Masalah pangan, pada akhirnya, bukan hanya soal produksi. Ia adalah identitas. Di banyak desa, orang tua masih ingat rasa nasi jagung, papeda, ubi rebus. Makanan sederhana yang tidak tergantung pada kapal impor.
Di sebuah dapur sempit di pinggir kota, seorang ibu menanak air. Ia tidak menanak padi. Ia merebus mie. Uapnya naik seperti kabut tipis dari negeri jauh—negeri yang ladangnya tidak pernah ia lihat, tanahnya tidak pernah ia pijak. Namun tepung dari sana telah menjadi penghuni tetap di meja makan keluarganya.
Beginilah negeri ini pelan-pelan berubah: perutnya tetap Indonesia, tetapi isinya makin global. Dan global, seperti ombak, tidak pernah berjanji akan selalu datang. Ketergantungan pangan kita bukan dimulai dari rasa lapar. Ia dimulai dari keputusan—dari meja rapat yang dingin, dari grafik impor yang naik pelan-pelan seperti demam yang tidak disadari. Gandum, yang dulu asing bagi lidah Nusantara, kini menjelma menjadi kebutuhan harian. Ia tidak tumbuh di tanah kita, tetapi ia tumbuh di kebiasaan kita.
Tiga puluh persen makanan pokok kini bersandar pada sesuatu yang tidak pernah kita tanam. Seperti menumpang hidup di rumah orang lain—nyaman, tetapi rapuh. Negara, dalam banyak hal, memilih jalan pintas. Impor menjadi obat penenang. Ia menenangkan pasar, menenangkan statistik, menenangkan pejabat. Tetapi ia tidak menyembuhkan akar penyakit.
Di desa-desa, petani melihat tanah mereka mengecil seperti kain yang dicuci terlalu sering. Sawah berubah menjadi perumahan. Ladang menjadi jalan tol. Dan tanah, yang dulu memberi makan, kini hanya memberi alamat.
Di pasar tradisional, seorang nenek menjual singkong. Di rak sebelahnya, mie instan tersusun rapi dalam warna-warni plastik—lebih murah, lebih praktis, lebih cepat. Anak-anak memilih mie. Bukan karena mereka membenci singkong, tetapi karena dunia telah mengajari mereka bahwa yang instan adalah masa depan. Di sinilah perubahan terjadi: bukan di ladang, tetapi di selera.
Sagu, jagung, sorgum—nama-nama itu pelan-pelan menjadi kenangan, seperti lagu lama yang hanya diputar saat upacara adat. Padahal mereka pernah menjadi tulang punggung peradaban kecil di kepulauan ini. Mereka tidak membutuhkan kapal besar, tidak membutuhkan dolar, tidak membutuhkan perjanjian dagang. Mereka hanya membutuhkan tanah dan hujan.
Namun hujan pun kini tidak selalu datang. Irigasi yang dibangun puluhan tahun lalu mulai retak seperti tulang tua. Air mengalir setengah hati. Petani menunggu musim seperti menunggu kabar dari anak yang merantau—tidak pasti, kadang mengecewakan.
Sementara itu, negara menghabiskan triliunan rupiah untuk pupuk, benih, teknologi. Angkanya besar. Hasilnya kecil—hanya sepersekian persen peningkatan produktivitas, hampir tak terlihat oleh mata. Seperti menabur garam di laut.
Di balik angka-angka itu, tanah sebenarnya sedang lelah. Ia telah dipaksa menghasilkan lebih banyak dari yang bisa ia pulihkan. Pupuk kimia mempercepat panen, tetapi juga mempercepat kelelahan bumi. Tanah menjadi keras. Air menjadi langka. Panen menjadi rapuh.
Pertumbuhan penduduk mempercepat segalanya. Setiap bayi yang lahir membawa harapan—dan juga kebutuhan makan. Namun sawah tidak bertambah secepat jumlah manusia. Ia justru berkurang. Kota tumbuh seperti jamur setelah hujan. Gedung-gedung berdiri di atas tanah yang dulu ditanami padi.
Dan setiap kali beton dituangkan, sepotong masa depan pangan ikut terkubur. Di sinilah paradoks modernitas: kita membangun lebih banyak, tetapi menanam lebih sedikit.
