Di sebuah babakan sejarah, kita mengenal nama Idham Chalid—seorang politisi sekaligus Ketua DPR RI yang dikenal “termiskin”. Ia menjabat, namun tetap memilih jarak. Fasilitas negara yang bagi banyak pejabat lain menjadi hak otomatis, baginya adalah sesuatu yang tak boleh disentuh oleh keluarganya. Seakan ia sedang menegakkan garis batas antara negara dan rumah tangganya.
Kisah ini, tentu, terdengar asing di telinga kita hari ini. Di zaman ketika mobil dinas berderet di parkiran mall, ketika foto pesta ulang tahun anak pejabat beredar lebih mewah dari resepsi pernikahan bangsawan. Seolah, jabatan publik bukan lagi amanah, melainkan tiket VIP menuju gaya hidup kelas atas.
Idham Chalid, dalam narasi publik, mungkin bukan pahlawan. Ia tidak memimpin pemberontakan, tidak pula membangun monumen megah. Tetapi keputusannya—melarang keluarganya menikmati fasilitas negara—justru meletakkan dirinya di luar arus besar mentalitas penguasa kita, yakni mentalitas yang mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kesenangan pribadi.
Jika kita tarik metafora sejarah, Idham adalah semacam “pertapa di dalam istana.” Ia berada di pusat kekuasaan, namun berusaha tidak dirasuki oleh godaan yang menyertainya. Sosok seperti ini mengingatkan kita pada babakan akhir suatu dinasti dalam sejarah Nusantara: ketika istana penuh pesta, justru dari luar temboknya lahir kritik dan perlawanan. Bedanya, Idham bukan orang luar. Ia ada di dalam, tapi memilih tetap berpihak pada kesederhanaan.
Apakah ini mungkin diulang hari ini? Atau justru mustahil, karena kita sudah terlalu larut dalam budaya “hak istimewa”? Barangkali kita perlu membacanya bukan sebagai nostalgia, melainkan sebagai cermin.
Sebuah mozaik kecil dalam sejarah politik kita, yang diam-diam menyodorkan pertanyaan: bagaimana mungkin seorang Ketua DPR bisa hidup sederhana, sementara kini pejabat kelas menengah saja berlomba membangun citra glamor?
Idham Chalid menjadi paradoks: seorang “ketua DPR termiskin” di sebuah negeri yang kini seolah melahirkan pejabat-pejabat “termewah.” Integritas, kata yang hari ini terdengar seperti jargon rapuh di bibir para pejabat, pernah menjelma daging dalam sosok Idham Chalid.
Ia tidak sekadar menolak fasilitas negara, tapi menegakkannya sebagai prinsip hidup. Ia pastikan keluarganya hidup dari penghasilan halal, bukan dari celah-celah kuasa.
Kita seakan sedang membaca kisah yang datang dari zaman lain.
Betapa asing—di tengah era ketika kata amanah direduksi jadi slogan kampanye, dan jabatan publik disulap jadi semacam warisan keluarga. Idham Chalid, justru, menolak keluarganya bersentuhan dengan privilese jabatan. Ia menolak menjadikan kursi Ketua DPR RI sebagai meja makan keluarganya.
Ada gema sejarah di sini.
Dalam tradisi lama Jawa, seorang pemimpin disebut “kawula-gusti”—penyambung antara rakyat dan kuasa. Tapi ketika “gusti” menjelma pesta, dan “kawula” dipaksa berhemat, jarak itu menciptakan ketidakpercayaan. Idham, barangkali, mencoba merawat jembatan rapuh itu: dengan mengorbankan hak istimewa yang semestinya bisa ia gunakan.
Apakah ini sebuah romantisasi masa lalu? Mungkin. Tetapi romantisasi kadang perlu, untuk menunjukkan betapa jauhnya kita telah melenceng. Dari kursi DPR yang dulu dihuni seorang ketua “termiskin,” kini kita melihat pejabat yang tak segan menjadikan negara sebagai ladang investasi keluarga.
Integritas Idham Chalid adalah mozaik kecil yang menyodorkan paradoks besar: bahwa kesederhanaan seorang pejabat di masa lalu justru terasa lebih mewah daripada gemerlap pejabat hari ini. Sebab kesederhanaan itu meninggalkan jejak—bahwa jabatan publik bukan jalan menuju kemewahan, melainkan medan ujian bagi moralitas.
