Pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tuai polemik. Sebab, dianggap kontroversial di beberapa pasalnya. Terlebih, dalam proses pengesahannya pun dianggap mayoritas masyarakat tak transparan.
Permasalahan tersebut pun juga menjadi sorotan para pemuda di Bojonegoro yang bergabung pada Aksi Jumat Sambat, Jumat (21/3). Dalam pantauan, belasan pemuda tersebut berpakaian hitam-hitam sambil membawa poster “Tolak RUU TNI” dan “Cabut UU TNI”.
Tanpa ketua dan koordinator, mereka berjalan bersama menelusuri ruas Jalan Imam Bonjol hingga Jalan Panglima Sudirman dengan membawa poster dan selebaran kertas berisikan selayang pandang penolakan mereka terhadap UU TNI yang disahkan Kamis lalu (20/3).
‘’Ini ungkapan keresahan kami. Walau di Kabupaten kecil ini, kami tetap mendengar dan tahu bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. UU TNI ini jadi cikal bakal kembalinya Dwifungsi TNI yang bisa mengganggu warga sipil,’’ ujar Yana, salah satu aktivis yang mengikuti aksi tersebut.
Menurutnya, UU TNI ini premature. Sebab, disahkan secara tergesa-gesa. ‘’Gak ada yang namanya dialog dengan publik. Bahkan anehnya, kata Dasco (Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra), draf UU tersebut dipublish ketika sudah disahkan. Kan aneh,’’ terangnya.
Untuk itu, dirinya bersama belasan kawannya mensosialisasikan efek dari pengesahan UU TNI tersebut yang dianggap bisa berdampak panjang.
‘’Jadi kami ini konsepnya seperti bagi takjil. Tapi, takjilnya untuk otak. Biar ngena dipikiran. Kami bagikan selebaran selayang pandang kami mengenai UU tersebut ke para pengendara yang sedang ngabuburit. Dan, juga ngasih peralatan tulis untuk anak-anak yang melintasi,’’ ujarnya.
Selain itu, Naro, pemuda yang tergabung aksi tersebut juga mengungkapkan keresahan yang sama. Menurutnya, saat ini mungkin belum kerasa di daerah. Tapi kalau dibiarkan, bisa jadi besok kita (yang di daerah) akhirnya merasakan.
“Gak usah lama-lama. Contoh kasus di daerah lain banyak oknum yang menyelewengkan pangkatnya untuk memenuhi hasratnya,’’ jelasnya.
