#SurabayaMenggugat. Barangkali jika kalian mengetikkan tagar tersebut, akan muncul banyak tweet maupun postingan gambar aksi demo yang berlangsung di Surabaya siang hari ini (26/9).
Aksi siang ini dihadiri, bukan hanya dari elemen mahasiswa, melainkan juga masyarakat biasa, yakni kaum pekerja yang sengaja meliburkan diri, bahkan juga anak-anak SMA/SMK yang ingin turut menyuarakan aspirasi.
Mereka satu suara untuk menggugat produk hukum dan sikap pemerintah dalam menangani masalah.
Menjelang pukul 12.00 siang tadi, jalanan menuju Tugu Pahlawan sudah dipenuhi rombongan mahasiswa dari berbagai universitas. Sebagian besar peserta aksi memang terdiri dari mahasiswa, terlihat dari almamater yang dikenakannya.
Ada Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), PENS, PPNS, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Negeri Islam Sunan Ampel (UINSA), Universitas Pembangunan Nasional (UPN), Universitas Muhammadiyah Surabaya, STIKOSA dan beberapa kampus lainnya.
Hal yang menarik lainnya adalah, demo #SurabayaMenggugat ini tidak hanya diikuti oleh Universitas di Surabaya. Selain dari kota sebelah, seperti Gresik dan Sidoarjo, ada pula mahasiswa dari Malang yang turut menuntut keadilan.
Juga mahasiswa gabungan dari Universitas di Bojonegoro dan Cepu-Blora, dan banyak lagi kampus lain di luar Surabaya yang turut turun ke jalan Tugu Pahlawan. Ini yang membuat demo kali ini begitu ramai.
Di sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya Mars Mahasiswa dinyanyikan. Aksi tersebut dipandu oleh koor masing-masing kampus dan diikuti oleh peserta. Masyarakat sipil di sepanjang jalan yang melihat datangnya mahasiswa pun turut mengepalkan tangan, memberikan semangat.
Beberapa bahkan mengulurkan air minum, dan mungkin konsumsi lain. Ini kali pertama sejak beberapa tahun terakhir, marwah mahasiswa sebagai agen perubahan yang menyuarakan kepentingan rakyat telah kembali.
“Wahai kalian yang rindu kemenangan
Wahai kalian yang turun ke jalan
Demi mempersembahkan jiwa dan raga
Untuk negeri tercinta…”
Potongan lirik di atas tentu membuat hati siapa saja bergetar ketika menyayikannya. Menghayati lirik dengan sepenuh hati sembari terus berjalan bergandeng tangan dan saling melindungi.
Ini karena turun aksi berarti mengambil semua resiko yang akan terjadi di jalan. Apapun itu. Bukan hanya sekadar selfie dengan poster berisi kalimat yang instagramable.
Turun ke jalan berarti siap untuk berpanas-panas ria, berjalan dengan puluhan ribu orang lainnya, berdesak-desakan, terdorong, terinjak, atau resiko terburuk adalah terbunuh. Hal yang tidak pernah kita inginkan, tapi itu semua dilakukan untuk satu tujuan besar, yakni memperbaiki kondisi negeri.
Bergerak menuju kantor DPRD Jawa Timur, mahasiswa menuntut bertemu dengan wakil-wakilnya di Parlemen. Suasana sedikit memanas ketika mahasiswa yang hendak masuk ke gedung DPRD Provinsi Jawa Timur tidak diperbolehkan.
Beberapa saat kemudian, tensi menurun. Ini karena satu perwakilan dari DPRD Provinsi Jawa Timur bersedia untuk keluar dari gedung dan merespon permintaan mahasiswa.
Perwakilan tersebut kemudian naik ke mimbar dan berkata, “Anggota dewan yang dipimpin oleh Ketua DPRD sudah siap menerima perwakilan, bahkan kami keluar, bersedia menerima kalian semua, namun tadi kami ada sifatnya yang anarkis di pojok sebelah sana.”
Di akhir, ia menawarkan dua opsi pilihan: perwakilan mahasiswa yang masuk ke ruang sidang atau anggota DPRD yang keluar menemui mahasiswa. Dengan serentak mahasiswa meminta anggota dewan yang keluar menemui mahasiswa, dengan syarat jaminan keselamatan mereka.
Kusnadi, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur kemudian keluar dari gedung. Di atas mimbar, ia meminta mahasiswa untuk duduk, dan mengajak bersholawat.
“Sesuatu yang tidak ada di demo-demo di Jakarta, Makassar, atau di tempat lain adalah, kita di sini, bersholawat. Sholawatan,” ujar Kanur, peserta demo yang berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah di Surabaya.
Di atas mimbar, Kusnadi merespon permintaan-permintaan mahasiswa dan merangkumnya menjadi 5 poin yang akan diserahkan pada pemerintah pusat di Jakarta.
Pertama adalah pembatalan RUU KUHP yang berpotensi untuk disalahgunakan sebagai alat penguasa dalam mengontrol kebebasan rakyat dalam menyampaikan kritik, merugikan perempuan dalam beberapa pasalnya, dan juga membatasi kebebasan masyarakatnya dalam mengekspresikan diri.
Kedua adalah tentang penanganan kebakaran hutan yang telah terjadi dan ganti rugi terhadap masyarakat yang terdampak. Ketiga adalah tentang pengesahan RUU PKS yang telah lama menjadi tuntutan aktivis perempuan Indonesia.
Keempat adalah menyelesaikan kasus rasisme terhadap warga Papua. Kelima, yang hampir dilewatkan sekaligus menjadi yang terpenting, adalah mencabut UU KPK yang baru saja disahkan beberapa waktu lalu.
Kusnadi menandatangani 5 tuntutan tersebut dan berjanji akan membawa 5 tuntutan itu ke pemerintah pusat malam hari ini.
Begitu aspirasinya didengar, mahasiswa sepakat menarik diri. Mereka berangsur mundur. Di tengah penarikan diri, muncul aksi provokasi yang bukan dari kaum mahasiswa.
Beberapa orang tersebut meminta untuk masuk dan menduduki gedung DPRD Provinsi Jawa Timur yang kemudian menaikkan tensi aksi, sementara mahasiswa terus mundur dan mengabaikan provokasi.
