Lapar, pada akhirnya, adalah bahasa. Ia berbicara tentang siapa yang kita salahkan, siapa yang kita lindungi, dan sistem seperti apa yang kita rawat.
Lapar, pada mulanya, tampak sederhana. Sebuah urusan biologis yang bisa dijelaskan dengan kalimat pendek: perut kosong karena belum makan. Tapi justru di situlah masalah bermula—ketika kesederhanaan dipaksakan pada kenyataan yang jauh lebih rumit. Sebab lapar bukan sekadar urusan jeda antara piring dan mulut, melainkan cermin retak dari cara kita memandang manusia, tanggung jawab, dan keadilan.
Ada lapar yang lahir dari niat. Puasa, diet, asketisme. Lapar yang dipeluk dengan kesadaran penuh, bahkan dirayakan sebagai latihan batin. Lapar semacam ini tidak menuntut dunia berhenti berputar. Ia justru mengajarkan kerendahan hati: bahwa penderitaan yang dipilih sendiri tak berhak meminta simpati berlebihan. Maka menjadi ganjil—nyaris sesat pikir—ketika lapar yang disengaja justru menuntut penghormatan dari mereka yang tidak ikut memilihnya.
Ada pula lapar karena lupa. Terlalu asyik bekerja, terlalu larut dalam rapat, terlalu tenggelam dalam kesibukan. Lapar jenis ini sering kita maafkan sebagai kecelakaan kecil dalam rutinitas modern. Kalau pun ada yang disalahkan, paling jauh hanya orang sekitar yang “tidak mengingatkan”. Tapi pada akhirnya, kealpaan itu kembali ke diri sendiri. Lapar ini tidak menuntut gugatan sosial.
Yang seharusnya mengguncang nurani adalah lapar yang tidak punya pilihan. Lapar karena memang tidak ada yang bisa dimakan. Bukan soal selera, bukan soal jam makan yang terlewat. Ini lapar yang sunyi dan keras kepala—lapar yang memaksa manusia menawar harga dirinya sendiri.
Namun bahkan di sini, pertanyaan tak berhenti. Apa yang dimakan, jika ada? Dari mana asalnya? Apakah ia makanan lokal yang lahir dari tanah sendiri, atau produk pabrikan yang menempuh ribuan kilometer dengan jejak bahan kimia dan pengawet? Apakah ia bersih, bergizi, aman? Apakah ia hasil rekayasa genetika yang status etik dan keamanannya kabur? Apakah ia benar-benar halal bagi yang meyakininya—bebas dari gen, proses, atau rantai produksi yang tak pernah transparan? Dan lebih jauh lagi: apakah makanan itu lahir dari kerja yang jujur, atau dari penyelundupan, pencurian, dan korupsi yang disamarkan oleh etalase pasar?
Beribu pertanyaan berderet, seperti antrean panjang yang tak pernah sampai ke meja kekuasaan. Lalu muncul pertanyaan besar: mengapa ada manusia yang kelaparan karena tidak punya apa pun untuk dimakan? Jawaban pun terbelah.
Golongan pertama menjawab dengan cepat dan percaya diri. Karena mereka bodoh, katanya. Pendidikan rendah. Motivasi kerja minim. Malas. Sebuah kesimpulan yang rapi, efisien, dan nyaman—karena meletakkan seluruh beban pada tubuh yang sudah tergeletak. Korban bukan hanya menanggung lapar, tapi juga vonis moral. Blaming the victim menjadi semacam refleks intelektual. Jika manusia dianalogikan sebagai mesin, maka yang rusak adalah mesinnya. Solusinya? Bengkel. Program pelatihan motivasi. Ceramah. Bantuan pangan sesaat. Karitas yang baik untuk foto, buruk untuk perubahan.
Bayangkan jika cara pandang ini dipegang oleh mereka yang berkuasa. Kebijakan pun lahir dengan sasaran yang keliru: memperbaiki korban, bukan membongkar sebab.
Golongan kedua menolak menunjuk jari pada perut yang kosong. Mereka justru bertanya: siapa yang mengambil jatah? Aturan apa yang memungkinkan sebagian orang makan berlebihan, sementara yang lain tak kebagian remah? Di sini, lapar tidak dilihat sebagai kegagalan individu, melainkan sebagai jejak dari sistem yang timpang.
Mengambil jatah orang lain dalam skala besar disebut dengan banyak nama: penguasaan, penimbunan, korupsi. Menguasai tanah, air, benih, anggaran, dan kebijakan. Menyulap sumber daya bersama menjadi properti segelintir orang. Dalam pandangan ini, kelaparan bukan akibat kurangnya kerja keras, melainkan akibat kerja sistematis yang melanggengkan keserakahan.
Makan, ternyata, tidak pernah netral. Ia bukan hanya soal mengisi perut, melainkan soal siapa yang berhak hidup layak dan siapa yang boleh dibiarkan bertahan setengah mati. Nafsu makan menjelma nafsu menguasai. Kanibalisme modern tidak lagi menggigit daging, tetapi menggerogoti akses hidup orang lain.
Pada 1982, Institute for Food & Development Policy di Oakland menyatakan sesuatu yang seharusnya mengakhiri perdebatan palsu: kelaparan bukan disebabkan oleh kekurangan pangan, melainkan oleh ketiadaan akses atas pangan—terutama bagi kaum miskin. Frances Moore Lappé dan kawan-kawan menuliskannya dalam World Hunger: Twelve Myths. Dunia, kata mereka, tidak kekurangan makanan. Dunia kekurangan keadilan.
Sejak itu, pangan tak lagi bisa disempitkan sebagai urusan teknis pertanian. Ia adalah medan politik-ekonomi. Nasib jutaan perut kosong lebih sering ditentukan di ruang rapat berpendingin udara, di balik meja kebijakan, daripada di sawah, ladang, atau laboratorium. Di belakang para pembuat keputusan berdiri bayangan modal raksasa—industri pangan, kimia pertanian, dan mitos kelangkaan yang terus direproduksi agar ketimpangan tampak wajar.
Maka lapar, pada akhirnya, adalah bahasa. Ia berbicara tentang siapa yang kita salahkan, siapa yang kita lindungi, dan sistem seperti apa yang kita rawat. Pertanyaannya bukan lagi: mengapa mereka lapar? Melainkan: sistem siapa yang kita biarkan terus makan tanpa batas.
