Barangkali Reformasi memang belum selesai. Tetapi jangan sampai ia hanya menjadi pertunjukan yang setiap tahun kita pentaskan kembali. Sebab rakyat sudah terlalu lama membeli tiket.
Malam itu, di rumah, kami sedang makan singkong rebus. Singkongnya tidak istimewa. Direbus, ditiriskan, lalu diletakkan di piring email yang pinggirnya sudah agak gompal. Ibu mengambil satu, mencocolkannya ke kelapa parut. Bapak, seperti biasa, mengambil kopi yang sudah dingin karena terlalu lama diajak bicara.
Di televisi, orang-orang sedang bicara tentang Reformasi. “Sudah tiga puluh tahun?” tanya Ibu. “Kurang lebih.” Ibu diam sebentar. “Lho, kok rasanya baru kemarin?” Nah. Begitulah sejarah kadang-kadang bekerja di rumah kita. Di buku sejarah, tiga puluh tahun adalah satu bab. Di ruang makan, tiga puluh tahun hanya jarak antara anak yang dulu digendong dengan anak yang sekarang sudah sibuk menggendong cucunya.
Reformasi, kalau kita lihat dari buku-buku, adalah perkara besar. Ada demokratisasi, desentralisasi, penguatan masyarakat sipil, pembenahan institusi, transparansi, akuntabilitas, good governance. Ada cendekiawan yang ikut mengawal. Ada lembaga-lembaga internasional yang datang membawa perangkat, pelatihan, indikator, framework, dan segala macam istilah yang membuat meja seminar kelihatan lebih berwibawa.
Tidak ada yang salah dengan semua itu. Bahkan banyak di antaranya memang penting. Tetapi kehidupan rupanya tidak selalu berjalan menurut buku pedoman. Di kampung, orang tetap harus membeli beras. Di warung, ibu-ibu tetap bertanya apakah harga minyak naik lagi. Di kantor desa, orang masih mencari siapa yang bisa dihubungi kalau urusan surat agak seret. Dan di rumah-rumah, anak-anak tetap sekolah dengan pertanyaan sederhana: “Besok bayar berapa?” Barangkali di situlah kita perlu melihat Reformasi dengan sedikit lebih rendah hati.
Baca selengkapnya: Catatan Pinisepuh Jurnaba
Bukan sebagai sebuah pesta kemenangan demokrasi yang selesai pada 1998, melainkan sebagai sebuah proses panjang re-organisasi kekuasaan. Desentralisasi yang kemudian pulang kampung Pada awal Reformasi, kita seperti orang yang baru keluar dari kamar sempit setelah bertahun-tahun. Pintu dibuka. Jendela dibuka. Udara masuk. Orang-orang daerah mulai mendapatkan ruang lebih besar.
Kekuasaan yang sebelumnya menumpuk di pusat didorong ke daerah. Desentralisasi menjadi kata yang terdengar indah. Kekuasaan dibagi. Pemerintah daerah memperoleh ruang. Elite lokal tumbuh. Tetapi manusia, seperti kita tahu, punya kebiasaan lucu. Kalau diberi ruang, ia bisa membuat ruang baru. Kalau diberi kekuasaan, ia bisa mencari cara mempertahankan kekuasaan.
Maka perlahan-lahan, desentralisasi tidak selalu berarti hilangnya oligarki. Ia bisa berarti penyebaran arena oligarki. Dulu ada satu rumah besar. Kemudian rumah itu direnovasi menjadi banyak rumah. Tetapi orang-orang yang mempunyai kunci rumah ternyata masih keluarga yang itu-itu juga. Bedanya, sekarang ruang tamunya lebih banyak. Di sinilah saya kira kita perlu memahami apa yang disebut oligarki dengan cara yang tidak terlalu akademis.
Jangan dibayangkan sebagai sebuah klub rahasia yang duduk di ruangan gelap, merokok cerutu, lalu menentukan nasib bangsa sambil tertawa “ha-ha-ha”. Tidak perlu serumit itu. Oligarki bisa lebih sederhana. Ia adalah kemampuan segelintir orang dan kelompok yang mempunyai sumber daya besar untuk mempertahankan pengaruh politik dan ekonomi, meskipun kendaraan politiknya bisa berganti-ganti. Hari ini memakai kendaraan A. Besok kendaraan B. Lusa mungkin kendaraan C. Yang penting mesinnya tetap hidup. Dan rumah besarnya tetap terbuka.
Menariknya, rumah besar oligarki ini rupanya cukup luas. Ia bisa menampung orang dari berbagai partai, berbagai latar belakang, bahkan orang-orang yang dahulu berdiri di panggung yang berseberangan. Termasuk orang-orang yang dulu kita kenal sebagai oposisi. Termasuk mereka yang mempunyai sejarah panjang sebagai bagian dari gerakan Reformasi.
