Pada akhirnya, NGO bukan mati. Mereka hanya berubah wujud — dari malaikat penyelamat jadi cermin retak. Siapa yang bercermin di sana, akan melihat wajah zaman: era ketika kepedulian dikalkulasi laba rugi, dan kemanusiaan dinilai seharga kurs tukar dolar.
Era 1990-an itu, jangan hanya dibaca sebagai katalog nostalgia: celana cutbray yang mengibarkan perpisahan terakhir, kaset pita yang kita gulung dengan pensil 2B, atau poster band yang ditempel setengah miring di dinding kamar remaja. Ia juga bisa dibaca sebagai peta samar tentang bagaimana masyarakat sipil belajar bicara—dan kadang juga belajar menutup mulutnya sendiri.
NGO (Non Governmental Organization), yang kala itu digadang sebagai mercusuar demokrasi, berdiri di persimpangan antara harapan dan ironi. Di brosur mereka tertulis “kepentingan publik”. Tetapi publik yang mana? Apakah publik itu wajah-wajah lelah di pasar subuh, atau sekadar daftar donor di spreadsheet kantor pusat? Di kampung, orang mungkin menertawakan: NGO—“Organisasi Nggak Opo-opo”—yang kegiatannya rajin seminar, tapi jarang menyentuh tanah lumpur tempat rakyatnya berdiri.
Tapi jangan buru-buru menghakimi. Seperti pita kaset yang kusut, NGO juga bagian dari suara yang ingin diputar, meski kadang fals dan terputus-putus. Mereka adalah anak kandung zaman pasca-Otoritarianisme: lahir dari kegelisahan, besar dalam jaringan global, dan sering kali bingung antara bahasa rakyat dan bahasa donor.
Kini, tiga dekade berselang, pertanyaannya justru terpantul balik: adakah bedanya NGO tahun 1990-an dengan startup sosial hari ini yang menjual jargon “impact” dan “sustainability” di slide PowerPoint? Adakah kita masih percaya pada “publik” sebagai sesuatu yang nyata, atau sekadar kata sakti yang terus diperdagangkan? Seperti mozaik, fragmen-fragmen itu belum tentu membentuk gambar utuh.
Tapi ia mengingatkan kita: setiap zaman punya bahasa kepalsuan dan ketulusannya sendiri. Yang rapuh adalah ketika kita tak lagi mampu membedakan keduanya.
Di masa itu, memang benar: NGO tumbuh seperti jamur di musim hujan. Tapi jamurnya impor, bibitnya dari luar negeri, tanahnya entah di mana, dan aromanya lebih mirip roti gandum ketimbang tempe mendoan.
Anggaran mereka—kalau dituang ke meja warung kopi—bisa membuat satu RT serempak naik motor baru, helm SNI mengilap, sarung tangan lengkap. Ironi paling absurd: rakyat yang menjadi “objek pemberdayaan” tetap jalan kaki ke sawah, sementara “fasilitator” mereka sibuk seminar di hotel berbintang.
Antara 1990 hingga 2000, grafik NGO menanjak seperti roket NASA. Ribuan berdiri, ribuan janji diumbar, ribuan proposal melesat ke segala penjuru. Seolah-olah dunia ini hanya membutuhkan dua komoditas: niat baik yang tercetak di brosur berwarna, dan tanda tangan yang mendarat di lembar MoU. Sebuah ritus birokrasi yang mistis: semakin tebal proposal, semakin tampak seriuslah kepedulian.
Tapi, bukankah ini juga sebuah teater? NGO menjadi panggung tempat aktor-aktor sosial memainkan peran mulia: “advokasi,” “capacity building,” “empowerment.” Kata-kata yang kala itu terdengar sakral, kini justru bergaung seperti jargon startup: “scalability,” “impact,” “sustainability.” Bedanya hanya di font dan template PowerPoint.
Pertanyaan lalu muncul, dan mungkin tetap menggantung sampai hari ini: adakah yang sungguh berubah? Ataukah kita hanya berpindah dari satu jamur impor ke jamur impor lain, dari proposal cetak ke proposal digital, dari seminar hotel ke webinar Zoom?
