Enam belas tahun mengenyam bangku pendidikan. Sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sebuah fase perjalanan hidup yang tidak sebentar. Begitu banyak waktu yang digunakan. Bahkan, ratusan juta rupiah dihabiskan pula. Benarkah pendidikan merupakan investasi untuk masa depan?
Sebuah investasi diniatkan sebagai jaminan masa depan. Masa depan sendiri tidak menjanjikan apapun. Investasi merupakan pelipur lara dari kekhawatiran akan masa depan. Masa di mana semua orang memiliki mimpi dan rencana untuk mewujudkan harapan.
Lalu, bagaimana mereka yang saat ini diam masih di tempat? Tidak maju satu langkah pun menuju mimpinya. Padahal segala sumber daya terlanjur all-in pada investasi tersebut. Jika benar itu semua disebut investasi, maka itu adalah investasi bodong dan paling kejam yang pernah dijual.
Orang tua menjual perhiasan, nekat mencari pinjaman serta menunda mimpi dan cita-cita. Itu semua untuk seorang anak. Anak yang dibanggakan dengan kalimat sakral, “Yang penting anakku seorang sarjana”. Bermodalkan kalimat itu, seolah anak dilempar ke tengah laut tanpa pelampung.
Pada kenyataannya, pendidikan tinggi belum mampu menjamin masa depan. “Sekolah yang tinggi akan membuat hidup aman”, sebuah kalimat kebohongan yang banyak orang terlambat menyadari. Kesadaran yang hadir pada fase kehidupan setelah tanam investasi selesai.
Kehidupan di mana hidup bukan hanya untuk belajar, tetapi kehidupan untuk keberlangsungan hidup itu sendiri. Kehidupan nyata dengan segala aturan, moral dan kesepatakan dalam bermasyarakat dan bernegara.
Problem-nya bukanlah pada anak-anak yang menjadi sarjana. Masalah utama ialah sistem yang bergerak di dalam kolam besar bernama negara. Seolah sistem yang mencetak lebih banyak sarjana daripada lapangan kerja.
“Inkompetensi membunuh lebih banyak orang dari pada kejahatan sekali pun.” ~ Bagus Muljadi.
Pendidikan dipandang sebagai kunci utama meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan di Indonesia pun serupa. Akses pendidikan formal turut mengalami kemajuan. Setidaknya berdasarkan jumlah institusi. Angka partisipasi turut meningkat meski dibarengi peningkatan biaya. Banyak masyarakat berhasil menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Pertanyaannya: Apakah jumlah lulusan sejalan dengan kesiapan menghadapi dunia kerja?
“Pertama kita harus lihat jumlahnya ya, Pak. Jangan hanya persentase. Dan terlihat bahwa jumlah lulusan S1, S2, S3 dan D4 itu memang semakin banyak,” ucap Ketua Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti dalam suatu podcast (18/12/2025).
Pernyataan Amalia tersebut menegaskan bahwa ada peningkatan jumlah lulusan sarjana. Ini merupakan kemajuan secara kuantitatif. Sebuah potensi dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Namun, peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi membawa konsekuensi baru. Persaingan di dalam pasar dunia kerja semakin meningkat.
“Terus kemudian yang kedua adalah kecepatan dari lulusan itu mungkin belum diimbangi dengan kecepatan dari penyerapan lapangan pekerjaan yang membutuhkan lulusan itu,” lanjut Amalia.
Persoalan klasik ini masih menjadi polemik. Terutama bagi pemerintah dalam mengelola negara demi kesejahteraan hidup warganya. Pemerintah perlu meminimalkan mismatch antara jenis lulusan dan jenis lapangan pekerjaan. Belum lagi kecepatan penyerapan lapangan kerja yang tidak sebanding. Para sarjana ini harus menghadapi kenyataan sulit. Menganggur atau bekerja di bidang tidak sesuai pendidikan dan keahlian.
Tujuan pendidikan bukan hanya mencetak tenaga kerja. Pendidikan juga membentuk individu mampu berkontribusi nyata di lingkungan masyarakat. Pendidikan ialah pondasi bagi seseorang mengembangkan potensi diri dan memahami peran sosial di masyarakat. Itu semua demi membangun peradaban yang lebih maju bagi kemanusiaan.
