Salah satu penyakit negeri ini yang paling tua dan paling membandel: terlalu banyak orang tahu hanya apa yang seharusnya—tapi tak pernah menginjakkan kaki pada apa yang sungguh dilakukan.
Seperti ekonomi kita—Ia bergerak di atas rumus-rumus, tabel makro, dan jargon pertumbuhan. Semua orang tahu: angka PDB harus naik, inflasi harus terkendali, investasi harus deras. Tetapi di lorong pasar, ibu-ibu tahu sesuatu yang lain: uang belanja makin tipis, harga beras dan minyak goreng terus menggerogoti dapur.
Antara apa yang diketahui para teknokrat dan apa yang dialami rakyat, terbentang jurang yang makin menganga. Korupsi adalah cara paling terang untuk melihat jurang itu. Semua tahu korupsi jahat. Semua tahu itu merampok masa depan. Tapi pengetahuan itu, alih-alih mencegah, justru berubah jadi ritual pengakuan tahunan: pidato, rapat, slogan, konferensi. Kita tahu persis apa yang patut dilakukan, namun kita lebih memilih menjadi pengkhotbah di mimbar, bukan pelaku di jalan.
Bangsa ini, sejak lama, pandai membuat “peta moral”. Tetapi kita jarang punya “kompas”. Diponegoro pernah memberi arah lain: melawan bukan hanya Belanda, tapi melawan harga diri yang direndahkan. Kartini menulis surat panjang bukan hanya untuk sekolah perempuan, tapi juga untuk melawan nasib yang dianggap takdir. Mereka tak hanya tahu “apa yang seharusnya”, mereka hidup di dalamnya—meski taruhannya adalah hidup mereka sendiri.
Hari ini, kita sering meminjam nama mereka, tapi hanya sebagai prasasti. Padahal harkat bangsa bukanlah monumen, ia adalah keberanian sehari-hari untuk tidak hanya tahu, melainkan berbuat. Untuk tidak hanya menghitung pertumbuhan, melainkan menolak pembusukan.
Ekonomi tanpa moral hanya menumbuhkan angka, bukan martabat. Anti-korupsi tanpa keberanian hanya melahirkan pidato, bukan perubahan. Dan harkat bangsa, pada akhirnya, bukan ditentukan oleh seberapa banyak orang tahu apa yang seharusnya, melainkan seberapa sedikit orang berani melakukannya—di tengah risiko, di tengah kebisingan, di tengah absurditas politik.
Seperti kata seorang kawan lama: pengetahuan yang tak menjadi tindakan hanyalah kemewahan, semacam kebohongan yang dipoles. Dan kebohongan, ketika menumpuk dalam sejarah bangsa, bisa menjelma takdir.
Salah satu penyakit negeri ini yang paling tua dan paling membandel: terlalu banyak orang tahu hanya apa yang seharusnya—tapi tak pernah menginjakkan kaki pada apa yang sungguh dilakukan.
Seperti ekonomi kita. Ia bergerak di atas rumus-rumus, tabel makro, dan jargon pertumbuhan. Semua orang tahu: angka PDB harus naik, inflasi harus terkendali, investasi harus deras. Tetapi di lorong pasar, ibu-ibu tahu sesuatu yang lain: uang belanja makin tipis, harga beras dan minyak goreng terus menggerogoti dapur. Antara apa yang diketahui para teknokrat dan apa yang dialami rakyat, terbentang jurang yang makin menganga.
Korupsi adalah cara paling terang untuk melihat jurang itu. Semua tahu korupsi jahat. Semua tahu itu merampok masa depan. Tapi pengetahuan itu, alih-alih mencegah, justru berubah jadi ritual pengakuan tahunan: pidato, rapat, slogan, konferensi. Kita tahu persis apa yang patut dilakukan, namun kita lebih memilih menjadi pengkhotbah di mimbar, bukan pelaku di jalan.
Tetapi hanya sedikit sekali orang yang mau berpikir dan bekerja untuk memecahkan persoalan. Yang mau berlama-lama di ruang gelap, menelusuri akar, menanggung sepi. Sebagian besar lebih suka tampil sebagai komentator: tahu gejalanya, tapi enggan menyentuh lukanya.
Bangsa ini, sejak lama, pandai membuat “peta moral”. Tetapi kita jarang punya “kompas”. Diponegoro pernah memberi arah lain: melawan bukan hanya Belanda, tapi melawan harga diri yang direndahkan. Kartini menulis surat panjang bukan hanya untuk sekolah perempuan, tapi juga untuk melawan nasib yang dianggap takdir. Mereka tak hanya tahu “apa yang seharusnya”, mereka hidup di dalamnya—meski taruhannya adalah hidup mereka sendiri.