Seperti kaset pita yang dulu kita gulung dengan pensil 2B: rekaman lama bisa diputar ulang, tapi bunyinya tetap serak di bagian yang kusut.
Yang lucu, memang, NGO pada era itu sibuk membawa bendera liberalisme: demokrasi, HAM, kesetaraan gender, partisipasi publik—deretan istilah yang kalau dibaca cepat-cepat bisa bikin lidah keseleo, apalagi bila diucapkan di forum warga RT yang lebih akrab dengan istilah “arisan” dan “giliran jaga ronda.”
Tapi hukum semesta selalu bekerja: setiap suara liberal pasti melahirkan gema konservatif. Maka muncullah ormas-ormas dan kelompok-kelompok yang tampil bagai tetangga jahil—membeli speaker raksasa hanya untuk memutar dangdut koplo lebih kencang daripada azan subuh. Sebuah persaingan bukan pada isi pesan, tapi pada volumenya. Demokrasi direduksi menjadi adu pengeras suara.
Yang liberal bicara soal “hak minoritas” di seminar hotel dengan kopi espresso, yang konservatif menjawab dengan pengerahan massa di lapangan berdebu sambil berteriak “warisan leluhur.” Dua-duanya merasa mewakili “rakyat.” Padahal rakyat itu sendiri sibuk menyiapkan dagangan di pasar pagi.
Di titik itu, NGO dan para tandingannya seperti sedang bermain orkestra, tapi tanpa partitur yang sama. Satu memainkan Beethoven, yang lain membalas dengan koplo remix. Hasilnya: kebisingan yang tak kunjung reda, di mana kebenaran bukan ditentukan oleh logika, melainkan siapa yang lebih tahan dengan volume tinggi.
Pertanyaannya—dan inilah yang membuat mozaik ini getir—apakah demokrasi kita akhirnya hanya menjadi pasar malam, dengan liberal dan konservatif sebagai pedagang yang saling berebut pengeras suara?
Dunia NGO di era 1990-an itu tak ubahnya pasar malam di alun-alun.
Ada yang menjual balon warna-warni, ada yang menawarkan cilok dengan kuah pedas, ada pula komidi putar yang memusingkan kepala tapi entah kapan berhenti. Semua berebut penonton, semua merayu pengunjung. Bedanya, pengunjungnya bukan anak-anak kampung yang membawa uang receh, melainkan “opini publik” dan “dana donor internasional.”
Di panggung sebelah, ada yang berseru lantang: “Mari majukan dunia dengan kebebasan berekspresi!” Di panggung lain, suara tak kalah keras membalas: “Tidak! Kita harus kembali ke nilai-nilai lama!” Lalu keduanya saling menambah volume, sampai tak jelas lagi siapa bicara untuk siapa.
Dan di tengah riuh itu, ada sosok paling tenang: para penjual tiket. Mereka bukan bagian dari orkestra ide, melainkan broker proyek yang lihai menghitung. Setiap seminar, setiap pelatihan, setiap MoU, mereka potong karcisnya. Semakin ramai pertengkaran, semakin deras pula receh yang terkumpul di kantong mereka.
Maka pasar malam itu bukan sekadar arena hiburan, melainkan juga cermin getir: demokrasi dan HAM berubah jadi komoditas, diperdagangkan seperti lampu kelap-kelip dan boneka plastik. Nilai-nilai luhur disulap menjadi paket proyek, lengkap dengan target indikator dan laporan akhir.
Dan yang ironis: pasar malam selalu berakhir tengah malam. Lampu padam, pedagang pulang, suara bising lenyap. Yang tersisa hanyalah alun-alun yang kembali kosong—menunggu keramaian baru, dengan wajah-wajah baru, tapi dengan pola dagangan yang sama.
Seperti itulah, memang, era 1990-an: NGO menjelma makhluk tiga wajah.
Di brosur mereka pahlawan global, di forum diskusi mereka musisi kampung yang piawai memainkan gitar demokrasi, di meja donor mereka pedagang keliling yang lincah menawarkan dagangan bernama “pemberdayaan.” Semuanya mengenakan seragam rapi dengan bordir “membela rakyat.”
