Pembangunan Bojonegoro harus dilakukan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, partisipatif dan inovatif. Atas dasar itu, Paslon Setyo Wahono – Nurul Azizah telah mencanangkan Satgas Pembangunan berbasis collaborative government.
Sebagai daerah berkemajuan dan memiliki potensi yang besar, Bojonegoro tak bisa dibangun dengan konsep otoriter dan anti-komunikatif. Sebaliknya, pembangunan Bojonegoro harus dilakukan dengan cara partisipatif berbasis collaborative government (pemerintahan yang bersinergi).
Ahmad Supriyanto, Politisi Partai Golkar Bojonegoro mengatakan, Bojonegoro merupakan wilayah dengan potensi sangat besar. Ini bisa dilihat dari kondisi wilayah serta jumlah APBD-nya. Karena itu, pembangunan Bojonegoro tak bisa dilakukan secara sporadis dan tanpa kolaborasi.
“Harus dilakukan dengan membuka ruang partisipasi publik dalam kebijakan perencanaan dan anggaran pembangunan daerah”. Kata Supriyanto.
Lebih jauh Supriyanto menjelaskan, dengan adanya ruang partisipasi publik, secara logika, pemerintah lebih mudah dalam mendeteksi banyak hal. Sehingga, intervensi positif dari pemerintah bisa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
Tim Pemenangan Paslon Setyo Wahono – Nurul Azizah itu menyatakan, dalam jangka 5 tahun mendatang, pembangunan Bojonegoro harus ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan. Di antaranya melalui percepatan pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar, serta peningkatan kualitas layanan publik.
“Termasuk Collaborative Government yang merupakan pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi”. Imbuh Supriyanto.
Secara sederhana, kata Supriyanto, untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, responsif, efektif, inovatif dan inklusif, harus membangun pemerintahan kabupaten yang terbuka dan kolaboratif. Termasuk membentuk Satgas pada sektor utama pembangunan.
Pemerintah Daerah, menurut Supriyanto, sudah seyogyanya mampu menggerakkan seluruh modal sosial yang ada di daerah untuk mencapai tujuan utama pembangunan daerah yang adil, makmur dan bahagia (wellbeing).
Sementara Setyo Wahono dalam salah satu program unggulannya memang telah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) pada sektor-sektor utama pembangunan Bojonegoro. Di antaranya adalah Satgas Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Konektivitas Wilayah, Satgas Pertanian, hingga Satgas Prestasi dan Olahraga.
“Satgas ini penghubung utama antara publik dan pejabat. Sehingga, keduanya punya titik temu” Kata Setyo Wahono.
Masing-masing Satgas, menurut dia, terdiri atas unsur multistakeholders meliputi multi-sektor/multidisiplin keahlian/keilmuan, multi-level (desa, kabupaten, nasional dan internasional), akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga entrepreneur. Keberadaan Satgas ini, dianggap penting sebagai percepatan pembangunan Bojonegoro.
Tugas pembangunan masing-masing sektor, tak lagi menjadi kewenangan khusus pejabat dinas terkait. Namun harus dibantu Satgas sebagai penghubung antara masyarakat dan pejabat. Menurutnya, ini penting agar pembangunan mampu dilakukan melalui berbagai sudut pandang dan prioritas kebutuhan.