Hari ini, kita sering meminjam nama mereka, tapi hanya sebagai prasasti. Padahal harkat bangsa bukanlah monumen, ia adalah keberanian sehari-hari untuk tidak hanya tahu, melainkan berbuat. Untuk tidak hanya menghitung pertumbuhan, melainkan menolak pembusukan.
Ekonomi tanpa moral hanya menumbuhkan angka, bukan martabat. Anti-korupsi tanpa keberanian hanya melahirkan pidato, bukan perubahan. Dan harkat bangsa, pada akhirnya, bukan ditentukan oleh seberapa banyak orang tahu apa yang seharusnya, melainkan seberapa sedikit orang berani melakukannya—di tengah risiko, di tengah kebisingan, di tengah absurditas politik.
Seperti kata seorang kawan lama: pengetahuan yang tak menjadi tindakan hanyalah kemewahan, semacam kebohongan yang dipoles. Dan kebohongan, ketika menumpuk dalam sejarah bangsa, bisa menjelma takdir.
Di negeri ini terlalu banyak pakar-pakar yang bicaranya normatif. Jadi semuanya menjadi pengkhotbah. Mereka bicara tentang pertumbuhan ekonomi seperti pastor membaca liturgi: angka demi angka, doa demi doa. Seolah-olah inflasi bisa reda hanya dengan seminar, seolah harga beras bisa turun hanya dengan presentasi PowerPoint.
Korupsi pun diperlakukan serupa: setiap tahun ada ritual kutukan. Konferensi nasional, panel ahli, pidato panjang, laporan setebal kitab. Semua orang tahu: korupsi merusak. Semua orang setuju: harus diberantas.
Tetapi dari seribu kata, hanya segenggam tindakan. Dari seribu pengkhotbah, hanya segelintir yang benar-benar menolak amplop yang menyelinap di bawah meja.
Ilmu yang normatif, tanpa keberanian praksis, hanyalah topeng. Ia membuat kita merasa bermoral, padahal yang kita lakukan hanya memelihara kebiasaan lama dengan bahasa baru. Inilah tragedi: semakin banyak pakar, semakin banyak tafsir tentang “apa yang seharusnya.” Tetapi semakin sedikit orang yang mau kotor tangan untuk mengubah “apa adanya.”
Sejarah bangsa ini justru ditulis bukan oleh pengkhotbah, melainkan oleh mereka yang menolak berhenti di kata-kata. Diponegoro turun ke medan perang, bukan sekadar menulis fatwa. Kartini menyalakan pena, tapi ia menulis dengan tubuhnya sendiri sebagai taruhan.
Mereka tak sibuk menjadi pakar; mereka sibuk menjadi pelaku.
Hari ini, harkat bangsa dipertaruhkan di antara dua dunia: dunia yang penuh kata-kata normatif, dan dunia yang miskin keberanian praksis. Jika kita tetap memilih dunia pertama, kita hanya akan menambah katalog wacana tanpa arah. Jika kita berani masuk ke dunia kedua, mungkin kita akan kehilangan kenyamanan, tapi setidaknya kita tidak kehilangan muka di hadapan sejarah.
Bangsa yang terlalu banyak pengkhotbah bisa jadi pintar mencatat masalah, tapi selalu gagal memecahkannya. Dan pada akhirnya, bangsa itu akan menemukan dirinya dikhotbahi oleh takdir.
Ah, Mar’ie “Mr. Clean” Muhammad—nama yang hampir seperti mitos dalam politik kita. Seorang menteri keuangan di era Soeharto yang memilih hidup sederhana, menolak fasilitas mewah, dan konsisten dengan sikap bersih ketika “korupsi” sudah menjadi udara yang dihirup semua orang.
Di negeri dengan banyak pengkhotbah normatif, Mar’ie tampak seperti anomali. Ia bukan orator. Ia bukan penulis pidato tentang moral bangsa. Ia lebih memilih menolak mobil dinas ketimbang berceramah soal integritas. Dengan tindakannya, ia mengganggu kenyamanan para pejabat yang terbiasa menutup kebusukan dengan bahasa-bahasa indah.
Kita bisa bilang: Mar’ie tidak sedang “menjadi malaikat.” Ia hanya menunjukkan bahwa harkat bangsa tidak mungkin lahir dari teori belaka. Harkat itu tumbuh dari satu keputusan sehari-hari: tidak menerima gratifikasi, tidak memelihara privilese, tidak ikut menari dalam pesta uang.