Termasuk, dalam dinamika politik hari ini, elite dari sebuah partai. Ini bukan soal menuduh satu partai sebagai sumber segala dosa. Justru persoalannya lebih rumit dan karena itu lebih menarik. Kalau semua orang akhirnya bisa masuk ke rumah yang sama, mungkin masalahnya bukan lagi siapa partainya. Mungkin masalahnya adalah rumahnya. Di ruang tamu itu, semua orang bisa duduk
Saya membayangkan sebuah rumah besar. Di ruang tamunya ada sofa panjang. Di ujung sana duduk orang yang dulu meneriakkan perubahan. Di sebelahnya ada orang yang dulu menjadi bagian dari struktur lama. Di tengah ada pengusaha. Ada politisi. Ada teknokrat. Ada aktivis yang sudah menjadi pejabat. Ada akademisi yang sekarang menjadi konsultan. Ada pula orang yang tidak jelas profesinya tetapi entah bagaimana selalu mendapat tempat paling dekat dengan stopkontak. Semua minum teh. Semua tersenyum.
Yang dulu saling mencaci sekarang saling menyapa. “Wah, lama tidak ketemu.” “Iya, kapan-kapan ngopi.” “Sekarang kita kan sama-sama membangun bangsa.” Ibu yang sedang mengupas bawang di dapur mungkin akan bertanya: “Lha, terus yang berubah apa?” Nah. Pertanyaan Ibu ini biasanya lebih sulit dijawab daripada seribu halaman laporan governance.
Sebab Reformasi memang membawa perubahan nyata. Pemilu menjadi lebih kompetitif. Pers lebih terbuka. Daerah memperoleh ruang politik. Masyarakat sipil berkembang. Banyak institusi berubah. Tetapi di bawah semua perubahan itu, ada pertanyaan yang lebih mendasar: Apakah struktur kekuasaan yang menguasai sumber daya publik sungguh berubah, atau hanya menemukan cara baru untuk menyesuaikan diri?
Ketika sebuah public lecture diselenggarakan dalam rangka memperingati tiga puluh tahun Reformasi, suasananya—kalau dilihat dari jauh—memang bisa terasa seperti pagelaran drama. Bukan drama dalam arti bohong. Bukan. Drama dalam pengertian yang lebih tua: ada panggung, ada pemeran, ada dialog, ada penonton. Rakyat duduk. Politisi berbicara. Cendekiawan menjelaskan. Mantan aktivis mengingat masa lalu. Dan kita semua kemudian pulang membawa perasaan bahwa sejarah baru saja dipentaskan di depan mata.
Di rumah, Bapak mungkin masih menonton televisi sambil mengipas-ngipas nasi. “Bagus pidatonya,” katanya. “Bagus apanya?” “Ya bagus.” “Isinya?” Bapak mengunyah. “Ya… isinya juga bagus.” Lalu dia menambahkan, “Besok harga beras naik lagi, katanya.” Begitulah rakyat. Ia bisa menikmati pidato tentang demokrasi sambil menghitung uang belanja. Ia bisa mengingat Reformasi sambil memikirkan cicilan. Ia bisa bicara tentang kedaulatan rakyat sambil bingung membayar uang sekolah anak. Dan justru karena itu, rakyat sering mempunyai cara sendiri untuk mengukur keberhasilan sebuah perubahan. Bukan dengan indeks. Bukan dengan scorecard. Bukan dengan grafik. Tetapi dengan pertanyaan sederhana: Uripku saiki luwih gampang apa ora?
Ketika ilmu pengetahuan sampai di ujung meja Di sinilah saya mulai merasa agak gelisah terhadap dunia akademik. Saya semakin curiga bahwa ilmu pengetahuan, betapapun canggihnya, memang tidak selalu menyediakan jawaban. Ia sangat hebat dalam menjelaskan. Kita bisa menjelaskan oligarki. Kita bisa menjelaskan relasi kuasa. Kita bisa menjelaskan desentralisasi. Kita bisa menjelaskan mengapa kekuasaan berpindah dari pusat ke daerah, lalu perlahan menemukan jalan untuk berkumpul kembali. Kita bisa menjelaskan mengapa elite politik yang tampaknya berseberangan ternyata dapat bekerja sama.
Kita bahkan bisa membuat model. Grafik. Diagram. Matriks. Indeks. Lalu kita presentasikan dalam konferensi. Orang-orang mengangguk. Ada yang bertanya. Ada yang mengatakan, “Interesting.” Setelah itu kita pulang. Oligarkinya masih ada. Inilah kegelisahan yang muncul ketika saya membaca pemikiran tentang oligarki—kita memperoleh alat yang cukup tajam untuk membaca bagaimana kekuasaan bekerja dan bagaimana elite lama mampu beradaptasi dalam sistem demokrasi baru.
