Ingatan adalah peringatan. Dan peringatan, jika didengar, dapat menjadi awal perubahan. Di antara batu bara dan piring kosong, masa depan Indonesia sedang dipertaruhkan.
Di sebuah desa pesisir Kalimantan, seorang ibu menanak nasi dengan api kecil dari kayu bakar yang dikumpulkannya sejak pagi. Asap tipis keluar dari dapur papan dan menempel pada dinding yang mulai menghitam. Ia membuka tutup panci, mengaduk beras yang mulai mengembang, lalu menoleh ke arah anaknya yang duduk di lantai tanah.
“Kalau nasinya cukup, kita makan dengan ikan asin,” katanya pelan. Kalimat itu terdengar sederhana. Tidak ada keluhan. Tidak ada kemarahan. Hanya kepasrahan yang sudah menjadi kebiasaan.
Pada saat yang hampir bersamaan, ribuan kilometer dari dapur kecil itu, sebuah layar komputer di lantai atas gedung perkantoran Jakarta menampilkan grafik yang menanjak tajam. Garis biru yang melesat seperti roket. Grafik itu menunjukkan sesuatu yang disebut pertumbuhan ekonomi. Namun bagi sebagian orang, pertumbuhan itu terasa seperti jarak yang makin jauh.
Di negeri ini, jarak sering tidak terlihat. Ia tidak selalu berupa kilometer, melainkan angka. Dan angka itu kini berbunyi keras: kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan puluhan juta orang biasa.
Dua puluh tahun lalu, pada awal abad ke-21, para ekonom berbicara dengan optimisme tentang “kelas menengah baru”. Industrialisasi, urbanisasi, dan investasi asing diyakini akan mempersempit jurang kemiskinan yang diwariskan dari masa kolonial. Pembangunan dianggap sebagai jalan keluar dari sejarah panjang ketertinggalan. Namun sejarah Indonesia tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk.
Sejak abad ke-19, ketika pemerintah kolonial Belanda memberlakukan Tanam Paksa, logika ekonomi di Nusantara dibangun di atas prinsip yang sederhana tetapi keras: kekayaan mengalir ke atas, penderitaan menetap di bawah. Petani menanam tebu dan kopi, tetapi tidak pernah merasakan manisnya gula yang mereka hasilkan. Mereka hanya merasakan tanah yang makin keras dan perut yang makin kosong.
Hari ini, komoditasnya berubah. Bukan lagi tebu atau kopi, melainkan batu bara, sawit, dan nikel. Namun pola dasarnya tetap sama. Sumber daya alam diekstraksi dalam skala besar, keuntungan terkonsentrasi pada kelompok kecil, sementara risiko dan kerusakan ditanggung masyarakat luas.
Lebih dari separuh kekayaan kelompok super kaya Indonesia kini berasal dari sektor ekstraktif. Angka itu bukan sekadar statistik ekonomi. Ia adalah cermin dari arah pembangunan.
Di sebuah kota tambang di Kalimantan Timur, seorang mantan buruh tambang duduk di warung kopi yang menghadap lubang raksasa bekas galian. Air di dalam lubang itu berwarna kehijauan, diam seperti danau yang tidak pernah meminta izin untuk ada. “Dulu di situ hutan,” katanya sambil menunjuk.
Ia pernah bekerja di perusahaan tambang selama sepuluh tahun. Gajinya cukup untuk membeli sepeda motor dan membangun rumah kecil. Namun ketika harga batu bara jatuh dan perusahaan mengurangi pekerja, ia pulang tanpa kepastian. Sekarang ia membuka warung kopi.
Pendapatannya tidak menentu.
Di sisi lain, nilai kekayaan para pemilik perusahaan tambang justru melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini oleh para ekonom disebut konsentrasi kekayaan—situasi ketika sebagian besar aset ekonomi terkumpul pada segelintir orang. Istilah itu terdengar teknis. Tetapi dampaknya sangat nyata.
Di bank-bank besar Indonesia, pola yang sama terlihat jelas. Simpanan bernilai miliaran rupiah menguasai sebagian besar dana di perbankan, sementara hampir seluruh nasabah memiliki saldo kecil. Uang bergerak mengikuti logikanya sendiri: yang sudah besar cenderung bertambah, yang kecil sering habis untuk bertahan.
