Bojonegoro Institute (BI) helat Forum Multi-Stakeholder Partnership (MSP) untuk rumuskan tata kelola Dana Abadi Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan dilaksanakan di Lantai 6 Creative Room Gedung Pemkab Bojonegoro pada (20/1/2026) ini, ditujukan mempercepat implementasi Peraturan Daerah (Perda) melalui penyusunan kebijakan Peraturan Bupati (Perbup).
Agenda yang digelar secara daring dan luring ini, dihadiri sejumlah narasumber. Di antaranya, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ditjen Perimbangan Kemenkeu RI, Gribig Darojat, Dekan FISIP UGM Jogjakarta, Wawan Masudi, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Nur Sujito.
Sementara para peserta terdiri dari para pegawai Pemkab, para akademisi, perwakilan masyarakat sipil, perwakilan kaum disabilitas, perwakilan NGO lokal, serta sejumlah NGO nasional yang hadir secara daring.
Direktur Bojonegoro Institute, AW. Saiful Huda dalam sambutannya mengatakan, sebagai daerah penghasil migas, Bojonegoro menghadapi tantangan besar terkait keberlanjutan pembangunan pasca-ekstraktif karena cadangan migas bersifat tak terbarukan. Guna menjamin manfaat bagi generasi mendatang, Pemkab Bojonegoro telah menetapkan Perda Dana Abadi Bidang Pendidikan pada November 2026.
“Namun Perda yang masih bersifat umum, harus diperjelas dalam Perbup. Kegiatan ini upaya untuk menuju perumusan Perbup” kata dia.
Gribig Darojat, pemateri dalam agenda MSP tersebut menjelaskan, arah pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD) yang telah diupayakan Bojonegoro sudah jelas. Yakni DAD Bidang Pendidikan. Karena itu, Pemda Bojonegoro tentu harus menyiapkan kriteria pembentukan, tahap Pembentukan, tujuan pembentukan secara tepat. Sebab, kata dia, daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi, memang berkesempatan untuk mengelola Dana Abadi.
”Pemerintah Daerah berkesempatan untuk mengelola keuangan demi kemanfaatan dan keberlanjutan lintas generasi” ungkap Gribig Darojat.
Sementara narasumber lainnya, Wawan Masudi menyatakan, implementasi Perda kedalam Perbup harus detail, sebagai acuan penting pengelolaan Dana Abadi. Terlebih, saat ini ada sejumlah contoh model pengelolaan Dana Abadi level internasional yang bisa diimplementasikan di wilayah Bojonegoro.
”Karena perdanya sudah disetujui pusat dan ditetapkan daerah. Setelah ini harus disusun Perbup dengan baik, untuk menentukan bagaiaman tatakelolanya” ucap Wawan.
Sementara pemateri ketiga, Nur Sujito, menjadikan momen ini untuk sekaligus bertanya pada Kemenkeu RI terkait bagaimana mekanisme Pemkab mengangarkan Dana Abadi di P APBD 2026. Mengingat, Dana Abadi masih belum dianggarkan pada penetapan APBD 2026 beberapa bulan lalu. Namun secara umum, pihaknya telah menyiapkan sejumlah mekanisme untuk menyusun Perbup DAD.
“Perjuangan panjang selama 14 tahun, dan baru ada perdanya di Desember 2025. Dengan bimbingan pusat, kami terus melakukan upaya realisasi Dana Abadi ini” imbuhnya.
Abdus Syafik, perwakilan media sekaligus peserta forum memberi masukan penting terkait rencana penyusunan Perbup Dana Abadi. Menurut dia, satu-satunya masalah besar dalam pengelolaan Dana Abadi adalah pengaruh politik. Sebab, berubahnya rezim politik, berpotensi berubahnya aturan-aturan Dana Abadi. Karena itu, tugas besar saat ini adalah memastikan adanya peraturan agar pengelolaan Dana Abadi tidak terganggu perubahan rezim politik.
”Jangan sampai perubahan rezim politik justru mengganggu sifat abadi dari Dana Abadi. Pengelolaan Dana Abadi harus tetap menjaga independensi” ucapnya
Forum MSP berupaya merumuskan desain pengelola dana yang efektif dan inklusif. Mulai dari mekanisme investasi, transparansi dan akuntabilitas, hingga metode penyaluran dana, hingga menetapkan prioritas program pendidikan yang akan didanai agar berjalan secara independen sesuai aturan.
Melalui forum MSP ini, diharapkan tercipta kesepahaman bersama antara pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (NGO) mengenai model tata kelola yang paling tepat bagi Bojonegoro. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memastikan kekayaan alam hari ini dapat menjadi modal pendidikan yang abadi bagi generasi mendatang.
