolis bagi pusaka yang sejak awal menjadi lambang ambisi dan pengkhianatan.
Siklus pengkhianatan modern ini hanya bisa diputus dengan penegakan hukum yang tak pandang bulu. Sistem kenegaraan yang transparan, pembenahan sistem intelijen dan pengawasan teknologi perlu ditingkatkan. Juga, ketegasan moral para elite dan penyelenggara negara.
Jika tidak, sejarah hanya akan terus berputar dalam tragedi yang sama. Tragedi di mana sebuah bangsa yang besar perlahan runtuh perlahan oleh tikaman di dalam rumah sendiri. Pertarungan para elite yang berlandaskan nafsu keserakahan. Dan sekali lagi, rakyat yang harus menanggung segala akibatnya.
