Di luar sana, transportasi publik dirancang sebelum kemacetan menjadi krisis. Di Indonesia, sering kali transportasi publik dibangun setelah krisis datang—sebagai reaksi, bukan sebagai strategi.
Di suatu pagi yang lengket oleh asap dan kabar buruk, krisis energi datang seperti tamu tak diundang—tidak berisik, tetapi perlahan mengunci pintu-pintu kemungkinan. Harga bahan bakar merangkak naik seperti demam yang tak kunjung turun. Orang-orang tetap berangkat kerja, anak-anak tetap pergi ke sekolah, pasar tetap buka. Namun ada sesuatu yang diam-diam menyusut: ruang gerak.
Jalanan masih padat, bahkan lebih padat dari biasanya. Mesin-mesin menyala, tetapi dompet terasa makin ringan. Waktu berubah menjadi barang mewah. Satu jam di jalan bukan lagi sekadar jeda, melainkan ongkos sosial yang harus dibayar oleh mereka yang tidak punya pilihan.
Baca Juga: Tulisan-tulisan Toto Rahardjo, Dewan Pinisepuh Jurnaba
Di saat seperti itu, transportasi publik berhenti menjadi sekadar kendaraan. Ia berubah menjadi semacam janji—janji bahwa sebuah kota masih memikirkan warganya, bukan hanya kendaraan mereka. Ia adalah penyangga peradaban, seperti tulang punggung yang jarang dipuji, tetapi menentukan apakah tubuh bisa berdiri tegak atau ambruk diam-diam.
Di negeri kepulauan yang jauh di utara, di kota-kota padat milik Jepang, kereta berjalan seperti denyut nadi yang tak pernah lelah. Ia datang tepat waktu, hampir tanpa drama, seperti seorang pekerja yang memahami bahwa keterlambatan adalah bentuk ketidakadilan.
Di sana, stasiun bukan hanya tempat naik dan turun. Ia adalah simpul kehidupan—orang membaca buku, makan bekal sederhana, atau sekadar memejamkan mata sejenak sebelum hari kembali menuntut tenaga.
Di tanah datar berangin milik Belanda, kota-kota tumbuh dengan logika yang berbeda. Rel kereta, jalur trem, dan jalan sepeda dirancang seperti anyaman. Mobil tidak dilarang, tetapi tidak dimanjakan. Orang-orang bergerak tanpa harus memiliki kendaraan pribadi. Mereka belajar bahwa mobilitas adalah hak publik, bukan kemewahan privat.
Sementara itu, di pulau kecil yang disiplin milik Singapura, pemerintah memilih jalan yang sering dianggap tidak populer: membatasi kendaraan pribadi. Kebijakan itu semula terdengar keras, bahkan dingin. Namun dari pembatasan itu lahir sistem transportasi publik yang rapi, efisien, dan modern—sebuah pengingat bahwa keberanian politik kadang justru tampak dalam keputusan yang tidak menyenangkan hari ini, tetapi menyelamatkan masa depan.
Di ketiga tempat itu, krisis energi bukanlah kiamat kecil yang membuat kota lumpuh. Mereka tetap bergerak. Kereta tetap berangkat. Bus tetap datang. Sepeda tetap melintas. Karena sejak awal mereka membangun sistem, bukan sekadar jalan.
Negeri kita Indonesia selalu berada di antara harapan dan kemacetan. Di negeri kepulauan ini, krisis energi sering terasa seperti déjà vu—datang berkala, mengguncang sebentar, lalu menghilang dari percakapan publik sebelum sempat benar-benar diselesaikan.
Tetapi jejaknya tertinggal: antrean panjang di SPBU, ongkos naik diam-diam, dan keluarga yang mulai menghitung ulang jarak perjalanan seperti menghitung sisa beras di dapur.
Di jalan-jalan kota besar, mesin tetap menyala. Di desa-desa, sepeda motor menjadi satu-satunya jembatan menuju pasar, sekolah, dan puskesmas. Transportasi pribadi bukan sekadar pilihan gaya hidup—ia sering menjadi kebutuhan yang lahir dari ketiadaan alternatif.