Namun, coba tanyakan pada rakyat di kampung sebelah: “Apa warna bendera NGO itu?” Besar kemungkinan mereka terdiam, mengerutkan dahi, lalu menjawab dengan polos, “Merah putih, bukan?” Padahal yang mereka maksud tentu saja bendera negara, bukan bendera organisasi yang mengaku hadir untuk mereka.
Itulah ironi paling telanjang: NGO mengaku bicara atas nama rakyat, tetapi rakyat sendiri bahkan tak mengenali simbol-simbolnya. Sebuah pertunjukan bayangan, di mana panggung dan penonton tak pernah benar-benar bertemu. NGO bicara di ruang seminar ber-AC, sementara rakyat bicara di sawah atau di teras rumah dengan kopi pahit.
Dua dunia, sama-sama mengaku “nyata,” tapi jarang bersinggungan. Mungkin di situlah mozaiknya: kita hidup dalam zaman ketika kata “publik” menjadi mantra, tapi publik yang dimaksud justru tak pernah duduk di kursi depan.
Mereka selalu jadi alasan, jarang jadi hadirin. Dan ketika lampu era itu padam, kita hanya bisa bertanya: siapa sebenarnya yang sedang dibela? Rakyat yang tak tahu warna benderanya, atau bendera itu sendiri yang sibuk mencari cara agar tetap berkibar?
Seiring angka NGO makin gemuk—seperti celengan transparan yang saban minggu disusui dolar—perannya pun bergeser. Mereka tak lagi sekadar pembagi brosur yang tinta spidolnya luntur kena hujan, atau panitia lokakarya di hotel bintang tiga dengan kopi sachet dan snack plastik.
NGO kini menjelma aktor politik kelas dunia.
Ada yang begitu besar pengaruhnya, hingga pemerintah berdaulat bisa kelabakan. Bayangkan seorang anak SMP dipaksa maju pidato tanpa teks, di hadapan ribuan penonton: keringat dingin, suara bergetar, kata-kata tercekat.
Begitulah wajah negara ketika berhadapan dengan tekanan NGO internasional yang lihai memainkan jaringan media, diplomasi donor, dan isu kemanusiaan global.
Mereka bukan lagi sekadar “organisasi masyarakat sipil,” melainkan semacam parlemen bayangan yang tak pernah dipilih, tapi suaranya bisa mengguncang kursi-kursi parlemen resmi.
NGO bisa menulis laporan HAM, dan laporan itu menggaung lebih keras ketimbang siaran pers kementerian. Mereka bisa mengatur ritme percakapan global, sehingga negara-negara yang gagap seperti masuk orkestra tanpa tahu partitur.
Ironi pun muncul: NGO yang awalnya mengaku “tak berkuasa,” justru menjadi kekuatan yang mampu membuat penguasa terguncang. Dari ruang seminar kecil, mereka menjelma aktor geopolitik. Dari lokakarya sederhana, mereka merambah ke meja perundingan internasional.
Pertanyaan getirnya: kapan “membela rakyat” bertransformasi menjadi “mengendalikan negara”? Dan lebih jauh lagi—di panggung global itu, siapa sebenarnya yang jadi sutradara, dan siapa yang hanya aktor figuran? Lihat saja: Kampanye Internasional yang lahir tahun 1992. Mereka tidak sekadar mencetak spanduk dengan huruf kapital “STOP LANDMINES” lalu membagikannya di trotoar.
Mereka mendorong dunia, dengan langkah gesit, hingga pada 1997 lahirlah Konvensi Pelarangan Ranjau Anti-Personil. Dan bukan cuma sukses: dunia memberi mereka stempel suci berupa Nobel Perdamaian—sebuah mahkota simbolis yang bahkan banyak negara tak pernah bisa meraihnya.
Ironinya terasa getir.
Sementara negara-negara sibuk berdebat di meja PBB—dengan ritual retorika diplomatik yang bertele-tele, suara ditunda, draf revisi bolak-balik—NGO ini sudah terlebih dahulu mengikat simpul tali kemenangan. Negara tampak seperti birokrat lamban yang tersandung pada prosedur, sementara NGO tampil sebagai pelari marathon yang tiba di garis akhir sambil tersenyum.