Kata “Ketua DPR” di telinga publik hari ini sering menghadirkan bayangan yang sama: kursi empuk kekuasaan, mobil dinas berpelat khusus, fasilitas negara yang melekat laksana atribut feodal baru. Seakan jabatan itu bukan lagi simbol representasi rakyat, melainkan tiket menuju ruang kenyamanan yang steril dari kenyataan jalanan.
Namun sejarah menampilkan ironi.
Di tengah klise kemewahan itu, berdiri sosok KH. Idham Chalid—ulama kharismatik, tokoh Nahdlatul Ulama, sekaligus Ketua DPR yang dikenal justru “termiskin.” Ia menolak keluarganya menikmati fasilitas negara. Putra-putrinya naik metromini, berdesakan bersama rakyat kebanyakan, sementara sang ayah duduk di kursi tertinggi parlemen.
Kita membaca ini seperti sebuah fabel politik. Bahwa ada masa ketika kesederhanaan bukan pencitraan, melainkan napas hidup sehari-hari. Idham Chalid seakan sedang berbisik kepada kita: kekuasaan hanya titipan, bukan alasan untuk memelihara privilese.
Bandingkan dengan hari ini. Kata integritas sering kali hanya muncul di baliho. Sementara gaya hidup pejabat lebih dekat pada etalase butik, pesta ulang tahun mewah, atau unggahan di media sosial yang berkilau. Di situlah kontras itu menampar kita.
Mungkin, Idham Chalid adalah sebuah anomali dalam tradisi politik kita. Tetapi anomali yang perlu diingat, karena ia meninggalkan mozaik sederhana: bahwa kekuasaan bisa dijalani tanpa melupakan batas—antara yang publik dan yang privat, antara amanah dan kenikmatan pribadi.
Sebuah mozaik yang hari ini, ironisnya, terasa lebih revolusioner daripada slogan-slogan besar tentang reformasi dan antikorupsi.
Idham Chalid bukan sekadar tokoh politik yang lewat begitu saja di panggung sejarah.
Kariernya membentang panjang dan cemerlang: Wakil Perdana Menteri RI, Menteri Kesejahteraan Rakyat, Ketua DPR RI, hingga Ketua MPR RI. Sebuah daftar yang, bila disusun di atas kertas, akan tampak sebagai catatan gemilang.
Namun, mozaik hidupnya justru mengajarkan sesuatu yang lebih halus: bahwa puncak kekuasaan tidak selalu berarti puncak kemewahan. Di saat orang lain menggunakan jabatan untuk menebalkan jarak dengan rakyat, Idham Chalid justru menjadikannya ruang untuk menegaskan garis batas—bahwa fasilitas negara bukan milik keluarga, bahwa kenyamanan pejabat tidak boleh dibangun dari keringat publik.
Paradoks itu menarik. Seorang yang menapaki kursi-kursi tertinggi republik, namun memilih hidup sederhana. Seolah ia sedang menunjukkan bahwa kekuasaan bisa jadi luas, tapi tidak harus rakus. Bahwa jabatan bisa jadi banyak, tapi tidak perlu menjelma jadi ladang.
Hari ini, ketika kita menyebut nama-nama pejabat, yang lebih sering terlintas adalah deretan skandal, kasus, atau gaya hidup mewah yang jauh dari rakyat. Dalam konteks itu, Idham Chalid hadir bukan sekadar sebagai tokoh masa lalu, melainkan sebagai cermin yang merefleksikan betapa dangkalnya makna kekuasaan yang kita jalani kini.
Kariernya memang panjang, tapi yang abadi dari dirinya bukanlah daftar jabatan itu. Melainkan jejak sikap: kesediaan untuk membatasi diri, untuk mengingatkan bahwa jabatan publik bukan jalan menuju kemewahan keluarga, melainkan sebuah amanah yang harus dipikul dengan kerendahan hati.
Idham Chalid (27 Agustus 1921 – 11 Juli 2010) adalah potret langka: seorang ulama sekaligus negarawan. Hidupnya menjembatani dua dunia—pesantren yang penuh keheningan, dan panggung politik yang riuh penuh intrik.
Ia pernah duduk sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial Ad Interim, hingga Koordinator Menteri Kesejahteraan Rakyat. Deretan jabatan itu membentang dari era Orde Lama hingga awal Orde Baru—dua zaman politik yang sering kita ingat dengan aroma krisis, pergantian kekuasaan, dan pergeseran nilai.