Indonesia sebenarnya tidak memulai dari nol. Di jantung ibu kota, rel-rel telah lama menjadi saksi perubahan. Kereta komuter di wilayah Jakarta dan sekitarnya membawa jutaan orang setiap hari—pegawai, buruh, mahasiswa, pedagang kecil—yang menggantungkan harapan pada ketepatan waktu.
Kehadiran sistem seperti Mass Rapid Transit Jakarta dan TransJakarta adalah tanda bahwa negara mulai belajar dari kota-kota dunia: bahwa mobilitas bukan sekadar soal kendaraan, melainkan soal keadilan sosial.
Namun Indonesia adalah negeri yang luas, lebih luas dari sekadar satu kota. Di banyak daerah lain, transportasi publik masih seperti janji yang tertunda. Bus antarkota menua di terminal, angkutan desa berkurang jumlahnya, dan jalur kereta belum menjangkau wilayah-wilayah yang justru paling membutuhkan konektivitas.
Di sinilah paradoks itu terasa: Indonesia adalah produsen energi, tetapi rakyatnya tetap rentan terhadap krisis energi. Indonesia adalah negara kepulauan, tetapi sistem transportasinya masih terpecah-pisah seperti pulau-pulau itu sendiri.
Bandingkan dengan Jepang atau Belanda, yang sejak awal membangun transportasi publik sebagai tulang punggung kota. Di sana, transportasi publik dirancang sebelum kemacetan menjadi krisis. Di Indonesia, sering kali transportasi publik dibangun setelah krisis datang—sebagai reaksi, bukan sebagai strategi.
Padahal, dalam konteks krisis energi dan perubahan iklim, transportasi publik di Indonesia memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar mengurangi macet. Ia berkaitan dengan tiga hal yang sangat nyata: Setiap orang yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik berarti mengurangi konsumsi bahan bakar nasional. Dalam skala besar, ini adalah penghematan energi yang setara dengan menemukan sumber energi baru.
Transportasi publik yang terjangkau memungkinkan kelas menengah dan kelompok berpenghasilan rendah tetap bergerak ketika harga energi naik. Ini relevan dengan kegelisahan yang sering Anda soroti—bahwa kelas menengah sering berada di ruang ganjil: tidak cukup miskin untuk dibantu, tetapi tidak cukup kaya untuk kebal.
Transportasi publik bukan hanya urusan kota besar. Di desa-desa, akses transportasi menentukan apakah hasil panen bisa sampai ke pasar, apakah anak bisa sekolah, dan apakah layanan kesehatan bisa dijangkau tepat waktu.
Maka pertanyaan tentang Indonesia bukan lagi: Apakah kita mampu membangun transportasi publik? Pertanyaannya adalah: Apakah kita berani menjadikannya prioritas peradaban?
Karena ketika krisis energi berikutnya datang—dan sejarah menunjukkan ia selalu datang—yang akan diuji bukan hanya harga bahan bakar, melainkan arah kebijakan sebuah bangsa. Apakah kita akan terus memperbanyak kendaraan, atau mulai memperkuat sistem? Di situlah masa depan mobilitas Indonesia dipertaruhkan.
Pelajarannya sebenarnya sederhana, meski sering diabaikan: transportasi publik bukan proyek beton dan baja. Ia adalah strategi bertahan hidup sebuah bangsa. Ketika bahan bakar langka, yang menyelamatkan bukan kendaraan yang paling cepat. Yang menyelamatkan adalah sistem yang paling adil—sistem yang memastikan seorang buruh, seorang guru, seorang anak sekolah, dan seorang pedagang kecil memiliki kesempatan yang sama untuk sampai ke tujuan.
Dan mungkin, di masa depan yang semakin tidak pasti—ketika krisis energi, krisis iklim, dan krisis ekonomi datang silih berganti—peradaban tidak akan diukur dari seberapa banyak mobil yang dimiliki warganya, melainkan dari seberapa mudah mereka bergerak tanpa harus merasa takut kehabisan bensin.
** Gambar cover buku: Melambat di Kota yang Berlari. Hasil Riset Transportasi Publik. Langit Senja Siswa SMP Sanggar Anak Alam (SALAM) Yogyakarta