Inilah paradoksnya: NGO yang lahir tanpa mandat elektoral, justru sanggup menuliskan hukum internasional. Mereka yang “bukan siapa-siapa” dalam konstitusi, justru membentuk sejarah global. Dalam logika politik klasik, ini seolah bidak catur tiba-tiba berubah jadi ratu—bergerak ke segala arah, meninggalkan negara-negara besar terpaku pada papan.
Tetapi, apakah kemenangan itu sepenuhnya milik “rakyat dunia”? Ataukah ia cermin dari dunia baru—dunia di mana moralitas bisa dipatenkan, dan legitimasi bisa diperoleh bukan dari rakyat, melainkan dari hadiah Nobel?
Seperti mozaik, fragmen ini memantulkan wajah ambigu: NGO sebagai juru selamat sekaligus penantang negara. Pertanyaannya kini: jika “niat baik” bisa memenangkan Nobel, apa yang tersisa bagi negara selain menjadi penonton yang terlambat tepuk tangan?
Lalu hadir pula Transparency International, bayi Berlin tahun 1993 yang tumbuh bukan dengan mainan lego, melainkan dengan kosa kata: korupsi. Sebuah kata yang di warung kopi ujung gang hanya berakhir dengan keluhan murahan, “Ya begitulah, wong dari dulu juga begitu.”
Bedanya, Transparency International tak berhenti di seruan pasrah. Mereka mengangkat obrolan warung kopi itu ke forum dunia, memberi angka pada rasa muak, membuat indeks yang membuat negara-negara tiba-tiba seperti murid SD dipajang rankingnya di papan pengumuman. Malu atau bangga, tergantung posisi.
Dan lihatlah bagaimana percakapan itu menanjak kelas. Dari bisik-bisik sinis di meja warung, menjadi pasal-pasal resmi di dokumen PBB.
Pada 2003, Konvensi Anti-Korupsi pun lahir. Negara-negara yang sebelumnya sibuk menutup aib, kini terpaksa menyetujui aturan main global. Transparency International tak hanya berhasil “membicarakan,” tapi juga “membakukan.”
Ironinya lagi-lagi terasa. Kita terbiasa menganggap negara sebagai pemilik hak tunggal atas hukum. Namun NGO ini, tanpa satu kursi pun di parlemen, justru mengubah obrolan rakyat jelata menjadi traktat internasional. Sebuah lompatan: dari “ya begitulah” ke “mari kita tandatangani.”
Pertanyaannya: apakah ini bukti kekuatan rakyat yang tersublimasi ke NGO, atau sekadar bukti bahwa dunia kini lebih percaya pada indeks, rating, dan angka—daripada suara rakyat yang asli?
Seperti mozaik, fragmen ini memberi pantulan ganjil: NGO menjadi dalang, negara menjadi wayang, dan rakyat tetap duduk di luar arena, mendengar kabar dari televisi bahwa ada konvensi baru yang mengatasnamakan mereka.
Kofi Annan, yang waktu itu masih calon Sekjen PBB, melontarkan kalimat yang kini terdengar bagai nubuat: abad ke-21 adalah “eranya NGO.” Ucapan itu meledak di Konferensi Dunia HAM 1993.
Bayangkan, kawan, seperti seorang pelatih sepak bola yang tiba-tiba berteriak, “Era ini adalah eranya wasit!” Padahal biasanya kita hanya sibuk memperhatikan para pemain yang berkeringat di lapangan.
Dan benar saja: NGO menjadi wasit yang meniup peluit, mengacungkan kartu kuning, bahkan sesekali kartu merah—tanpa pernah masuk daftar pemain resmi. Mereka berdiri di luar garis, tapi menentukan jalannya laga. Negara, yang merasa sebagai pemilik stadion, mendadak menyadari: ada kekuatan lain yang tak bisa diabaikan, bahkan tak bisa dikendalikan.
Ironinya, kita sering lupa bahwa wasit pun bisa salah tiup peluit, bisa condong ke salah satu tim, bahkan bisa ikut menentukan hasil pertandingan dengan tafsirnya sendiri. NGO, dalam posisi itu, jadi figur ambigu: penjaga moral atau justru aktor politik berkedok netralitas.