Pertanyaan yang lebih susah adalah: Setelah kita tahu penyakitnya, lalu apa? Ilmu pengetahuan sering kali sangat piawai menunjukkan bahwa rumah itu bocor. Tetapi ia tidak selalu tahu siapa yang harus naik ke genteng. Dan lebih celaka lagi, kadang-kadang akademisi terlalu sibuk menghitung jumlah lubang bocor sampai lupa bahwa orang-orang di dalam rumah sudah keburu kehujanan.
Akademisi sebagai konsumen Mungkin ada persoalan yang lebih dalam lagi. Dunia akademik kita sering berada dalam posisi sebagai konsumen. Teori datang dari pusat-pusat pengetahuan global. Metodologi datang. Jurnal datang. Terminologi datang. Program riset datang. Beasiswa datang. Lalu kita belajar menjadi pengguna yang baik. Kita membaca teori yang diproduksi di negara maju. Kita mengutip. Kita mengadaptasi. Kita membuat penelitian. Kita menyusun laporan. Kemudian kita mengajar mahasiswa untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya akademisi menjadi konsumen yang sangat terdidik. Ia tahu banyak. Tetapi belum tentu berdaya. Ia bisa menjelaskan ketidakadilan dengan sangat rapi, tetapi belum tentu mampu mengubah hubungan sosial yang melahirkan ketidakadilan itu.
Memang ada perbedaan antara orang yang mengetahui masalah dan orang yang bersedia mempertaruhkan dirinya untuk mengubah masalah. Universitas mencetak yang pertama dengan cukup baik. Yang kedua belum tentu. Sebab menjadi aktivis berarti bersedia masuk ke lumpur. Sedangkan akademisi sering dituntut menjaga sepatu tetap bersih.
Maka muncullah godaan gerakan. Ketika pintu-pintu perubahan formal terasa buntu, orang kemudian mencari jalan lain. Mobilisasi masyarakat sipil. Gerakan massa. Tekanan publik. Bahkan muncul gagasan tentang colour revolution sebagai salah satu model perubahan rezim yang pernah digunakan dalam berbagai konteks geopolitik. Di sini kita harus hati-hati. Sebab colour revolution bukan mantra sakti untuk membebaskan rakyat. Ia juga bukan kategori yang secara sederhana bisa dipakai untuk menjelaskan semua gerakan perubahan.
Dalam politik internasional, istilah itu sendiri diperdebatkan, dan setiap kasus mempunyai sejarah serta aktor yang berbeda. Tetapi kegelisahannya nyata. Siapa yang menggerakkan? Siapa yang membiayai? Siapa yang menentukan agenda? Siapa yang memperoleh keuntungan setelah rezim berganti? Pertanyaan itu penting. Sebab menggulingkan satu pemerintahan tidak otomatis berarti menggulingkan struktur oligarki.
Bisa saja yang berubah hanya penghuni rumah. Sofa tetap sama. Kulkas tetap sama. Kunci rumah tetap berada di tangan orang-orang yang mempunyai akses terhadapnya. Dan rakyat kembali mendapat tugas menjadi penonton. Jangan-jangan kita hanya mengganti pemain. Ini yang membuat saya tidak terlalu cepat percaya pada gagasan bahwa perubahan politik otomatis berarti perubahan sosial.
Kita terlalu sering mengira sejarah bergerak seperti film. Babak pertama: rezim lama. Babak kedua: rakyat bergerak. Babak ketiga: rezim tumbang. Babak keempat: demokrasi datang. Tepuk tangan. Lampu menyala. Selesai. Padahal sejarah lebih mirip pasar tradisional. Orang yang kita kira sudah pergi ternyata masih duduk di warung sebelah. Pedagang lama ganti baju. Lapaknya pindah. Anaknya meneruskan usaha. Kemudian cucunya masuk politik. Yang berubah hanya papan nama. Barang dagangannya masih sama.
Karena itu, saya kira tantangan kita bukan sekadar bagaimana menjatuhkan rezim. Tantangan yang lebih berat adalah bagaimana membuat kekuasaan tidak mudah dimiliki oleh segelintir orang, siapa pun nama dan partainya. Ini pekerjaan yang jauh lebih membosankan.
