Arab Saudi hanyalah hasil kesepakatan dua keluarga kecil. Keluarga Al Saud memegang ekonomi pemerintahan, keluarga Al Syaikh (Wahabi) memegang moral keagamaan — sebuah perjanjian yang sedang rapuh-rapuhnya.
DI TEPI GURUN NEJD yang panasnya membakar tulang, sekitar tiga abad yang lalu, di sebuah oasis bernama Diriyah, terjadi peristiwa yang tak pernah tercatat dalam buku-buku sejarah sebagai peperangan besar. Namun, gema bisikannya masih terasa hingga ke ruang-ruang kekuasaan di Washington, London, dan Paris hari ini.
Peristiwa itu bukanlah pertempuran. Namun, sebuah perjumpaan. Dua orang lelaki duduk bersila di bawah naungan pohon kurma: membicarakan nasib. Yang satu tangannya memegang pedang, yang satu lagi memegang kitab.
Mereka tidak tahu bahwa kesepakatan sederhana mereka akan menjadi fondasi sebuah kerajaan yang kelak menguasai cadangan minyak terbesar dunia, menjadi kiblat bagi jutaan Muslim, dan menjadi teka-teki yang tak pernah usai bagi para analis politik.
Satu bernama Muhammad bin Saud, kepala suku yang ambisius. Satu lagi bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, agamawan yang diusir dari kampung halamannya, karena ajarannya dianggap terlalu keras. Dua manusia yang sama-sama terpinggirkan. Sama-sama haus pengakuan. Mereka saling membutuhkan, seperti gurun pasir memerlukan hujan.
Maka, lahirlah sebuah pakta yang lebih intim dari pernikahan: perjanjian bahwa yang satu akan memerintah, yang satu akan memberkati. Yang satu akan menjadi raja, yang satu akan menjadi pintu menuju surga.
Tiga abad kemudian, kita berdiri di hadapan realitas yang membingungkan: Keluarga Saud (Al Saud) dan Keluarga Al Syaikh (Wahabi) masih bersatu. Juga, masih berbagi tahta dan mimbar. Namun, di balik senyum seremonial dan jabat tangan di istana, tersimpan persaingan yang tak kalah sengitnya.
Inilah kisah tentang cinta dan benci yang berkelindan dalam satu nafas. Sebuah narasi yang akan membuat Anda merenung: seberapa kuatkah ikatan yang lahir dari keperluan, dan seberapa rapuhkah ia ketika keperluan mulai berubah?
Ketika Pedang Berbisik pada Kitab
Kita kembali ke tahun 1744 M. Kala itu, dunia sedang berubah. Eropa bergolak dengan Perang Suksesi Austria. Namun, di Jazirah Arabia yang terpencil, waktu seolah berjalan lambat. Penduduk gurun hidup dalam kesukuan yang tercerai-berai, menyembah pohon kurma dan batu-batu besar yang dianggap keramat.
Di tengah kegelapan itu, Muhammad bin Abdul Wahhab muncul bagaikan seorang nabi yang murka. Ia belajar di Madinah, berkelana ke Basra, dan pulang dengan satu tekad: menghancurkan semua yang ia anggap bid‘ah. Ia berdiri di depan pintu masjid kampung halamannya, ‘Uyainah, dan menyerukan bahwa siapa pun yang berdoa kepada selain Allah adalah kafir.
Tentu saja, ia diusir. Penguasa setempat takut akan reaksi suku-suku tetangga. Maka, Muhammad bin Abdul Wahhab pun melangkah ke padang pasir. Seorang diri. Dengan hanya membawa kitab dan segenap amarah yang membakar dadanya. Di ujung perjalanannya, ia sampai di Diriyah, sebuah perkampungan kecil yang dipimpin Muhammad bin Saud.
Saat itu, Muhammad bin Saud bukanlah raja yang disegani. Ia hanya kepala suku yang kerap kalah dalam persaingan dengan klan-klan tetangga. Namun, ia punya satu kelebihan: ia tahu bahwa untuk menang, ia memerlukan sesuatu yang lebih tajam dari pedang. Ia memerlukan sebuah ideologi.
Pertemuan mereka terjadi di sebuah rumah dari batu bata tanah liat. Dalam suhu yang mencapai 45 derajat Celsius, dua orang ini bertukar kata. “Aku akan melindungimu,” kata Muhammad bin Saud. “Sebagai imbalannya, kau akan menjadi Imam, pemimpin agama. Sementara aku menjadi pemimpin politik.” Muhammad bin Abdul Wahhab mengangguk. Mereka bersumpah atas nama Allah.