Kofi Annan mungkin tak bermaksud se-provokatif itu, tapi kalimatnya menjelma cermin getir: abad ke-21 bukan hanya panggung bagi negara-bangsa, melainkan juga arena tempat NGO berebut posisi sebagai “penentu aturan main.”
Pertanyaannya: jika wasit kini jadi pusat perhatian, apa kabar pemain di lapangan? Apakah rakyat—yang mestinya jadi tim utama—masih ikut bermain, atau hanya menjadi penonton yang tak pernah diajak menentukan skor?
Dan benar saja, tahun 1997 Jessica Mathews menulis di Foreign Affairs: berakhirnya Perang Dingin bukan sekadar runtuhnya Tembok Berlin, melainkan juga runtuhnya panggung lama politik global. Yang berubah bukan hanya dekorasi, tapi tata kuasa: negara tak lagi aktor tunggal. Lampu sorot kini menyoroti figur baru—masyarakat sipil—yang diformalkan dengan seragam rapi bernama NGO.
Bayangkan panggung teater. Jika dulu negara adalah sutradara sekaligus aktor utama, kini kursi sutradara direbut, atau setidaknya digeser, oleh NGO. Mereka mulai menulis naskah, membagi peran, menentukan siapa yang boleh bicara dan siapa yang hanya menjadi figuran. Negara, yang terbiasa menguasai monolog, kini dipaksa berbagi dialog.
Ironinya: naskah itu sering ditulis dengan bahasa universal yang tampak luhur—hak asasi, demokrasi, keberlanjutan—tetapi panggungnya tetap elitis. Penonton yang katanya “publik” jarang diundang masuk. Mereka hanya mendengar kabar dari jauh, seperti rakyat desa yang sekadar menonton karnaval lewat siaran televisi, tanpa pernah menyentuh arak-arakannya.
Di titik inilah mozaiknya terasa getir. NGO tampil sebagai sutradara tanpa mandat elektoral, sementara negara, yang selama berabad-abad memegang hak eksklusif atas panggung politik, mendadak terlihat kikuk. Dan kita pun bertanya: siapa sebenarnya yang menulis sejarah baru ini?
Apakah ini tanda masyarakat sipil menemukan suaranya, atau justru tanda bahwa dunia kini lebih percaya pada lembaga-lembaga tanpa rakyat, ketimbang pada negara yang memang diisi rakyat? Banyak NGO, di ujung abad ke-20 itu, mulai melangkah lebih jauh dari bayangan awalnya. Mereka tak lagi puas sekadar jadi pengamat atau penggembira di pinggir lapangan.
Mereka masuk ke arena, mengambil alih sebagian tugas negara: mengirim bantuan kemanusiaan lebih cepat daripada birokrasi resmi, mengatur program pembangunan ketika kementerian masih sibuk rapat koordinasi, ikut duduk di meja negosiasi yang dulu hanya milik diplomat, bahkan menentukan agenda besar tentang lingkungan dan HAM.
Pemerintah pun sering tampil seperti figuran di sinetron sore hari: masuk sebentar, ucapkan dua kalimat basa-basi, lalu menghilang dari layar. Sementara sorot kamera, musik dramatis, dan tepuk tangan penonton justru jatuh pada NGO yang luwes memainkan peran utama.
Maka, di era itu, akronim “NGO” pelan-pelan terasa menyelipkan arti baru. Bukan lagi Non-Governmental Organization, melainkan Now Government’s Operator.
Mereka adalah operator baru, yang menjalankan panggung dunia dengan bendera, jargon, dan sponsor masing-masing. Seperti perusahaan event organizer global: satu spesialisasi HAM, satu spesialisasi lingkungan, satu spesialisasi anti-korupsi. Semua punya panggung, semua punya penonton, dan semua ingin tampil spektakuler.