Bagaimana jika pendidikan dilihat dari lensa teori Supply and Demand? Menurut seorang penceramah budaya, Sabrang Mowo Damar Panuluh, perlu kembali pada premis awal. Semua yang didikkan di sekolah itu memberi modal si anak untuk bisa berkontribusi di masyarakat. Artinya, semua ilmu yang dipelajari bisa membantu sebuah kelompok atau aspek di masyarakat.
Namun, orientasi pendidikan kerap hanya berfokus pada pencapaian akademik semata. Nilai, ijazah dan gelar menjadi ukuran keberhasilan. Sementara aspek lain seperti keterampilan praktis dan adaptatif kurang diperhatikan. Padahal dunia pekerjaan membutuhkan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap.
“Ini urusan supply and demand. Kalau ada demand, berarti ada supply. Pertanyaannya, sekolah itu bikin produk anak-anak men-supply, yang demand itu apa atau siapa? Kalau ga ada demand ya tidak dapat pekerjaan,” ucap Sabrang MDP dalam video di kanal Youtube miliknya (21/7/2025).
Melalui lensa Supply and Demand dalam memandang pendidikan dan dunia kerja, tampak perspektif yang lebih realistis. Lugasnya, perguran tinggi ‘memproduksi’ lulusan dan industri ‘mengkonsumsi’ lulusan tersebut. Ada benang merah yang jelas dan tegas. Jika yang diproduksi tidak sesuai kebutuhan konsumsi, maka benang merah tersebut akan mbulet dan kusut. Artinya ada ketidakseimbangan yang terjadi.
Ada dua kemungkinan yang menjadi sebab mbulet-nya benang itu tadi. Pertama, sekolah yang salah cetakan karena tidak membuat produk yang dibutuhkan pasar. Atau masyarakat luas yang tidak tahu bahwa cetakan itu juga dibutuhkan. Akan masalah akan tampak pada keputusan dan kebijakan pemerintah. Sebab rotasi kehidupan masyarakat (public-privat) bergantung pada negara.
Di lain sisi, ada pula tantangan lain yang turut membayangi. Tren perkembangan teknologi digital menuntut kemampuan di bidang teknologi dan informasi. Pekerjaan konvensional mulai berkurang akibat otomatisasi.
Fungsi pendidikan tinggi tidak boleh dipersempit dengan dimaknai sebagai pabrik pencetak tenaga kerja. Perguruan tinggi memiliki peran yang jauh lebih luas daripada itu. Perguruan tinggi harus mampu mencetak individu yang berpikir kritis. Misalnya kemampuan menganalisis permasalahan berikut solusinya, serta berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan.
“Universitas yang tempat di mana riset itu diadakan, itu sebenarnya fungsinya apa di dalam negara? Fungsinya banyak orang mensederhanakan menjadi tempat penghasil tenaga kerja. Menurut saya bukan itu, tapi mencetak warga negara yang mampu berpikir,” pernyataan peneliti dari University of Nottingham, Bagus Muljadi dalam video di kanal Youtube MALAKA (15/1/2025).
Kemampuan berpikir kritis menjadi kunci menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Banyak jenis profesi di dunia kerja mungkin akan hilang. Profesi baru yang belum pernah ada akan muncul. Dalam situasi ini, kemampuan untuk belajar hal baru, beradaptasi dan kreatif menjadi penting.
Di sisi lain, institusi pendidikan wajib untuk mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan zaman. Peran pemerintah negara ialah yang paling krusial. Pasalnya, pemerintah berperan sebagai penunggang kuda menuju masa depan bangsa dan negara.
Perlu adanya perubahan paradigma dalam memandang pendidikan. Pandangan yang tidak hanya berfokus pada sisi eksternal seperti kebutuhan pasar, tetapi juga memandang pada sisi internal. Pendidikan bukan sekadar jalan untuk mendapat pekerjaan. Pendidikan adalah proses pembentukan karakter dan kemampuan berpikir.