Dari sinilah lahir konsep yang kelak dikenal sebagai “pembagian peran”: Al Saud memegang kendali atas kekuasaan, militer, dan kekayaan. Sedangkan Wahabi memegang kendali atas hati nurani, peradilan, dan pendidikan. Sebuah simbiosis yang sangat pragmatis, namun dibungkus dengan bahasa kesucian.
Pertanyaannya kini, “Apakah mereka benar-benar saling mencintai?” Tentu tidak. Cinta dalam politik selalu mengandung perhitungan. Namun, mereka sadar bahwa tanpa satu sama lain, mereka akan kembali menjadi debu yang tertiup angin gurun.
Ikatan Pernikahan Saat Kebencian Muncul di Tengah Malam
Untuk membuat aliansi ini tak terpisahkan, kedua keluarga tersebut tidak hanya mengandalkan perjanjian tertulis. Mereka melakukan hal yang lebih tua dari sejarah: mereka menikah. Darah mereka bercampur. Anak-anak mereka lahir dengan dua garis keturunan yang saling terkait.
Salah satu pernikahan paling penting terjadi berabad-abad kemudian, ketika Raja Abdulaziz—pendiri Kerajaan Arab Saudi modern—meminang Tharfah binti Abdullah Al Syaikh (Wahabi). Dari pernikahan ini lahirlah seorang pangeran yang kelak menjadi raja paling dihormati di dunia Arab: Faisal.
Faisal adalah bukti nyata dari persatuan dua keluarga. Melalui ibunya, ia adalah sepupu dari Mufti Agung pertama Arab Saudi, Muhammad bin Ibrahim Al Syaikh (Wahabi). Ia tumbuh dengan bahasa istana dan bahasa agama yang sama-sama mengalir dalam darahnya.
Namun, pernikahan-pernikahan ini bukan sekadar romansa. Mereka adalah kontrak politik yang paling sakral. Hingga hari ini, diperkirakan 15 hingga 20 persen pernikahan para pangeran Al-Saud dilakukan dengan perempuan dari keluarga Al-Syaikh (Wahabi).
Ini adalah sebuah angka yang tidak pernah diumumkan secara resmi, namun diketahui oleh setiap orang yang paham seluk-beluk politik Saudi. Setiap pernikahan adalah sebuah simpul baru yang mengikat dua keluarga kian erat. Namun, juga kian rumit untuk dilepaskan.
Sejarah menuturkan, aliansi yang dibangun di atas keperluaan, meski dibungkus dengan darah dan pernikahan, tak pernah bebas dari persaingan. Sepanjang sejarah, kedua keluarga ini beberapa kali berada di ambang perpecahan. Yang paling dramatis terjadi pada tahun 1891.
Ketika itu, Al-Saud sedang berada dalam masa paling kelam. Mereka diusir dari Riyadh oleh klan Al-Rashid, musuh bebuyutan mereka. Seluruh keluarga terpaksa melarikan diri ke pengasingan. Di Kuwait. Di saat genting ini, pemimpin Wahabi, Abdullah bin Abdul Latif, mengambil keputusan yang hingga kini masih membuat gempar para sejarawan: ia memilih untuk berpihak kepada Al-Rashid. Ia tidak mau ikut ke pengasingan. Ia lebih memilih untuk tetap tinggal dan melindungi dakwah Wahabi, meski harus meninggalkan sekutu lamanya.
Apakah ini pengkhianatan?
Tergantung dari mana melihatnya. Bagi Al Saud, tentu ini adalah tikaman dari belakang. Namun, bagi Abdullah bin Abdul Latif, ini adalah kalkulasi rasional: jika ia ikut ke pengasingan, seluruh ajaran Wahabisme yang telah ia bangun selama puluhan tahun bisa musnah. Ia memilih untuk menyelamatkan ideologi daripada setia pada dinasti yang sedang runtuh.
Menariknya, ketika Abdulaziz bin Saud—sang pendiri kerajaan modern—kembali merebut Riyadh pada 1902, ia tidak menghukum Abdullah bin Abdul Latif. Sebaliknya, ia menyambut dengan tangan terbuka. Ia malah menikahi putrinya. Ini adalah salah satu momen paling membingungkan dalam sejarah politik: pengkhianatan di masa lalu justru menjadi pintu masuk menuju rekonsiliasi yang lebih erat.
Mengapa? Ini karena Abdulaziz adalah seorang pragmatis sejati. Ia tahu bahwa untuk membangun kerajaan, ia tetap memerlukan Wahabi sebagai pengisi relung ideologi. Ia rela melupakan luka lama. Demi masa depan yang lebih besar.
