Jika kampus terlalu sibuk mengurus biaya operasionalnya sendiri, jangan-jangan memang sudah mandiri secara finansial. Namun kehilangan kemandirian intelektual.
Ada satu renungan yang rasanya perlu saya titipkan kepada teman-teman yang sekarang sedang mendapat amanah menjadi pejabat di perguruan tinggi. Bukan nasihat, apalagi petuah. Saya sudah terlalu tua untuk sok menjadi guru bagi para pejabat.
Anggap saja ini semacam cerita dari orang yang pernah berjalan-jalan di lorong birokrasi kampus, lalu menemukan beberapa jebakan yang kadang tidak kelihatan di peta. Jebakannya bukan hanya birokratik. Yang lebih berbahaya justru jebakan ideologis.
Akhir 2000-an, saya pernah diminta ikut bidding sebuah proyek pengembangan institusi yang dananya disediakan oleh World Bank. Waktu itu ada salah seorang pejabat di fakultas yang menolak dengan tegas untuk terlibat. Saya sendiri justru melihatnya sebagai kesempatan langka.
Bagi saya, ikut proyek semacam itu bukan sekadar kesempatan mendapatkan pengalaman administratif. Saya ingin mengalami langsung, bukan sekadar memahami dari buku, ke mana sebenarnya arah pengembangan perguruan tinggi kita.
Dan setelah proyek itu selesai, kesimpulan saya sederhana saja: perguruan tinggi negeri memang sedang diproyeksikan untuk bergerak menuju model perguruan tinggi yang semakin mandiri secara pembiayaan.
Bahasanya bisa macam-macam: self financing, revenue generating, entrepreneurial university, dan seterusnya. Kalau diterjemahkan ke bahasa warung kopi, kira-kira begini: “Kampus jangan terlalu sering minta uang negara. Cari uang sendiri.” Masalahnya, mencari uang sendiri ternyata tidak sesederhana membuka warung kopi.
Kampus disuruh menghasilkan pendapatan dari intellectual property, inovasi, riset, hilirisasi, kerja sama industri, dan tentu saja mahasiswa. Tetapi di saat yang sama, ruang untuk menaikkan Uang Kuliah Tunggal dibatasi.
Artinya, pintu depan ditutup, jendela samping dipersempit, sementara dari belakang terdengar suara, “Ayo, cari pendapatan!” Lalu kita bingung.
Saya pernah beberapa kali berdiskusi, yang kalau saya tidak keliru sudah lama memimpin unit inkubasi bisnis UGM. UGM pada masa itu sering dianggap sebagai salah satu contoh paling berhasil dalam hilirisasi perguruan tinggi.
Bahkan perguruan tinggi lain, termasuk ITB, pernah datang untuk belajar. Tetapi dari berbagai percakapan itu, saya justru tidak melihat bahwa hilirisasi dapat dengan mudah menjadi sumber utama untuk membiayai operasional sebuah universitas.
Bukan berarti hilirisasi tidak penting. Sama sekali bukan. Saya justru percaya intellectual property, inovasi, dan hilirisasi harus dikembangkan secara serius. Saya pernah ikut nimbrung dalam diskusi dengan wakil rektor bidang kerja sama sebuah universitas Katolik di Belgia. Universitas tersebut dikenal mampu menghasilkan revenue yang cukup besar dari intellectual property dan hilirisasi.
Jadi saya bukan orang yang alergi terhadap gagasan kampus menghasilkan uang. Yang saya pertanyakan adalah: apakah kita sedang membangun kampus untuk menjadi perusahaan, atau membangun kampus agar menjadi lokomotif kemajuan bangsa? Dua hal itu tidak selalu sama.
Kampus tetap membutuhkan uang. Dosen harus digaji, laboratorium harus dirawat, gedung harus diperbaiki, mahasiswa harus dilayani. Semua itu tidak bisa dibayar dengan idealisme. Idealisme, sayangnya, belum diterima kasir sebagai alat pembayaran.
