Paradigma ekologis dan energi bersih sebagai spirit pembangunan
Bojonegoro Institute (BI) menegaskan pentingnya langkah serius dan terstruktur dalam memperkuat pembangunan lingkungan yang berkelanjutan serta mendorong pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Kabupaten Bojonegoro. Hasil berbagai kajian menunjukkan bahwa Bojonegoro memiliki potensi besar dalam pengembangan energi bersih, namun hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.
“Sudah saatnya Bojonegoro tidak hanya dikenal sebagai penghasil minyak terbesar nasional, tetapi juga sebagai pelopor transisi energi bersih di tingkat daerah,” tegas Aw Saiful Huda, Direktur Bojonegoro Institute.
Sebagai langkah awal, BI menyelenggarakan Forum Kajian Pembangunan (FKP) dengan tema “Pengarusutamaan Ekologi dan Energi Bersih dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro”, pada Jumat, 30 Mei 2025, bertempat di Kantor Bojonegoro Institute.
Kegiatan ini menghadirkan Danang Wahyuhono, peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM), serta melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro, Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA), Forum Penanggulangan Bencana Indonesia (FPBI) Bojonegoro, Forum Anak Bojonegoro, dan beberapa kader Generasi Iklim Bojonegoro.
Dalam paparannya, Awe menyampaikan sejumlah persoalan ekologi krusial yang dihadapi Bojonegoro saat ini. “Dari setiap tetes minyak yang diproduksi dari Bojonegoro akan meninggalkan jejak emisi yang menyebabkan pemanasan global,” jelas Awe.
Selain itu, ia juga menyoroti masalah kekeringan dan krisis air yang semakin mengancam wilayah Bojonegoro, banjir musiman yang rutin terjadi, permasalahan sampah, serta deforestasi yang cukup masif.
“Global Forest Watch mencatat bahwa sejak 2001 hingga 2024, Bojonegoro telah kehilangan sekitar 5.08 kha (kilohektar) tutupan pohon. Ini menempatkan Bojonegoro sebagai daerah dengan deforestasi terbesar ke-5 di Jawa Timur. Ini sangat mengkhawatirkan,” tambahnya.
Terkait berbagai permasalahan ekologi, Awe menggarisbawahi pentingnya kebijakan ekologis yang menyeluruh. “Pembangunan daerah harus mengintegrasikan aspek sosial-ekonomi dengan lingkungan secara seimbang.”
Pemkab Bojonegoro juga perlu meningkatkan ketahanan bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, pendidikan ekologi harus diarusutamakan dalam kurikulum sekolah, agar kesadaran lingkungan tertanam sejak usia dini.
Adapun terkait pengembangan energi bersih, meski menghadapi tantangan besar, Bojonegoro memiliki peluang besar untuk mentransformasi sektor energinya. Menurut Awe, potensi energi surya, mikrohidro, hingga biomassa di Bojonegoro sangat besar dan bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat secara berkelanjutan.
Menurut Awe, Pemkab Bojonegoro perlu meningkatkan diversifikasi sumber energi. “Ketergantungan pada migas harus dikurangi secara bertahap, salah satunya melalui pemanfaatan energi surya,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bojonegoro sangat besar. “Kami mendorong penerapannya mulai dari penerangan jalan, taman kota, fasilitas umum, hingga sistem hybrid PLTS di kantor-kantor pemerintah, sekolah, dan moda transportasi publik. Bahkan rumah tangga pun bisa dilibatkan melalui model Prosumer,” katanya.
Awe juga menyoroti pentingnya energi terbarukan dari air dan limbah. “Potensi mikrohidro di Bendung Gerak Bojonegoro dan Bendungan Karangnongko sangat menjanjikan. Selain itu, biomassa dan biogas dari limbah pertanian, peternakan, dan pesantren dapat dikembangkan menjadi sumber energi komunitas yang efisien dan ramah lingkungan,” terangnya.
Ia melanjutkan, “Konversi mesin diesel ke tenaga listrik, khususnya untuk irigasi dan pertanian, bisa menghemat biaya sekaligus menurunkan emisi.”
Awe juga menekankan perlu adanya transformasi sistem transportasi yang berkelanjutan. “Kami mendorong penyediaan transportasi massal berbasis energi bersih secara bertahap, seperti pengadaan bus listrik atau hybrid, agar Bojonegoro punya sistem mobilitas publik yang efisien dan rendah emisi,” tuturnya.
Kembali ia mengingatkan bahwa sebagai penghasil seperempat produksi minyak nasional, Bojonegoro memiliki tanggung jawab moral untuk membelanjakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk pembangunan lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim.
“Sekitar 50-60 persen pendapatan daerah Bojonegoro bersumber dari DBH Migas. Ini artinya Bojonegoro memiliki kewajiban moral untuk mengalokasikan sebagian dari pendapatan itu bagi pembangunan lingkungan dan pengembangan energi baru dan terbarukan,” pungkasnya.