Namun, peristiwa itu meninggalkan luka tersembunyi. Sebuah pesan yang tak pernah diucapkan namun selalu hadir: Wahabi, pada akhirnya, akan selalu mendahulukan kelangsungan ajaran mereka di atas kesetiaan kepada Al Saud. Dan Al Saud pun tahu, di suatu titik, mereka bisa dikhianati lagi.
Fatwa yang Menentukan Tahta
Kini, kita berada pada tahun 1964. Di Riyadh, intrik istana sedang memuncak. Raja Saud, putra pendiri kerajaan, dianggap gagal memimpin. Negara nyaris bangkrut karena pemborosan dan konflik dengan Mesir di bawah pimpinan Gamal Abdel Nasser kian memanas.
Di balik layar, adik kandung Raja Saud, Pangeran Faisal, bergerak. Namun, ia tidak melakukannya sendiri. Ia meminta dukungan dari Mufti Agung saat itu, Muhammad bin Ibrahim Al Syaikh (Wahabi).
Muhammad bin Ibrahim adalah seorang ulama dengan pengaruh luar biasa. Ia bukan hanya pemimpin agama. Namun, ia juga paman dari pihak ibu bagi Pangeran Faisal. Ia mengeluarkan fatwa: raja yang tidak mampu menjalankan amanah boleh dipecat. Fatwa ini menjadi senjata pamungkas.
Dalam sistem politik Saudi, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur penggulingan raja. Namun, fatwa dari Mufti Agung—yang notabene adalah pemimpin tertinggi lembaga keagamaan—memiliki kekuatan yang setara dengan konstitusi.
Pada tanggal 2 November 1964, Raja Saud secara resmi diturunkan dan Faisal naik tahta. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Wahabi bukan sekadar pelengkap. Mereka adalah penentu. Mereka memiliki kekuatan untuk membuat seorang raja dan menghancurkannya. Dalam beberapa hal, peran mereka lebih krusial daripada sekretaris negara mana pun.
Namun, ironi besar terjadi kemudian. Ketika Raja Faisal berkuasa, ia mulai mengurangi kekuasaan politik ulama. Ia membangun birokrasi modern, mendatangkan teknokrat asing, dan mulai membatasi peran Wahabi dalam urusan negara. Seakan, setelah mereka membantunya naik tahta, ia pun segera memasang pagar pembatas.
Ini adalah pola yang berulang: setiap kali Al Syaikh (Wahabi) membantu Al Saud memenangkan pertarungan politik, Al Saud akan berusaha mengurangi ketergantungan mereka pada ulama. Sebuah siklus cinta dan benci yang tak pernah berhenti.
Visi 2030 dan Guncangan Terbesar Abad Ini
Kini, kita melompat ke tahun 2016. Tahun itu, putra mahkota Mohammed bin Salman—yang akrab disapa MBS—meluncurkan Visi 2030. Ini adalah rencana ambisius untuk mengakhiri ketergantungan Arab Saudi pada minyak dan membuka pintu bagi modernisasi.
Bioskop dibuka kembali setelah larangan 35 tahun. Konser musik digelar di ibu kota. Perempuan diizinkan mengemudi dan memasuki stadion. Larangan campuran gender mulai dilonggarkan.
Bagi banyak orang di luar, ini adalah kabar gembira. Namun, bagi Wahabi, ini adalah gempa. Selama berabad-abad, mereka menjadi penjaga moralitas paling ketat. Mereka telah mengajarkan bahwa musik adalah dosa, bioskop adalah jendela kebejatan, dan perempuan yang mengemudi adalah pelanggaran fitrah. Kini, semua yang mereka perjuangkan seakan dihancurkan dalam semalam.
Apakah mereka memberontak?
Tidak. Mereka tidak mempunyai tentara. Yang mereka miliki hanyalah fatwa. Dan fatwa-fatwa itu, satu demi satu, mulai mendukung kebijakan MBS. Mufti Agung Abdulaziz Wahabi, yang telah menjabat sejak tahun 1999, mengeluarkan pernyataan bahwa membuka bioskop tidak bertentangan dengan Islam, bahwa perempuan boleh mengemudi, bahwa polisi agama harus dikurangi wewenangnya.
Para pengamat dunia pun tercenung dan termenung. Bagaimana mungkin seorang ulama Wahabi yang dulu melarang segala bentuk hiburan, tiba-tiba menjadi pendukung utama modernisasi?
Ada yang menyebut ini sebagai pragmatisme. Ada yang menyebutnya sebagai kapitulasi. Namun, bagi mereka yang memahami dialektika hubungan kedua keluarga itu, ini adalah kelanjutan dari pola lama: ketika Al Saud memerlukan legitimasi agama untuk sebuah kebijakan, Wahabi akan selalu menemukan argumen teologis yang tepat.