Tapi, ironinya, sejarah kita tak banyak melahirkan figur seperti dia. Selebihnya, kita lebih akrab dengan “pakar yang normatif,” para pengkhotbah yang menjual kata-kata bersih, tapi tangan mereka lengket pada amplop. Kita hidup dalam budaya di mana Mr. Clean justru dianggap “aneh”—bahkan sering jadi bahan olok-olok, karena kejujuran dianggap terlalu polos untuk realpolitik.
Mar’ie Muhammad seolah mengingatkan: ekonomi tanpa moral hanyalah tabel kosong, birokrasi tanpa integritas hanyalah mesin pencetak rente. Dan bangsa tanpa teladan, hanya akan jadi bangsa pengkhotbah—pintar memaki korupsi, tapi gagap ketika harus menolaknya di depan meja makan.
Maka, sosok Mar’ie sesungguhnya bukan sekadar catatan biografis. Ia adalah cermin. Pertanyaannya: apakah kita masih sanggup menatapnya tanpa menundukkan kepala? Mar’ie Muhammad. Mr. Clean. Di tengah rezim Orde Baru yang penuh kompromi, ia menolak kompromi dengan hal-hal kecil: fasilitas, hadiah, mobil dinas. Orang menyebutnya “aneh,” padahal ia hanya menjalani logika sederhana: pejabat adalah pelayan publik, bukan pedagang rente.
Hari ini, logika itu terdengar seperti dongeng. Kita hidup dalam APBN yang angka-angkanya spektakuler—ribuan triliun, defisit terukur, utang dalam batas aman. Semuanya normatif, semuanya tampak terkendali. Tetapi kita tahu, dalam praktik, belanja negara sering bocor di tangan kontraktor, pengadaan yang di-mark up, atau proyek infrastruktur yang lebih jadi mesin rente daripada jalan untuk rakyat.
Mar’ie pernah berkeras bahwa fiskal bukan hanya soal neraca, tapi soal moral. Tapi kini, APBN cenderung diperlakukan seperti kas raksasa yang bisa diperas oleh oligarki dengan berbagai instrumen: dari BUMN sampai proyek strategis nasional. Transparansi digantikan jargon “akuntabilitas,” sementara utang luar negeri terus membengkak, dijustifikasi dengan kalimat normatif: “masih dalam rasio aman.”
Warisan Mar’ie juga bisa kita ukur lewat nasib institusi anti-korupsi. Ia percaya, keberanian bersih bisa menular. Ia percaya, jika pejabat tinggi berani jujur, sistem akan ikut berdisiplin. Kini, keyakinan itu justru digerogoti. KPK, yang dulu lahir dari semangat seperti itu, kini dilemahkan perlahan, dilebur jadi lembaga administratif. Semangat “Mr. Clean” berubah jadi catatan kaki sejarah, sementara praktik korupsi kembali menjadi orkestra besar, dimainkan dengan nada lebih halus tapi lebih luas. Kita bertanya: di mana harkat bangsa kini? Apakah ia masih bisa ditemukan di ruang sidang APBN yang penuh jargon teknokratis? Ataukah ia terkubur di balik angka utang, di balik tender proyek, di balik kompromi politik?
Mar’ie, dengan segala keterbatasannya, memberi kita warisan sederhana tapi keras kepala: bersih itu mungkin, bahkan di tengah rezim korup. Tapi keberanian itu tidak diwariskan dalam sistem. Ia lebih seperti percikan api—menyala sebentar, lalu padam jika tak dijaga.
Hari ini, percikan itu nyaris hilang. Kita sibuk dengan seminar tentang integritas, sambil tertawa getir ketika anak pejabat memamerkan harta di media sosial. Kita pandai mengutip “good governance,” tapi gagap menolak uang suap sekecil biaya makan malam.
Mungkin inilah tragedi kita: kita punya Mr. Clean, tapi memilih menjadi bangsa pengkhotbah. Kita memuji kesederhanaannya, tapi tak pernah menirunya. Kita mengutip warisannya, tapi membiarkannya jadi artefak moral yang aman—tak pernah benar-benar mengganggu kenyamanan kita hari ini.
Dan sejarah, jika ia punya selera humor, mungkin sedang tersenyum getir: bangsa ini terus memuja Mar’ie Muhammad sebagai “ikon bersih,” sementara korupsi makin canggih, makin sistemik, makin dianggap normal.