Namun menariknya, dari semua kursi yang ia duduki, yang paling membekas bukanlah titel menterinya. Justru kesederhanaannya. Seakan ia sedang menunjukkan: bahwa kekuasaan bisa berganti rezim, bisa memakan kawan maupun lawan, tapi prinsip hidup tidak boleh ikut digadaikan.
Dalam tradisi politik kita, terlalu banyak tokoh yang larut dalam pesta kekuasaan hingga sulit dibedakan apakah mereka sedang melayani rakyat atau merawat privilese. Idham, setidaknya dalam sebagian sikapnya, berusaha menjaga jarak dari pesta itu. Ia menolak menjadikan jabatan publik sebagai perpanjangan dapur keluarga.
Maka, kisah hidupnya adalah paradoks: seorang politisi yang kariernya panjang, namun tetap disebut sebagai “ketua DPR termiskin.” Paradoks yang hari ini terasa seperti ironi, di tengah derasnya pamer kemewahan pejabat negeri.
Karier Idham Chalid seakan menorehkan jejak panjang di tubuh republik. Ia bukan sekadar menteri yang silih berganti, melainkan juga menduduki kursi strategis: Ketua DPR sekaligus Ketua MPR RI (1971–1977), lalu Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada 1978–1983.
Dari parlemen hingga lembaga penasehat tertinggi negara, namanya hadir di hampir semua ruang di mana arah republik dirundingkan. Tetapi di balik catatan formal itu, yang mencuat bukanlah kemegahan kekuasaan, melainkan kesediaannya menanggung ironi: seorang ketua DPR yang disebut “termiskin.”
Sebuah paradoks yang hingga kini masih sulit kita cerna. Bagaimana mungkin seorang yang duduk di kursi tertinggi parlemen, yang memegang posisi strategis di tubuh negara, justru memilih hidup sederhana—bahkan melarang keluarganya menyentuh fasilitas negara?
Barangkali di sinilah letak maknanya. Idham Chalid tidak sedang menolak kekuasaan, karena ia jelas berada di tengah pusaran kekuasaan. Tetapi ia menolak menjadikan kekuasaan sebagai alasan untuk memanjakan diri.
Hari ini, ketika kata “Ketua DPR” segera mengingatkan kita pada kursi kulit, mobil dinas, protokol kehormatan, Idham Chalid hadir sebagai mozaik sejarah yang berbeda. Seolah ia sedang menegaskan: jabatan publik adalah amanah, bukan privilese.
Sebuah pesan yang justru terasa lebih revolusioner sekarang—di saat integritas sering berakhir sebagai jargon, dan kesederhanaan lebih sering kita temukan di naskah pidato ketimbang dalam laku hidup.
Pada akhirnya, kisah Idham Chalid terdengar seperti dongeng yang tak mungkin kita ulang.
Seorang ketua DPR yang membiarkan anak-anaknya berdesakan di metromini, sementara hari ini seorang pejabat kecil pun merasa tak pantas tanpa iring-iringan mobil mewah. Sebuah fragmen romantik tentang masa lalu, ketika integritas masih bisa hidup berdampingan dengan kekuasaan.
Tetapi romantisme ini bukan sekadar nostalgia. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah kita hari ini: betapa jauh republik ini melenceng dari janji awalnya. Dari kursi rakyat yang berubah jadi singgasana pribadi, dari amanah yang tergadai menjadi privilese.
Idham Chalid tidak sedang meninggalkan warisan harta, melainkan pertanyaan yang terus menggema: apakah mungkin pejabat publik di zaman ini kembali berjalan di jalan sederhana—jalan yang tidak menukar jabatan dengan pesta keluarga, jalan yang tidak memelihara kuasa dengan hedonisme?
Mungkin pertanyaan itu tidak akan dijawab oleh sejarah. Ia hanya akan terus menghantui, seperti gema yang datang dari masa lalu, menampar kesadaran kita hari ini. Dan justru di situlah kekuatan mozaik Idham Chalid: ia menegaskan bahwa integritas pernah nyata, dan karena itu, ia masih mungkin diperjuangkan—meski kita hidup di zaman ketika kemewahan lebih sering jadi ukuran martabat pejabat daripada kesederhanaan.[]
Rumah Sawah, 5 September 2025