Namun, ada harga yang harus dibayar. Sejak MBS berkuasa, pengaruh institusional Wahabi merosot tajam. Anggaran Kementerian Urusan Islam dipangkas lebih dari 50 persen dalam satu dasawarsa. Anggota Dewan Ulama Senior yang berasal dari Wahabi tidak lagi mendominasi seperti dulu.
Jabatan-jabatan strategis seperti Menteri Kehakiman dan Menteri Urusan Islam kini mulai dipegang oleh tokoh non-keluarga Wahabi. Memang Al Syaikh (Wahabi) masih memegang jabatan Mufti Agung, namun kekuasaannya jauh berkurang.
Wafatnya Mufti Agung dan Tanda Tanya yang Menggantung
Pada September 2025, dunia dikejutkan dengan kabar wafatnya Syekh Abdulaziz Al Syaikh. Ia adalah Mufti Agung Arab Saudi selama 26 tahun, sosok yang telah menjadi wajah Islam resmi kerajaan selama lebih dari dua dasawarsa. Wafatnya menandai berakhirnya sebuah era. Selama menjadi Mufti, ia menyaksikan pasang surut hubungan antara kedua keluarga: dari puncak kekuasaan ulama pada tahun-tahun 1980-an hingga penurunan drastis di bawah Visi 2030.
Kini, pertanyaan besar menggantung: Siapakah penerusnya? Apakah akan berasal dari Al Syaikh (Wahabi) lagi? Ataukah MBS akan mengambil kesempatan ini untuk memutus rantai tradisi dan menunjuk seorang ulama dari luar keluarga?
Jika MBS menunjuk non-keluarga, itu akan menjadi sinyal terkuat bahwa era pembagian kekuasaan dua keluarga telah berakhir. Namun, jika ia tetap menunjuk dari keluarga Al Syaikh, pertanyaan selanjutnya adalah: seberapa besar kekuasaan yang akan diberikan?
Dalam sebuah wawancara tertutup, seorang analis istana yang tidak mau disebutkan namanya memberikan sebuah gambaran yang menarik. “Mereka tidak akan dihabisi,” katanya. “Al Syaikh tetap penting sebagai simbol. Namun, mereka akan diubah menjadi ornamen. Bukan lagi pilar utama. Ini seperti monarki konstitusional di Inggris: Raja masih ada. Namun, kekuasaannya sudah pindah ke parlemen.”
Apakah Al Syaikh akan menerima peran sebagai “ornamen”? Ataukah suatu saat nanti mereka akan memberontak lagi, seperti yang pernah dilakukan Abdullah bin Abdul Latif pada 1891? Hanya waktu yang akan menjawab.
Cinta yang Pragmatis, Benci yang Tersembunyi
Al Saud dan Al Syaikh telah beraliansi selama 282 tahun. Mereka telah melewati invasi Turki Usmani, perang saudara, pengasingan, dan ancaman disintegrasi. Mereka telah saling menikahi, saling mengkhianati, saling mengangkat, dan saling membatasi.
Kini, di era Visi 2030, keperluan yang menyatukan mereka mulai berubah. Al Saud tidak lagi memerlukan legitimasi agama sebanyak dulu. Mereka memiliki minyak, memiliki hubungan internasional, memiliki teknologi, dan memiliki ambisi untuk menjadi pusat peradaban baru. Sebaliknya, Al Syaikh tidak memiliki sumber daya lain selain otoritas moral yang kian tergerus.
Apakah ini akhir dari aliansi bersejarah itu?
Belum tentu. Dalam politik, tidak ada yang namanya akhir. Yang ada hanyalah transformasi. Mungkin, Al Syaikh akan menemukan peran baru. Misalnya, menjadi duta moderasi Islam yang dipromosikan MBS di kancah internasional. Atau, mungkin, mereka akan kembali memainkan peran sebagai penjaga status quo, memberikan legitimasi pada kebijakan yang kontroversial.
Yang pasti, dialektika cinta dan benci akan terus berputar. Cinta yang pragmatis akan terus ada selama kepentingan masih sejalan. Sementara benci yang tersembunyi akan terus mengintai, menunggu saat yang tepat untuk muncul ke permukaan.
Dan, sebuah pelajaran hidup tergelar: dalam setiap hubungan kekuasaan, selalu ada elemen cinta dan benci yang berkelindan. Dan mungkin, rahasia ketahanan sebuah aliansi bukanlah pada seberapa besar cintanya. Namun, pada seberapa cerdas mereka mengelola kebencian masing-masing.