Tentu, ini bukan sekadar soal siapa yang paling cepat mengirim tenda darurat atau menyalurkan obat. Ini soal siapa yang berhak menulis narasi kemanusiaan. Negara, yang dulu pemilik panggung tunggal, kini kerap jadi penonton yang kebingungan: harus tepuk tangan atau protes? Harus ikut main atau menyerahkan skenario pada yang lebih piawai?
Mozaiknya jelas: abad baru membuka ruang bagi aktor-aktor tanpa mandat elektoral, tapi dengan legitimasi moral dan finansial. Pertanyaannya: apakah ini awal dari demokrasi yang lebih kosmopolitan, atau justru tanda bahwa kekuasaan telah berpindah ke tangan operator global yang pandai bicara atas nama kita, tapi tak pernah benar-benar kita pilih?
Namun, zaman memang gemar bercanda, dan kadang leluconnya pahit. Jika dekade 1990-an hingga awal 2000-an adalah era kejayaan NGO—gagah perkasa, bagaikan anak band indie yang baru saja merilis album pertama lalu langsung tur dunia—maka dua dekade terakhir suasana panggung berubah drastis. Lampu sorot meredup. Penonton satu per satu pulang. Sisa gemuruh tinggal gaung di gedung yang makin kosong.
Data pun tak berbohong: antara 2010 dan 2020, populasi NGO internasional hanya naik tipis, kurang dari 5%. Itu pun sebagian hanyalah mutasi kosmetik: organisasi lama yang ganti nama, atau sekadar buka cabang baru di Instagram. Dari “International Forum” menjadi “Global Movement 2.0”—perubahan font lebih heboh daripada perubahan substansi.
Dan di bawah cahaya redup itu, keraguan publik makin tebal.
Orang mulai bertanya dengan sinis: “Apakah NGO ini sungguh malaikat penyelamat, atau hanya sales asuransi yang berganti kostum, menawarkan paket proteksi dunia dengan cicilan lunak?” Ironi menganga: jargon tentang keadilan, HAM, atau lingkungan kini terdengar mirip slogan marketing.
Sementara itu, negara-negara belajar. Mereka dulu gagap, kini lihai. Caranya sederhana: potong aliran darah utama NGO, yaitu dana.
Kalau dulu pemerintah tampak seperti siswa SMP yang keringat dingin diminta pidato, kini mereka berubah jadi kepala sekolah yang berhak menentukan siapa boleh bicara di podium dan siapa dilarang masuk aula.
Mozaik ini pun terbalik: NGO yang dulu tampil sebagai wasit sekaligus sutradara, kini kembali ke posisi pemain cadangan. Dunia yang dulu menyebut abad ke-21 sebagai “eranya NGO” kini seakan berkata dingin: waktumu sudah lewat.
Lihat saja minggu ini: USAID resmi ditutup. Sebuah kabar yang bagi banyak NGO terasa seperti tragedi domestik — tiba-tiba kran air di dapur diputar mati, padahal kompor sudah menyala dan mie instan sudah masuk panci. Tinggal menunggu gosongnya panci dan asap memenuhi ruangan.
Bagi NGO yang selama ini hidup dari aliran dana raksasa itu, penutupan USAID bukan sekadar soal kehilangan sponsor, tapi soal kehilangan “oksigen politik.” Pelan tapi pasti, ruang gerak mereka menciut.
Kapasitas untuk mengatur agenda, mengklaim kursi di meja negosiasi, hingga menekan negara melalui isu HAM dan lingkungan kini berkurang drastis. Ironinya, yang dulu mereka anggap “negara donor”—semacam patron dermawan yang tak pernah kehabisan dompet—sekarang justru menutup dompet itu rapat-rapat.
Pertanyaannya pun muncul: apakah NGO bisa bertahan dengan napas sendiri, atau selama ini mereka memang hanya perpanjangan tangan dari mesin donor yang lebih besar?
Dulu, NGO bisa berdiri sejajar dengan pemerintah di meja negosiasi. Sekarang? Banyak yang nasibnya mirip band pembuka: main tiga lagu, lampu sorot seadanya, lalu dipaksa turun panggung sebelum bintang utamanya tampil.
Lebih parah lagi, negara bukan sekadar merebut kembali panggung itu, tapi juga memasang pagar kawat berduri di sekelilingnya. Di pintu masuk ada spanduk besar: “Dilarang membawa ide-ide yang tidak sesuai selera tuan rumah.”
