Pemerintah memutuskan untuk memberikan kelonggaran terhadap pembayaran bunga atau angsuran kredit selama 1 tahun ke depan. Ini jadi kabar baik bagi masyarakat yang mata pencahariannya terdampak pandemi corona.
Untuk mengatasi dampak ekonomi dari penyebaran virus corona, Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah kebijakan khusus.
Bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit dengan nilai di bawah Rp10 miliar yang ditujukan untuk tujuan usaha.
Kebijakan ini diharapkan bisa membantu para pelaku usaha kecil. Sehingga, selama masa pandemi corona, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah mendapatkan keringanan dalam pembayaran kredit.
Relaksasi juga ditujukan bagi kredit yang diberikan perbankan maupun industri keuangan nonbank. Keringanan yang diberikan tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan angsuran kredit hingga satu tahun.
“Oleh karena itu, kepada tukang ojek dan sopir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor, serta nelayan yang sedang mengambil kredit perahu agar tidak perlu khawatir. Pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran satu tahun,” kata Presiden.
Tak hanya itu, masyarakat berpenghasilan rendah yang sedang melakukan kredit kepemilikan rumah bersubsidi juga berhak mendapat rangkaian stimulus pemerintah. Setidaknya ada dua stimulus yang ditawarkan dengan anggaran yang mencapai Rp1,5 triliun.
“Pemerintah memberikan subsidi selisih bunga selama 10 tahun. Jika bunga di atas 5 persen, maka selisih besaran bunganya akan dibayar pemerintah. Pemerintah juga memberikan subsidi bantuan uang muka bagi yang akan mengambil kredit rumah bersubsidi,” kata Presiden.
Meskipun Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan angsuran kendaraan bermotor ditangguhkan, perlu adanya aturan yang jelas. Sehingga, masyarakat mendapatkan informasi yang cukup jelas.
Asosiasi pengemudi ojek online menunggu regulasi yang jelas mengenai hal tersebut. Mereka meminta informasi yang jelas mengenai hal tersebut.
“Kami dari Garda menyambut baik dan apresiasi. Namun agar tidak hanya bersifat imbauan, harus ada implementasi konkrit berupa regulasi dari pemerintah dan lembaga keuangan,” ujar Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia, Igun Wicaksono, seperti dikutip dari kompas.com.
Pertanyaan yang hampir sama datang dari masyarakat. Ivan Mahmudi, salah satu kreditur kendaraan bermotor di Bojonegoro menyambut baik rencana penangguhan angsuran menyusul pandemi corona. Namun dirinya masih belum mendapatkan informasi yang pasti mengenai hal tersebut.
“Presiden (spesifik) nyebut tukang ojek dan nelayan. Apakah nanti aturannya hanya akan menyasar beberapa profesi aja atau keseluruhan? Regulasi harus jelas,” ujarnya.
Keluhan memang kerap dilontarkan oleh masyarakat yang punya beban kredit. Selama masa pandemi, banyak orang yang terdampak secara ekonomi. Contohnya para pekerja yang mengandalkan upah harian.
Kebijakan pemerintah mengenai kelonggaran kredit selama satu tahun ini memang jadi kabar baik. Namun musti ada regulasi yang jelas supaya tidak ada kesalahpahaman mengenai masalah ini.
