Sebanyak 73 jurnalis dari berbagai media di Kabupaten Bojonegoro mengikuti agenda Silaturahmi dan Peningkatan Kapasitas Mutu Jurnalis Bojonegoro (9/11/2026). Kegiatan ini jadi ruang penguatan kompetensi, profesionalisme, dan etika jurnalistik di tengah perkembangan industri media dan teknologi informasi.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam sambutannya menyampaikan, media merupakan mitra strategis sekaligus agen perubahan dalam pembangunan daerah. Media memiliki peran penting dalam mengawal program pemerintah, menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta menjadi alat kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Terima kasih karena selama ini telah mengawal semua program di Bojonegoro. Kawan-kawan media menjadi mata dan telinga kami, sekaligus membantu mengontrol OPD teknis,” ujarnya.
Menurut Wahono, pemberitaan yang objektif dan berlandaskan data serta fakta menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Karena itu, ia mendorong jurnalis terus meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan pemahaman terhadap kaidah jurnalistik.
Ia juga menilai Uji Kompetensi Wartawan (UKW) menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas dan daya tawar jurnalis. Sebab, pertumbuhan jumlah media perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi serta kualitas ruang redaksi.
“Media harus objektif, menyampaikan apa adanya. Itu menjadi bahan bagi kami untuk melakukan evaluasi. Media juga memiliki peran sebagai indikator dan alat ukur pembangunan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Muhammad Jazuli, dalam pemaparannya menyampaikan, paradigma pemberitaan mengalami pergeseran dari masa ke masa, mulai dari bad news is good news, kemudian bad news or good news is news, hingga saat ini berkembang menuju pendekatan jurnalisme positif.
Ia mengingatkan pentingnya kebijaksanaan jurnalis dalam menentukan sudut pandang atau angle pemberitaan. Salah satu prinsip yang perlu diperhatikan adalah kaidah fikih dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih, yakni menghindarkan kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan.
“Kaidah tersebut mengajarkan bahwa ketika suatu tindakan mengandung manfaat sekaligus berpotensi menimbulkan kerusakan, upaya mencegah kerusakan harus diprioritaskan” ucap Jazuli.
Jazuli juga menyoroti tantangan industri media di tengah perkembangan teknologi. Setelah melewati masa kemunduran media cetak, industri pers kini menghadapi tantangan yang lebih kompleks dengan hadirnya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Meski AI menjadi keniscayaan, ia menekankan bahwa terdapat sejumlah aspek jurnalistik yang tetap membutuhkan peran manusia, terutama kreativitas (creativity), kredibilitas (credibility), otoritas (authority), serta kemampuan memastikan kebenaran, keabsahan informasi, dan memahami konteks.
“AI merupakan keniscayaan. Namun, kita tetap harus mempertahankan nilai-nilai baik dari praktik jurnalistik masa lalu,” paparnya.
Menurut Jazuli, pers juga perlu memahami posisi dan fungsi masing-masing dalam relasinya dengan pemerintah. Pemerintah bertugas mengelola kebijakan publik, memberikan informasi, serta menjamin transparansi. Sementara media bertugas mengelola dan memverifikasi informasi secara independen dan profesional.
Karena itu, hubungan pemerintah dan media harus dibangun melalui kerja sama untuk kepentingan publik, tanpa mengaburkan batas antara fungsi kehumasan, buzzer, dan kerja jurnalistik. Dalam kesempatan tersebut, Jazuli turut mengungkapkan peningkatan jumlah pengaduan terhadap pemberitaan media. Pada 2026, jumlah pengaduan mencapai sekitar 1.500 kasus, meningkat hingga 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, menjamurnya media yang tidak diimbangi peningkatan kapasitas ruang redaksi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pemberitaan. Salah satu persoalan yang kerap ditemukan adalah pengabaian kaidah jurnalistik, terutama prinsip keberimbangan atau cover both sides.
Ia berharap peningkatan kapasitas jurnalis terus dilakukan agar pers mampu menjaga independensi, profesionalisme, dan kepercayaan publik di tengah perubahan ekosistem informasi.
