Orang sering membayangkan perang sebagai dentuman. Padahal ia juga sunyi—sebuah kesunyian dari sistem yang tak sempat menyala.
Mengapa langit Iran seperti lowong, sehingga jet-jet NATO melintas seolah di koridor tak berpenjaga? Kita tergoda menjawab dengan nama-nama mesin: S-400 Triumf yang baru tiba, atau Sukhoi Su-35 yang setengah tahun lalu mendarat. Tapi perang bukan katalog persenjataan. Ia adalah waktu—dan waktu tak bisa dibeli sekaligus dengan peti kemas.
S-400 bukan sekadar tabung peluncur dan radar. Ia adalah bahasa. Dan bahasa perlu dipelajari: setidaknya setahun untuk fasih, untuk menyatukan radar, komando, disiplin operator, dan ketenangan yang tak panik ketika layar memantulkan titik-titik cahaya. Mesin yang canggih selalu meminta manusia yang sabar. Tanpa itu, ia hanya monumen besi.
Su-35 juga bukan kuda liar yang bisa langsung ditunggangi. Ia menuntut pilot yang lahir kembali—yang meninggalkan kebiasaan lama dan memasuki tata cara baru. Kita tahu dalam perang di Ukraina, Barat tak hanya mengirim F-16 Fighting Falcon, tapi juga pengalaman bertahun-tahun yang menempel pada para penerbangnya. Perang modern adalah kompetisi ekosistem: bukan hanya alat, melainkan jaringan, latihan, interoperabilitas, dan kepercayaan diri yang dibangun lama.
Clausewitz mengingatkan bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Tapi ia juga mengakui “kabut perang”—ketidakpastian yang membuat rencana terbaik pun bisa tampak seperti improvisasi. Di sini, kabut itu bernama transisi. Iran berada di sela: dari sistem lama ke sistem baru, dari doktrin lama ke kemungkinan yang belum matang.
Baca Juga: Catatan Refleksi Dewan Pinisepuh Jurnaba
Namun sejarah tak pernah hanya milik langit. Pada akhirnya, kata banyak jenderal, kemenangan ditentukan oleh darat—oleh tubuh-tubuh yang bergerak, oleh logistik yang tak glamor. NATO unggul di udara, tapi mobilisasi darat dalam skala besar bukanlah perkara mudah bagi aliansi yang tersebar dan dibatasi opini publiknya sendiri. Sementara Iran selalu berbicara tentang “kedalaman strategis”: jaringan milisi di Lebanon, Irak, Yaman, Suriah—sebuah arsitektur non-negara yang cair dan ideologis.
Kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, menjadi simpul emosi. Dalam sejarah, kematian sering lebih menyatukan daripada kehidupan. Kita ingat bagaimana duka bisa menjadi bahan bakar. Tapi duka juga bisa menjadi api yang tak terkendali—membakar lawan, atau membakar diri.
Ada pula bisik-bisik tentang negeri-negeri Arab yang menyimpan pangkalan Amerika namun memilih diam—atau bahkan diam-diam bersyukur pada perubahan konstelasi. Hubungan diplomatik Iran–Arab pernah mencapai nadir sebelum serangan itu. Kini peta terasa cair. Dalam politik Timur Tengah, tak ada kawan abadi, hanya kepentingan yang bergeser.
Sejarah Indonesia memberi cermin kecil. Ketika Republik diproklamasikan, Kraton Yogyakarta memilih berpihak pada republik—sebuah kecerdikan membaca arah zaman. Banyak kraton lain tersapu gelombang rakyat karena dianggap terlalu lama berdiri di sisi yang salah. Sejarah memang tak pernah identik, tapi ia berima.
Ada yang mengatakan perang ini bukan sekadar konflik regional, melainkan ujian eksistensial bagi NATO—di saat dominasi dolar digugat oleh transaksi energi non-USD, ketika ekonomi Amerika–Israel menghadapi tekanan, ketika demonstrasi bisa tumbuh dari keresahan domestik. Namun sejarah juga mengajarkan: kekuatan besar jarang runtuh oleh satu sebab. Ia melemah oleh akumulasi—oleh retak kecil yang dibiarkan.
Kita, yang menyaksikan dari jauh, mungkin terlalu mudah merangkai kepastian. Padahal perang selalu lebih rumit dari narasi yang kita sukai. Sistem pertahanan yang “tak berfungsi” bisa jadi hanya belum selesai belajar. Aliansi yang “sekarat” bisa jadi sedang menata ulang napasnya.
