Tak banyak masyarakat kita yang tahu bahwa pejabat yang katanya kerja untuk rakyat, ternyata mereka kerja untuk diri sendiri. Terbukti dengan adanya pengakuan pejabat (Lucki Hakim- Wakil Bupati) sering menerima sejumlah uang puluhan juta setiap bulan meskipun dia tidak bekerja.
Memang gaji pejabat seperti bupati/ wakil bupati, anggota dewan dan pejabat lainnya mendapatkan gaji sewajarnya. Yang menjadi tidak wajar ketika para pejabat ini memperoleh fasilitas mewah dari negara. Dengan dalih rapat koordinasi, rapat ini itu, perjalanan dinas dan yang lainnya.
Kita sebagai rakyat hakekatnya menggaji orang yang tidak bekerja untuk kita. Dalam konsep kapitalisme industrialistis, kita dirugikan dong wqwq ~
Benar saja banyak orang bercita-cita ingin menjadi pejabat. Karena kompensasi pejabat yang menggiurkan. Ibarat kata, tidur saja digaji, fasilitas disediakan dan sepanjang tidak korupsi mereka akan hidup aman, tentram, damai dan sejahtera.
Meskipun banyak pejabat kita yang tidak kapabel (tidak pintar sama sekali) namun posisinya tetap aman menjadi pejabat lantaran mereka kaya, tekenal (artis), ganteng, atau cantik.
Pengertian pejabat menurut rakyat adalah abdi negara. Mereka bertugas mengorbankan jiwa, raga, tenaga, fikiran demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pejabat harus pintar dan cerdas karena dipaksa bekerja dalam menyelesaikan persoalan rakyat.
Mereka yang menjadi pejabat negara harus bisa menomor duakan posisi keluarga. Sayangnya kebanyakan pejabat kita belum bisa maksimal dalam memikirkan rakyatnya.
Perlu kita sadari bersama bahwa menjadi pejabat yang baik itu tidak mudah. Tantangan demi tantangan datang silih berganti. Padahal yang akan dilakukan adalah menyuarakan aspirasi rakyat.
Namun karena dirasa cukup mengganggu jalannya pemerintahan, maka pejabat yang demikian akan segera di bungkam dengan uang dan di tenggelamkan ruang geraknya dengan tidak diberikan panggung untuk bersuara.
Fenomena sistem birokrasi di setiap kota bisa dipastikan hampir sama. Sudah menjadi sesuatu yang biasa dan membudaya bobroknya sistem pemerintahan di tiap daerah.
Meskipun pemimpinnya bagus namun tanpa diikuti sistem koordinasi dan pengawasan yang seimbang, akan menjadikan sistem birokrasi di daerah tersebut stagnan. Mereka akan bekerja serius saat di sidak oleh kepala daerah atau bupati.
Seperti Lucky Hakim yang menjabat sebagai wakil bupati, dia menyadari adanya ketidakberesan dalam sistem birokrasi yang kemudian membuatnya mengundurkan diri dari posisi jabatannya.
Ketika wakil bupati ditinggal oleh bupati dalam kerja di masyarakat, langkah utama yang perlu di lakukan adalah mencoba berinisiatif mencari panggung sendiri walaupun tanpa di perintah oleh bupati.
Wakil bupati memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan bupati. Kalau wakil bupati merasa tidak ada tugas dinas, sebenarnya bisa mencari celah yang lain yang bisa di garap oleh wakil bupati.
Alokasi anggaran untuk gaji serta fasilitas para pejabat dengan nilai fantastis ini akan menjadi bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat apabila para pejabat kita peka terhadap rakyatnya. Tak hanya peka saja, kecerdasan dalam membaca situasi dan kondisi juga akan berpengaruh.
Sebenarnya rakyat rela menggaji dan memberikan berbagai fasilitas kepada pejabat asal kerjanya bener dan total untuk rakyat.
Penulis mantan Ketum PC PMII Blora. Saat ini jadi ketua LPP Kinasih Blora.
