Komisi C DPRD Bojonegoro gelar rapat kerja bahas Laporan Pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) semester pertama 2026 pada (16/11/2026). Rapat itu jadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik.
Pembahasan mencakup laporan pelaksanaan program dan kegiatan BLUD selama enam bulan pertama 2026, termasuk realisasi anggaran dan capaian kinerja. Komisi C mencermati laporan tersebut untuk melihat kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan anggaran.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto mengatakan, pembahasan LPJ jadi bagian penting untuk evaluasi pengelolaan BLUD. Menurutnya, penggunaan anggaran harus berjalan sesuai perencanaan dan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan. Pengelolaan BLUD, kata dia, harus transparan, akuntabel, dan berorientasi kebutuhan publik.
“Yang menjadi perhatian kami bukan hanya realisasi anggaran, tetapi juga bagaimana anggaran itu digunakan dan sejauh mana dampaknya terhadap pelayanan masyarakat,” ujar politisi Golkar tersebut.
Evaluasi juga diarahkan pada efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan BLUD. Sejumlah aspek dalam laporan menjadi bahan pembahasan untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan dan mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
Selain mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada semester pertama, rapat kerja ini juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki pada semester berikutnya. Evaluasi berkala diperlukan agar program dan penggunaan anggaran BLUD memberikan manfaat optimal.
Melalui pembahasan tersebut, Komisi C DPRD Bojonegoro mendorong peningkatan tata kelola BLUD, baik dalam aspek administrasi, pengelolaan keuangan, maupun penyelenggaraan pelayanan. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan perbaikan kinerja BLUD agar pelayanan publik semakin profesional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.