NGO yang dulu gagah menyodorkan agenda global kini sering kali terjebak jadi penggembira, atau bahkan pengunjung yang tiketnya nyaris hangus karena “aturan baru.” Ruang publik internasional yang semula terbuka kini makin terasa seperti klub eksklusif—hanya yang punya izin dan sesuai playlist tuan rumah yang boleh naik panggung.
Kita memang sedang menyaksikan epilog dari era NGO. Bagi masyarakat yang hidupnya pernah ditopang layanan mereka — sekolah darurat, obat murah, advokasi ketika tak ada pengacara yang berani — ini terasa seperti lampu jalanan yang tiba-tiba padam. Jalan tetap ada, tapi gelap.
Sebaliknya, bagi pemerintah-pemerintah otokratis, ini seperti pesta kemenangan. Mereka tak lagi perlu berdebat dengan suara-suara yang menyebalkan. Cukup simpan semua kritik di laci bawah, beri label “Arsip Tak Penting,” dan biarkan berdebu. Ironisnya, NGO yang dulu ditakuti karena “terlalu kuat,” kini justru dipandang tak relevan.
Dari singgasana yang dulu bisa menggetarkan parlemen, mereka turun jadi semacam mantan raja yang tugasnya hanya memotong pita di lomba makan kerupuk 17-an — masih dihormati, tapi tak lagi menentukan arah sejarah.
Sumber daya untuk NGO sekarang ibarat sumur di musim kemarau: airnya makin sedikit, tapi yang antre dengan jerigen makin panjang.
Di sisi lain, para pemimpin negara makin lihai menutup kran dan meragukan manfaatnya. Katanya demi “kebijaksanaan,” tapi sering lebih mirip ketakutan. Pertanyaan pun mengapung: apakah NGO masih jalan terbaik untuk menyalurkan bantuan asing, atau sebenarnya hanya jalur tol kepentingan yang tidak pernah kita pesan, tapi tiba-tiba sudah sampai di depan rumah?
Lihat Amerika. Begitu USAID resmi ditutup, Sekretaris Negara Marco Rubio menulis: “Eksekutif dari banyak NGO yang kami dukung adalah satu-satunya yang masih bertahan hidup dengan baik… sementara orang yang katanya mau dibantu justru hidupnya makin sengsara.” Ironinya terang-benderang: ini seperti kita bayar tukang bangunan mahal-mahal, tapi rumahnya malah roboh lebih cepat daripada sebelumnya.
Sejarah seakan mengulang leluconnya sendiri. Tahun 1960-an, banyak lembaga bantuan lahir dengan jargon pembangunan. Tahun 1990-an, jargon itu berganti jadi demokrasi dan hak asasi. Kini, pada 2020-an, yang tersisa adalah catatan keuangan: siapa yang kenyang gaji, siapa yang lapar janji. Bantuan, dalam cermin ini, bukan lagi jembatan solidaritas, melainkan etalase bisnis.
Di Belanda, Menteri sayap kanan Reinette Klever ikut bersuara: potong bantuan asing, kurangi dana untuk organisasi masyarakat sipil. Logikanya seperti orang yang sedang diet ketat — menggunting anggaran kanan kiri — tapi tak sadar yang terpotong justru gizi, bukan lemak jahat.
Di Amerika, lebih dari 70 yayasan buru-buru menandatangani sumpah: mereka akan “membantu” menambal kekosongan. Ada pula kelompok donor swasta mendirikan “dana jembatan.” Tapi, ya kawan, jembatan darurat itu biasanya hanya cukup dilewati motor bebek, bukan truk gandeng.
Modal pribadi, sekuat apa pun, sulit menandingi sumber daya negara — apalagi ketika dompet dunia sedang ringkih, dihantam inflasi, perang dagang, dan bayang-bayang resesi global.
Kita pun masuk ke paradoks baru: ketika negara memilih mengencangkan ikat pinggang, yang pertama kali dicekik adalah leher orang lain. NGO menjadi seperti anak tiri dalam rumah tangga kapitalisme global: dituduh boros, tapi tetap diminta menyapu lantai.