Tetapi kalau seluruh energi kampus kemudian habis untuk mengejar pendapatan, membuat laporan, memenuhi indikator akreditasi, mengejar ranking, mengisi borang, rapat tentang rapat, dan membangun berbagai lapisan tata kelola, kita patut bertanya: kapan kampus sempat mengerjakan tugas utamanya? Di sinilah saya melihat jebakan ideologis itu.
Kita mengadopsi begitu banyak perangkat birokrasi dan tata kelola yang berkembang dari tradisi universitas Amerika. Governance diperbesar, administrasi diperketat, indikator ditambah, audit diperbanyak. Akhirnya kampus menjadi sangat sibuk membuktikan bahwa dirinya bekerja.
Padahal, bekerja dan membuktikan bahwa kita bekerja adalah dua pekerjaan yang berbeda. Bisa-bisa separuh umur kita habis membuat dokumen untuk membuktikan bahwa separuh umur kita tidak sia-sia.
Lebih jauh lagi, sistem semacam ini belum tentu kompatibel dengan agenda intellectual property dan hilirisasi. Inovasi membutuhkan keberanian mengambil risiko, ruang untuk mencoba, kegagalan, eksperimen, keputusan yang kadang tidak nyaman, dan proses yang tidak selalu bisa dimasukkan ke dalam tabel indikator.
Birokrasi menyukai kepastian. Inovasi justru sering lahir dari ketidakpastian. Karena itu, kita perlu melihat pengalaman negara lain. Tidak hanya Amerika dan Eropa. Tiongkok, Rusia, bahkan Iran menarik untuk dipelajari dalam hal bagaimana perguruan tinggi ditempatkan sebagai bagian dari strategi inovasi, daya saing, dan kemandirian nasional.
Perdebatan mengenai model universitas Amerika sendiri belakangan semakin ramai. Ada kritik terhadap komersialisasi pendidikan, biaya kuliah yang tinggi, tata kelola yang semakin gemuk, serta hubungan antara universitas, industri, negara, dan kepentingan ekonomi.
Sementara itu, Tiongkok justru agresif menempatkan perguruan tinggi dan lembaga riset sebagai bagian dari strategi industrialisasi dan penguasaan teknologi. Tentu kita tidak perlu menyalin mentah-mentah siapa pun.
Kita hanya perlu bertanya: kampus kita sebenarnya hendak dibawa ke mana Kalau jawabannya adalah menjadi profit centre, kita perlu menghitung dengan jujur apakah itu realistis.
Tetapi kalau kampus tetap dipahami sebagai cost centre yang strategis bagi negara, maka jangan malu mengakuinya. Sebab tidak semua yang menjadi cost itu buruk. Jalan raya adalah cost. Rumah sakit adalah cost. Perpustakaan adalah cost. Pendidikan juga cost.
Persoalannya bukan apakah kampus menghasilkan uang atau tidak. Persoalannya adalah apa yang ingin kita hasilkan melalui kampus. Kalau kampus hanya menghasilkan lulusan, laporan akreditasi, proposal hibah, dan tumpukan dokumen, mungkin kita memang sedang sangat produktif.
Tetapi kalau kampus mampu menghasilkan pengetahuan, teknologi, inovasi, industri baru, kebudayaan, dan manusia yang mampu memecahkan persoalan bangsanya, maka biaya yang dikeluarkan negara sebenarnya bukan beban. Ia adalah investasi.
Maka kepada teman-teman yang sekarang sedang mendapat amanah di perguruan tinggi, mungkin pertanyaan paling penting bukan bagaimana membuat kampus semakin pandai mencari uang. Pertanyaan yang lebih penting adalah: bagaimana membuat kampus kembali menjadi tempat di mana masa depan bangsa diproduksi?
Sebab kalau kampus terlalu sibuk mengurus biaya operasionalnya sendiri, jangan-jangan suatu hari kita baru sadar bahwa kampus memang sudah mandiri secara finansial, tetapi kehilangan kemandirian secara intelektual. Dan itu mungkin jebakan yang jauh lebih mahal.