Di antara radar yang belum terkalibrasi dan pilot yang masih berlatih, di antara milisi yang bersiap dan aliansi yang menghitung ulang, sejarah bergerak tanpa jaminan. Ia tak memihak pada mereka yang paling keras bersuara, melainkan pada mereka yang paling sabar membaca waktu. Dan waktu—seperti selalu—adalah senjata yang paling sunyi.
Pertanyaan tentang “psikologi Pemerintah Indonesia” selalu mengandung risiko: kita cenderung menganggap negara sebagai satu kepala, satu hati. Padahal ia adalah koalisi kepentingan, birokrasi yang berlapis, dan ingatan sejarah yang tak pernah benar-benar padam.
Namun jika kita mencoba membacanya sebagai watak kolektif—sejenis alam bawah sadar politik—mungkin ada beberapa garis yang tampak.
Pertama: trauma keterbelahan. Sejak 1965, sejak reformasi 1998, sejak gelombang polarisasi berbasis agama dan identitas, negara belajar bahwa konflik horizontal bisa lebih berbahaya daripada ancaman eksternal. Maka refleks dasarnya adalah stabilitas. Dalam bahasa psikologi, ini mirip mekanisme defensif: menghindari situasi yang berpotensi memecah. Kebijakan luar negeri pun sering dibingkai dengan prinsip “bebas aktif”—sebuah doktrin sejak era Soekarno yang kemudian diterjemahkan lebih pragmatis oleh generasi setelahnya.
Kedua: naluri bertahan di tengah tekanan global. Indonesia bukan kekuatan militer raksasa, bukan pula pusat finansial dunia. Ia berada di antara arus besar—Amerika, Tiongkok, Timur Tengah. Karena itu psikologi resminya cenderung menghindari keterlibatan langsung dalam konflik terbuka. Dalam krisis Timur Tengah, misalnya, pemerintah biasanya menegaskan dukungan moral pada Palestina, tetapi berhati-hati agar tidak terseret menjadi aktor militer atau ekonomi yang frontal. Ini bukan sekadar diplomasi; ini adalah kesadaran posisi.
Ketiga: sensitivitas terhadap opini domestik. Pemerintah Indonesia hidup dalam ruang demokrasi yang riuh. Demonstrasi, tekanan ormas, suara media sosial—semuanya membentuk kalkulasi. Dalam konteks konflik besar seperti Iran–NATO atau isu Israel–Palestina, pemerintah harus menyeimbangkan aspirasi publik yang emosional dengan kepentingan ekonomi yang rasional. Psikologinya menjadi semacam manajemen emosi kolektif: bagaimana menyalurkan simpati tanpa menutup pintu investasi, bagaimana mengecam tanpa memutus semua jalur komunikasi.
Keempat: ingatan kolonial. Ada jejak panjang pengalaman dijajah yang membentuk kecurigaan terhadap dominasi global. Karena itu wacana anti-hegemoni mudah menemukan resonansi. Tapi di saat yang sama, negara modern membutuhkan pasar, teknologi, dan kerja sama pertahanan. Maka lahirlah ambivalensi: retorika kedaulatan berdampingan dengan realitas interdependensi.
Jika dikaitkan dengan dinamika NATO, Iran, atau pergeseran petrodollar, psikologi pemerintah Indonesia kemungkinan besar bukan euforia terhadap runtuhnya satu blok atau dukungan total pada blok lain. Ia lebih menyerupai kalkulator dingin: bagaimana dampaknya pada harga energi, stabilitas rupiah, investasi, dan keamanan domestik. Bagi Jakarta, gejolak global selalu diterjemahkan ke dalam pertanyaan sederhana: apakah ini mengganggu stabilitas dalam negeri?
Sejarah juga memberi pelajaran tentang membaca momentum. Ketika Kraton Yogyakarta memilih mendukung Republik pada 1945, itu bukan semata romantisme, tetapi ketepatan membaca arah sejarah. Pemerintah Indonesia modern pun cenderung menunggu arah angin sebelum mengambil posisi tegas—bukan karena tak punya sikap, melainkan karena sadar bahwa salah membaca momentum bisa mahal.
Jadi bagaimana psikologinya? Campuran antara trauma, pragmatisme, kalkulasi ekonomi, dan kebutuhan menjaga legitimasi. Ia bukan psikologi revolusioner, bukan pula psikologi konfrontatif. Lebih mirip psikologi penyeimbang—sebuah upaya terus-menerus untuk berdiri di tengah badai tanpa terhempas ke salah satu sisi. Dan mungkin, dalam dunia yang semakin bipolar, sikap seperti itu bukan tanda kelemahan—melainkan bentuk lain dari naluri bertahan hidup.
