Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Mojokerto raya akhirnya mengeluarkan pernyataan sikap terkait rencana kedatangan pimpinan junta militer Myanmar ke Indonesia.
Pimpinan junta militer Myanmar akan menginjakkan kaki di Ibu Kota dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang rencananya akan digelar di Jakarta, 24 April 2021 mendatang.
Nabs, menyikapi hal tersebut Aliansi BEM Mojokerto menegaskan bahwa kita sebagai negara demokrasi harusnya bisa memilih dengan tepat tindak lanjut untuk permasalahan HAM dan kudeta di Myanmar.
Seperti yang dikatakan Tsabit Ikhmaddi, Koordinator Aliansi BEM Mojokerto saat menggelar pernyataan sikap pada hari kamis (22/4) di kampus Universitas Islam Majapahit (UNIM) Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Ia menjelaskan, dirinya sedang menyoroti isu yang ada di pemerintahan Myanmar tentang pelanggar HAM tingkat darurat, terlebih ke depan akan diadakan KTT ASEAN, yang rencananya akan dihadiri oleh pemimpin junta militer.
“Kita menolak perwakilan dari Myanmar hadir dalam KTT ASEAN, karena di dapur kenegaraannya sendiri masih belum tuntas, kalau kita menerima itu artinya kita mengakui kepemimpinan yang direbut paksa tersebut” ungkapnya.
Untuk itu, Ia bersama rekan Aliansi BEM Mojokerto yang lain mengharap agar Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Luar Negeri mendesak kepada Pengurus ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuntaskan permasalahan di Myanmar.
“Kami menuntut untuk dapat menuntaskan HAMnya dulu, jadi pemerintahannya ditata dulu di dalam Myanmar baru bisa menghadiri rapat tertinggi ASEAN,” terangnya.
Mengingat, di Myanmar telah banyak memakan korban akibat pemerintahan yang dirampas dengan cara Kudeta Militer tersebut.
“Di Negara mereka sudah kacau, di sana itu sudah ada sekitar 730 orang yang meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 3.000 aktivis bahkan wartawan dan yang lain-lain, yang ikut demonstrasi ditahan, itu kan pelanggaran HAM berat” tegasnya.
