Di tengah kapasitas fiskal Kabupaten Bojonegoro yang termasuk terbesar di Jawa Timur, faktanya ada ribuan anak yang belum menikmati hak paling mendasar: bersekolah. Sebuah ironi di tengah gegap gempita Hari Anak Nasional (HAN) 2026.
Kegelisahan itu menjadi pijakan Giri Foundation dalam menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mewujudkan Masa Depan Anak Bojonegoro melalui Kolaborasi Lintas Sektor”, yang dihelat di East Java Super Corridor (EJSC) Bakorwil Bojonegoro (24/7/2026).
Sekitar 30 peserta dari berbagai latar belakang hadir dalam forum tersebut. Mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas P3AKB, Kementerian Agama, akademisi perguruan tinggi, perangkat daerah, organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan, hingga non-governmental organization (NGO).
Mereka duduk bersama, bukan sekadar bertukar pandangan, tetapi mengurai akar persoalan, menyusun rekomendasi, dan mencari jalan keluar agar semakin sedikit anak Bojonegoro yang kehilangan kesempatan belajar. Dan diskusi itu mengemukakan fakta yang patut menjadi perhatian bersama.
Sepanjang 2025, Kabupaten Bojonegoro masih mencatat 4.143 Anak Tidak Sekolah (ATS) dan 325 kasus pernikahan dini. Dua angka yang saling berkaitan dan sama-sama menyimpan konsekuensi panjang terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya tersimpan kisah tentang anak-anak yang terhenti langkah pendidikannya, keluarga yang bergulat dengan persoalan ekonomi dan sosial, hingga masa depan yang perlahan menjauh dari cita-cita. Sebab, ketika seorang anak kehilangan akses terhadap pendidikan, sesungguhnya daerah juga sedang kehilangan sebagian potensi terbaiknya.
Direktur Giri Foundation, Rian Adi Kurniawan, menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata. Persoalan itu, kata dia, tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan keberpihakan kebijakan, sinergi lintas sektor, serta pengalokasian program yang benar-benar menyentuh akar permasalahan.
“Untuk mengatasinya, tentu saja dibutuhkan keberpihakan kebijakan dan sinergi lintas sektor” ucap Rian.
Menurut Rian, angka ATS dan pernikahan dini merupakan cermin bahwa masih ada anak-anak Bojonegoro yang belum sepenuhnya memperoleh hak atas pendidikan dan perlindungan. Karena itu, penyelesaiannya menuntut kerja bersama, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga keluarga.
Ironisnya, tantangan tersebut hadir di tengah kemampuan fiskal daerah yang sangat besar. APBD Bojonegoro seharusnya bukan hanya menjadi ukuran kekuatan ekonomi daerah, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperluas keadilan sosial, terutama dalam memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang setara.
Investasi pada pendidikan, menurut Rian, bukan sekadar soal membangun ruang kelas atau menambah anggaran program. Lebih dari itu, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan wajah Bojonegoro beberapa dekade mendatang.
“Penanganan ATS harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang terintegrasi, mulai dari pendataan, pencegahan, pendampingan keluarga, hingga pengembalian anak ke bangku pendidikan,” imbuhnya.
Melalui rekomendasi yang dihasilkan dalam forum tersebut, Giri Foundation mendorong agar persoalan Anak Tidak Sekolah ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Kolaborasi lintas sektor perlu diperkuat agar kebijakan yang lahir tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar menjangkau anak-anak yang selama ini berada di luar sistem pendidikan.
Hari Anak Nasional pada akhirnya bukan sekadar perayaan tahunan. Ia adalah pengingat bahwa kualitas sebuah daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau megahnya infrastruktur, melainkan dari kemampuannya menjaga setiap anak tetap memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi.
Karena ketika satu anak kehilangan hak atas pendidikan, sesungguhnya yang ikut berkurang bukan hanya masa depannya, melainkan juga masa depan Bojonegoro sendiri.