Tidak ada adegan dramatis. Tidak ada satu malam yang bisa mengubah semuanya. Ia membutuhkan organisasi rakyat. Pendidikan politik. Koperasi. Serikat. Media yang independen. Komunitas. Institusi publik yang sehat. Transparansi. Partisipasi warga. Dan terutama kemampuan masyarakat untuk tidak menyerahkan seluruh urusan politik kepada elite. Pekerjaan seperti ini memang tidak seksi. Tidak cocok menjadi judul berita. Tidak menghasilkan foto heroik. Tetapi mungkin justru di situlah perubahan yang sebenarnya bekerja.
Anak muda dan pertanyaan yang sama
Malam semakin larut. Anak saya masuk dapur mencari air. “Pak, Reformasi itu apa?” Saya agak kaget. “Lho, kok tanya begitu?” “Tadi dengar dari TV.” Saya berpikir sebentar. Saya ingin menjelaskan tentang otoritarianisme, transisi demokrasi, desentralisasi, oligarki, masyarakat sipil, geopolitik, dan segala macam. Tetapi anak itu sudah membuka kulkas. Akhirnya saya bilang: “Reformasi itu kira-kira usaha supaya orang biasa punya lebih banyak kesempatan menentukan hidupnya sendiri.” Dia minum. “Oh.” Lalu pergi. Sesederhana itu.
Barangkali ilmu pengetahuan memang harus kita bawa kembali ke ukuran semacam itu. Bukan untuk dibuang. Bukan untuk dianggap tidak berguna. Tetapi untuk disadarkan bahwa menjelaskan dunia tidak sama dengan mengubah dunia. Ilmu pengetahuan bisa membantu kita melihat jalan. Tetapi jalan itu tetap harus ditempuh oleh manusia. Dan manusia bukan hanya akademisi. Ada petani. Ada buruh. Ada pedagang pasar. Ada guru. Ada ibu rumah tangga. Ada anak muda. Ada warga kampung. Ada orang-orang yang selama ini tidak pernah diundang ke seminar tetapi setiap hari membayar harga dari keputusan politik yang dibuat di tempat lain. Merekalah yang harus kembali kita dengarkan.
Reformasi belum selesai, tetapi jangan terus dipentaskan. Jadi, kalau hari ini kita memperingati tiga puluh tahun Reformasi, kita tidak perlu terlalu sibuk mencari siapa pahlawannya. Juga tidak perlu buru-buru mencari siapa penjahatnya. Politik kita sudah cukup dewasa untuk membuat keduanya bercampur.
Orang yang kemarin menjadi lawan bisa menjadi kawan. Orang yang kemarin berbicara tentang rakyat bisa menjadi pejabat. Orang yang kemarin mengkritik oligarki bisa saja suatu hari duduk nyaman di rumah besar oligarki. Begitulah manusia. Tidak selalu jahat. Tidak selalu baik. Sering kali hanya sedang mencari kursi yang cukup nyaman untuk duduk.
Maka persoalan Reformasi mungkin bukan sekadar bagaimana mengganti orang yang duduk di kursi. Persoalannya adalah bagaimana membuat kursinya tidak terlalu berkuasa. Bagaimana membuat rumah politik itu tidak hanya mempunyai satu ruang tamu besar tempat semua elite akhirnya berkumpul. Bagaimana membuat pintunya benar-benar terbuka untuk mereka yang selama ini hanya berdiri di halaman. Dan bagaimana membuat rakyat tidak lagi hanya menjadi penonton pagelaran. Sebab demokrasi yang sehat barangkali bukan demokrasi yang paling ramai pidatonya.
Bukan pula yang paling banyak seminar dan public lecture-nya. Demokrasi yang sehat adalah ketika seorang ibu di dapur bisa berkata: “Pemerintah itu ya harus mendengarkan orang seperti kita.” Dan ketika anaknya menjawab: “Memangnya selama ini tidak?” Ibu itu tertawa. “Ya dengarkan dulu. Baru nanti kita lihat.”
Di luar rumah, suara motor lewat. Di televisi, orang masih berdebat tentang Reformasi. Di meja makan, singkong tinggal dua potong. Bapak mengambil satu. Saya mengambil satu. Tidak ada yang mau mengalah. Dan tiba-tiba saya berpikir, mungkin beginilah demokrasi yang paling sederhana: bukan soal siapa yang menang mengambil semua singkong, melainkan bagaimana dua orang yang sama-sama lapar bisa membicarakan pembagian tanpa salah satu harus menguasai piring.
Barangkali Reformasi memang belum selesai. Tetapi jangan sampai ia hanya menjadi pertunjukan yang setiap tahun kita pentaskan kembali. Sebab rakyat sudah terlalu lama membeli tiket. Sudah waktunya mereka ikut naik ke panggung. Bukan untuk mengganti pemain lama dengan pemain baru. Melainkan untuk mengubah cerita.
