Donald Trump hidupkan kembali Department of War di tengah panggung Parade Beijing: apakah ini Grand Opening Perang Dunia Ke-3?
Pada 5 September 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani sebuah executive order yang mengejutkan publik internasional. Dalam aturan tersebut, Trump menghidupkan kembali istilah “Department of War” dan “Secretary of War” sebagai nama sekunder untuk menggantikan istilah “Department of Defense” yang digunakan sejak 1947. Dengan perubahan ini, Menteri Pertahanan Pete Hegseth bisa secara resmi disebut dan dipanggil sebagai War Secretary dalam acara seremonial dan komunikasi resmi.
Trump menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk membangkitkan “etos/semangat pejuang” Amerika. Menurutnya, istilah “defense” hanya menggambarkan posisi bertahan, sedangkan istilah “war” menandakan tekad untuk menang. Reuters dan The Washington Post melaporkan bahwa meski bersifat simbolis, kebijakan ini menegaskan arah politik luar negeri Trump yang lebih bersifat agresif. Perlu dicatat bahwa secara hukum federal, nama resminya masih Department of Defense, karena perubahan permanen hanya dapat dilakukan oleh Kongres.
Langkah Trump ini bukan hanya tentang perubahan istilah administratif. Vox mencatat bahwa retorika militer Trump berakar pada strategi politik domestic, yakni membangun citra sebagai pemimpin tegas di tengah polarisasi internal AS. Namun, kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah pengamat. Mereka menilai perubahan nama berpotensi menghabiskan biaya besar untuk pembaruan dokumen dan sistem administrasi dengan biaya yang diperkirakan bisa mencapai ratusan juta dolar.
Di sisi lain (hampir bersamaan dengan langkah Trump), dunia menyaksikan sebuah momen geopolitik penting di Asia Timur. Pada 3 September 2025, Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar parade militer raksasa di Beijing untuk memperingati 80 tahun kemenangan atas Jepang dalam Perang Dunia II. Dalam acara tersebut hadir Presiden Rusia Vladimir Putin, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
Kehadiran tiga pemimpin dunia di samping Xi memberikan sinyal yang cukup kuat pada blok Barat. The Guardian menyebut parade itu sebagai demonstrasi kekuatan blok Timur yang kian solid. Xi menegaskan dunia berada di “persimpangan antara damai atau perang”, sebuah pernyataan yang jelas ditujukan sebagai tantangan terhadap dominasi Barat. Sementara itu, Reuters melaporkan bahwa Kim Jong Un menyatakan dukungan penuh untuk Rusia di Ukraina, menegaskan kedekatan aliansi Moskow–Pyongyang.
Dua peristiwa besar ini (Trump dengan Department of War dan Xi dengan parade militer) menjadi cerminan bahwa dunia kembali menggunakan bahasa militer sebagai diplomasi utama. Di Amerika, Trump menggunakan simbol sejarah untuk mengobarkan semangat nasionalisme dan mengirim pesan bahwa AS siap melawan rival-rival global. Meski perubahan ini tidak mengubah struktur hukum, dampak politiknya nyata, yaitu memberi sinyal bahwa pemerintahan Trump tidak segan mengambil sikap ofensif dalam menghadapi tantangan global.
Sedangkan di Asia, Xi, Putin, dan Kim menunjukkan kekuatan militer secara langsung. Parade di Tiananmen bukan hanya tentang peringatan sejarah, tetapi juga panggung politik global. Bagi Putin, tampil di Beijing bersama Xi dan Kim memberi legitimasi internasional di tengah isolasi akibat perang Ukraina. Bagi Kim, momen itu menjadi kesempatan untuk keluar dari keterisolasian diplomatik dan memperkuat citra sebagai sekutu penting Rusia.
Bagi Indonesia, kehadiran Prabowo Subianto memiliki arti strategis. Antara dan South China Morning Post mencatat, meski Indonesia tengah dilanda kerusuhan domestik, Prabowo memilih hadir di Beijing untuk menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjaga posisi di panggung internasional. Duduk sejajar dengan Xi, Putin, dan Kim adalah simbol pengakuan global terhadap Indonesia, sekaligus sinyal bahwa Jakarta ingin tetap memainkan peran penyeimbang di tengah polarisasi global.
Jika dilihat bersama, dua peristiwa ini mengirimkan pesan yang sama, yaitu narasi militer kembali menjadi bahasa utama politik global. Amerika Serikat, melalui Trump, menyalakan kembali istilah War Department sebagai simbol bahwa negara adidaya itu siap menegaskan kekuatan ofensifnya. Di sisi lain, blok Timur (China, Rusia, dan Korea Utara) memamerkan kekuatan militer secara nyata dalam parade yang dihadiri pemimpin non-blok seperti Indonesia. Bagi dunia, kombinasi ini menandai kembalinya pola persaingan ala Perang Dingin, tetapi dalam bentuk yang lebih kompleks. Kali ini, rivalitas tidak hanya menyangkut ideologi, melainkan juga kekuatan militer, ekonomi, dan simbol politik. Negara-negara non-blok (termasuk Indonesia) berada dalam posisi sulit yang harus menjaga keseimbangan tanpa terjebak pada salah satu kubu.
Pertanyaan besar pun muncul, apakah semua ini hanya sebagai simbolisme politik untuk konsumsi domestik dan legitimasi internasional, atau tanda awal dunia memasuki era baru rivalitas militer terbuka? Apa pun jawabannya, publik dunia kini harus kembali membiasakan diri dengan satu istilah yang lama hilang dari panggung resmi: “War Department.”
Sumber data:
Reuters, The White House, The Washington Post, AP News, Vox, The Guardian, The Times of India, U.S. Department of War, The Daily Beast, New York Magazine, Al Jazeera, Wikipedia, SvD.se, foxnews.com, pbs.org, politicopro.com, cbsnews.com, Antara News, CNA, The Diplomat, The Jakarta Post, Anadolu, Ajansi, South China Morning Post, The China-Global South Project, VOI, The Straits Times.
Shoffan Maulana, S.EI., M.SEI.
Peneliti Jurnaba Institute