Ada gagasan lama yang terus dihidupkan: membuka hutan, memperluas lahan, memindahkan manusia. Transmigrasi, kata mereka. Seolah-olah tanah kosong hanya menunggu untuk ditanami. Seolah-olah hutan adalah ruang kosong tanpa sejarah.
Padahal di dalamnya ada sungai yang menjaga desa, pohon yang menahan hujan, dan masyarakat yang telah hidup di sana sebelum negara datang membawa peta. Ketika hutan dibuka, bukan hanya pohon yang tumbang. Keanekaragaman hayati ikut hilang. Tanah menjadi miskin. Air menjadi liar—datang sebagai banjir, pergi sebagai kekeringan. Dan masyarakat lokal sering menjadi tamu di rumah sendiri.
Di sisi lain, anak-anak muda tidak lagi melihat sawah sebagai masa depan. Mereka memilih menanam melon, cabai, stroberi—tanaman yang cepat tumbuh, cepat dijual, cepat menghasilkan uang. Padi terlalu lambat. Margin keuntungannya tipis. Risikonya besar.
Bertani pangan pokok menjadi profesi yang penuh kesabaran, tetapi miskin penghargaan. Negara memanggil mereka “petani milenial”. Tetapi dunia memanggil mereka “wirausaha”. Dan mereka memilih dunia.
Masalah pangan, pada akhirnya, bukan hanya soal produksi. Ia adalah soal identitas. Di banyak desa, orang tua masih ingat rasa nasi jagung, papeda, ubi rebus. Makanan yang sederhana, tetapi tahan lama. Makanan yang tidak tergantung pada kapal impor.
Kini, makanan menjadi industri. Ia diproduksi massal, dikemas rapi, dikirim cepat. Ia kenyang, tetapi tidak selalu menyehatkan. Penyakit modern pun datang: diabetes, hipertensi, obesitas. Tubuh manusia menjadi ladang baru bagi krisis pangan.
Namun di sudut-sudut Nusantara, masih ada harapan kecil. Di Maluku, sagu tumbuh tanpa pupuk. Di Nusa Tenggara, sorgum bertahan di tanah kering. Di desa-desa pesisir, rumput laut berkembang di laut yang luas.Mereka adalah pangan yang sabar. Pangan yang tidak meminta subsidi besar. Pangan yang tumbuh sesuai alam.
Seperti singkong—tanaman yang sederhana, tetapi tangguh menghadapi kekeringan dan perubahan iklim. Tanaman yang, seperti yang sering ditekankan dalam banyak gagasan tentang kemandirian pangan, memiliki potensi menjadi tulang punggung masa depan jika diolah dengan teknologi dan imajinasi baru.
Fermentasi, misalnya, bisa mengubah umbi menjadi protein. Teknologi sederhana bisa mengubah desa menjadi pusat produksi. Dan kearifan lokal bisa menjadi inovasi. Ketahanan pangan, akhirnya, bukan hanya urusan petani. Ia adalah urusan semua orang—seperti permainan sepak bola di mana setiap pemain harus bergerak, bertahan, menyerang. Jika satu lini lemah, seluruh tim kalah.
Negara, pasar, petani, konsumen—semuanya harus bermain bersama. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi penonton di stadion sendiri, menonton kapal-kapal asing membawa makanan ke pelabuhan kita. Di tengah dunia yang semakin tegang—perang, krisis iklim, konflik dagang—pangan bisa menjadi senjata. Bukan peluru, tetapi tekanan. Bukan bom, tetapi embargo. Dan bangsa yang tidak menanam makanannya sendiri akan selalu hidup dalam kecemasan.
Karena kelaparan tidak pernah menunggu rapat kabinet. Ia datang diam-diam, seperti malam. Mungkin suatu hari nanti, seorang anak akan bertanya kepada ibunya: “Mengapa kita tidak menanam makanan kita sendiri?” Dan sang ibu akan menjawab dengan jujur: “Karena kita terlalu lama percaya bahwa kapal akan selalu datang.” Padahal laut, seperti sejarah, tidak pernah setia.
