Bahwa yang paling setia memberi makan kita bukanlah negara, bukan pasar, bukan korporasi—melainkan mereka yang namanya bahkan jarang kita sebut: petani.
Di sebuah kalender, 24 September hanyalah angka. Tapi bagi sejarah, ia sebuah gema—seperti gong yang dipukul sekali, lalu gaungnya terus melayang, tak pernah reda. Tahun 1960, negeri ini menuliskan Undang-Undang Pokok Agraria, sebuah kitab hukum yang menjanjikan “bumi, air, dan kekayaan alam” untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun enam dekade kemudian, janji itu terdengar seperti doa yang tak selesai diucapkan.
Di sawah-sawah kecil yang tersisa, petani menanam dengan tangan penuh lumpur, tetapi di atasnya ada bayangan raksasa: korporasi perkebunan yang tak pernah letih memperluas pagar kawatnya. Ironi itu seperti sebuah lukisan: tanah disebut “ibu”, tetapi anak kandungnya justru lapar.
Kita pernah diajari bahwa Indonesia adalah negeri agraris. Kata itu diulang di buku sekolah, seolah identitas. Tapi lihatlah: beras harus kita impor, segala jenis tepung, dibunuh oleh gandum yang datang dari kapal-kapal jauh, kedelai diperebutkan dari pasar global.
Negeri agraris yang menelan makanannya dari luar—sebuah paradoks yang bahkan Kafka mungkin akan geleng kepala.
Perubahan iklim menambahkan lapisan absurditas. Hujan tak lagi bisa diprediksi, pupuk melambung harganya, hama menyerbu dengan pola baru. Panen gagal bukan hanya karena cuaca, tetapi juga karena kebijakan yang lebih mengutamakan investasi industri ketimbang nafas sawah.
Generasi muda, yang dulu tumbuh dengan dongeng tentang pahlawan tani, kini memilih layar komputer di kota. Mereka tak lagi bermimpi tentang padi menguning, tapi tentang startup dan konten viral. Tradisi bertani ditinggalkan, bukan karena tak bermakna, tetapi karena tak menjanjikan.
Maka, Hari Tani Nasional bukanlah sekadar ritual mengenang. Ia adalah cermin retak: di satu sisi kita menikmati nasi hangat di meja, kopi di cangkir, sayur segar di piring; di sisi lain kita menutup mata dari wajah keriput petani yang kering keringat.
Barangkali, pertanyaan paling penting bukanlah “bagaimana memberi makan dunia”, tetapi “bagaimana menghormati mereka yang memberi makan kita”. Reforma agraria bukan semata pembagian hektar tanah, tetapi pembagian martabat.
Sejarah memberi kita janji, zaman memberi kita ujian. Pertanyaannya: apakah kita hanya akan terus menghitung tanggal di kalender, atau berani menepati janji yang enam dekade lalu sudah diikrarkan?
Tanah selalu diingat dengan metafora keibuan. Ibu Pertiwi. Tapi bukankah ironis jika seorang ibu hanya jadi ladang subur bagi orang asing, sementara anak-anak kandungnya berebut remah?
Enam dekade lalu, negara menulis janji. Sebuah pasal, sebuah undang-undang, sebuah kata: “agraria.” Kata yang indah, seperti doa yang bisa menyelamatkan. Tapi doa, tanpa iman dan kerja, hanya tinggal gema di ruang kosong.
Sawah makin sempit. Bukan karena tanah menyusut, melainkan karena kuasa modal merangsek. Pagar besi, sertifikat konsesi, dan kontrak jangka panjang lebih sakti daripada cangkul petani.
Di Eropa abad pertengahan, feodalisme lahir dari tanah yang dikuasai segelintir bangsawan. Hari ini, feodalisme baru muncul dalam bentuk korporasi global. Bedanya, tuannya tak lagi memakai pedang, melainkan dokumen investasi.
“Negeri agraris.” Kita hafal kata itu sejak SD. Tapi barangkali itu hanya mitos yang dipertahankan untuk menenangkan diri. Sebab di pasar, harga kedelai ditentukan Chicago Board of Trade, bukan oleh tangan yang menanam di Grobogan.
Krisis pangan global datang seperti badai yang jauh, lalu tiba-tiba menyapu dapur. Beras tak lagi sekadar bulir, ia jadi politik. Gandum jadi isu geopolitik. Pangan berubah menjadi senjata. Sementara itu, petani di desa masih berutang pupuk. Masih berdoa pada langit yang tak menentu. Masih membajak sawah dengan tubuh renta.
Generasi muda pergi. Bukan karena tak cinta tanah, tapi karena tanah tak lagi menjanjikan. Traktor kalah oleh gawai. Cangkul kalah oleh layar sentuh. Hari Tani Nasional pun sering hanya jadi seremoni. Bendera dikibarkan, pidato dibacakan, dan kamera menyorot wajah pejabat. Lalu senyap.
Padahal dari tangan petani, nasi sampai ke piring, kopi sampai ke cangkir, sayur sampai ke meja makan. Dari keringat mereka, lahir energi untuk kita bicara tentang pembangunan, politik, bahkan puisi. Mungkin sudah waktunya kita bertanya ulang: apa arti “kedaulatan pangan”? Apakah ia hanya statistik produksi? Atau sebuah keberanian moral untuk berpihak pada yang memberi makan kita? Sejarah memang tengah menunggu jawaban. Sedangkan status tanah sudah lama menunggu keputusan.
Barangkali tanah, sejak awal, memang tak pernah menjanjikan apa-apa. Ia hanya menerima—air, benih, keringat, darah, bahkan kebohongan. Ia mendiamkan segalanya, seakan tahu bahwa manusia terlalu sering lupa pada janji-janji yang diucapkannya sendiri. Tanah tak pernah protes ketika digusur, dijual, atau dipagari. Ia hanya terus menyimpan rahasia: sisa-sisa tulang para petani yang gugur mempertahankan sawahnya, sisa-sisa doa yang tidak pernah sampai ke langit.
Dan kini, pada setiap Hari Tani, kita kembali membaca janji lama itu, seperti mengulang sebuah mantra yang kehilangan gaibnya. Kita bicara tentang kedaulatan pangan, sambil tetap menggantungkan hidup pada kapal-kapal impor yang menepi di pelabuhan. Kita merayakan “negeri agraris”, sambil membiarkan anak-anaknya meninggalkan cangkul untuk layar yang lebih menjanjikan cahaya.
Mungkin tanah memang lebih tabah dari manusia. Ia menunggu tanpa resah, menampung tanpa amarah. Tapi barangkali, justru karena kesabarannya itulah ia bisa berubah menjadi kutukan. Sebab pada akhirnya, tanah akan bicara. Tidak dengan kata, tidak dengan undang-undang, tapi dengan caranya sendiri: banjir yang meluap, longsor yang menelan rumah, atau kekeringan yang memaksa kita menunduk.
Dan ketika saat itu tiba, mungkin kita baru sadar bahwa yang paling setia memberi makan kita bukanlah negara, bukan pasar, bukan korporasi—melainkan mereka yang namanya bahkan jarang kita sebut: petani, yang dengan tangannya menjaga rahim bumi tetap berdenyut. Tapi kesadaran itu, seperti biasa, akan datang terlambat.
Sentul, 25 September 2025