Akibatnya, banyak NGO di seluruh dunia terpaksa merumahkan staf, membatalkan program untuk migran, menghentikan administrasi vaksin, bahkan menunda kegiatan kemanusiaan yang dulu jadi mahkota kebanggaan. Ironi pun menari di tengah reruntuhan: yang pernah digembar-gemborkan sebagai “penjaga nurani global” kini sibuk menghitung pesangon.
Dan justru di celah kelemahan itu, pemerintah-pemerintah represif merasa lebih nyaman. Mereka akan membiarkan NGO tetap hidup — tapi hanya sepanjang jasanya bisa digadaikan untuk penguasa.
Selebihnya, suara kritis disimpan rapi di laci, dilabeli “arsip tidak penting.”
Sejarah memang pandai bergurau: di masa jayanya, NGO dianggap terlalu kuat; kini, ketika rapuh, mereka justru dipelihara layaknya ayam kampung — cukup diberi pakan seadanya, asal tetap bisa berkokok sesuai jadwal tuannya.
Dan ketika uang Barat berhenti mengalir, beberapa negara pun segera melirik ke Tiongkok. Datanglah Belt and Road Initiative, dengan janji pembangunan jalan, pelabuhan, jembatan baja, rel kereta.
Bedanya, model Tiongkok ini tak mengenal NGO, tak ada seminar tentang demokrasi, tak ada catatan kaki soal kebebasan sipil. Semua langsung ke intinya: beton dituangkan, kontrak ditandatangani, kamera televisi menyorot pita peresmian.
Jika Barat dulu datang dengan brosur “pemberdayaan” dan proposal proyek HAM, Tiongkok hadir dengan cetak biru infrastruktur. Seperti dua pedagang obat di pasar malam: yang satu sibuk berceramah tentang kesehatan jiwa, yang lain langsung menawarkan pil penawar sakit kepala. Dan kebanyakan pembeli, tentu saja, memilih yang cepat menyembuhkan, bukan yang panjang ceramahnya.
Efeknya, NGO yang dulu dielu-elukan sebagai pahlawan, kini di banyak negara justru dicap pembawa masalah. Mereka bukan lagi mitra, melainkan tamu asing yang dianggap membawa titipan dari pihak tak diundang. Panggung yang dulu gemerlap dengan jargon solidaritas itu kini meredup; lampu-lampu padam satu per satu, dan penonton bubar sebelum pertunjukan selesai.
Sejarah selalu menyimpan ironi. NGO pernah dipercaya bisa menggantikan negara, menjadi aktor baru abad ke-21. Kini, mereka justru menjadi cermin rapuh: betapa singkat umur sebuah “kejayaan” ketika ia tumbuh bukan dari akar sendiri, melainkan dari selang infus dana asing.
Dan barangkali di situlah pertanyaan sebenarnya bermuara: apakah ini sekadar senjakala NGO, atau justru tanda bahwa dunia sedang mencari bentuk baru bagi solidaritas — yang tidak lagi datang dari brosur, lokakarya, atau proposal, melainkan dari sesuatu yang lebih dalam dan lebih sulit ditebak?
Mungkin beginilah akhir dari dongeng NGO: lampu padam, kursi kosong, spanduk digulung, dan sisa-sisa jargon berdebu di gudang sejarah. Tapi jangan buru-buru lega. Sebab setiap kali satu aktor keluar dari panggung, yang masuk bukan selalu pahlawan baru, bisa juga algojo dengan kostum segar.
Dunia boleh saja kehilangan NGO, tapi jangan heran bila esok kita justru menemukan “solidaritas” yang dijual dengan harga kontrak proyek, lengkap dengan klausul yang melarang kita bertanya terlalu banyak.
Pada akhirnya, NGO bukan mati. Mereka hanya berubah wujud — dari malaikat penyelamat menjadi cermin retak. Dan siapa yang berani bercermin di sana, akan melihat wajah asli zaman ini: era ketika kepedulian dikalkulasi seperti laba rugi, dan kemanusiaan dinilai seharga kurs tukar dolar.[]