Ketimpangan, dengan kata lain, memiliki kecenderungan untuk memperbesar dirinya sendiri. Namun ketimpangan bukan hanya soal angka. Ia adalah pengalaman sehari-hari. Ia hadir dalam antrean panjang di puskesmas desa. Dalam anak sekolah yang menahan lapar hingga siang. Dalam petani yang menjual tanah karena utang. Dalam keluarga yang hidup dari penghasilan tidak tetap. Dan dalam ingatan kolektif bangsa yang pernah mengalami krisis berulang.
Indonesia pernah mengalami kelaparan pada masa pendudukan Jepang. Negara ini juga pernah menyaksikan krisis ekonomi 1998 yang membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat. Pada awal dekade 2020-an, pandemi kembali memperlihatkan betapa rapuhnya rasa aman ekonomi bagi sebagian besar masyarakat.
Trauma ekonomi jarang disebut sebagai trauma. Ia biasanya disebut kesulitan hidup. Tetapi trauma itu nyata. Ia diwariskan dalam bentuk kebiasaan. Orang tua menyuruh anaknya menabung meski penghasilan kecil. Keluarga menyimpan beras lebih banyak dari yang dibutuhkan. Banyak orang takut kehilangan pekerjaan, bahkan ketika mereka masih bekerja.
Ketakutan itu bukan imajinasi. Ia adalah memori. Di tengah situasi seperti itu, negara menghadapi dilema yang tidak sederhana. Pemerintah membutuhkan investasi untuk menciptakan lapangan kerja. Industri diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur harus dibangun agar negara tidak tertinggal dalam persaingan global. Semua itu benar.
Namun di sisi lain, masyarakat melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat kekayaan yang menumpuk di satu tempat, sementara kebutuhan dasar tetap sulit dijangkau. Mereka melihat pembangunan yang berjalan cepat, tetapi rasa aman ekonomi bergerak lambat.
Di ruang kelas sekolah dasar di pinggiran kota, seorang guru berkata bahwa anak-anak sekarang lebih cepat memahami perbedaan sosial daripada generasi sebelumnya. Mereka tahu siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Mereka melihat perbedaan itu setiap hari—di pakaian, di makanan, di akses pendidikan. Yang tidak mereka pahami adalah mengapa perbedaan itu bisa begitu besar. Pertanyaan itu sederhana, tetapi jawabannya panjang.
Ia berkaitan dengan sejarah kolonialisme yang membentuk struktur ekonomi berbasis ekstraksi. Ia berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang sering lebih menekankan pertumbuhan daripada pemerataan. Ia berkaitan dengan sistem sosial yang secara perlahan mengurangi solidaritas kolektif.
Dulu, masyarakat desa memiliki mekanisme berbagi yang kuat. Gotong royong bukan slogan, melainkan praktik sehari-hari. Ketika satu keluarga kesulitan, tetangga datang membantu. Ketika panen berhasil, sebagian hasil dibagikan.
Hari ini, praktik itu masih ada, tetapi tidak sekuat dulu. Banyak hubungan sosial kini digantikan oleh hubungan ekonomi. Bantuan sering datang dalam bentuk pinjaman, bukan solidaritas.
Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia berlangsung perlahan, mengikuti logika pasar yang semakin dominan. Ketimpangan ekonomi sering dipahami sebagai masalah statistik. Padahal sesungguhnya ia adalah masalah kemanusiaan. Ia menyangkut harga diri. Ia menyangkut harapan.Ia menyangkut rasa keadilan.
Seorang anak yang tumbuh dalam kemiskinan tidak hanya kekurangan uang. Ia juga kekurangan pilihan. Dan kekurangan pilihan adalah bentuk ketidakbebasan yang paling halus—ketidakbebasan yang tidak terlihat, tetapi sangat menentukan masa depan. Di titik inilah ketimpangan berubah menjadi persoalan moral.
Seberapa jauh sebuah masyarakat bersedia membiarkan jarak antara yang kaya dan yang miskin melebar? Seberapa lama sebuah bangsa dapat hidup dengan ketidakadilan tanpa kehilangan rasa kebersamaan?
Sejarah menunjukkan bahwa ketimpangan yang terlalu besar jarang berakhir dengan tenang. Ia sering memicu ketegangan sosial, migrasi besar-besaran, atau perubahan politik yang mendadak.
Namun sejarah juga menunjukkan sesuatu yang lain: bangsa yang mampu mengingat penderitaan masa lalu memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki masa depan.
Ingatan adalah peringatan. Dan peringatan, jika didengar, dapat menjadi awal perubahan.
Di dapur kecil di pesisir Kalimantan, nasi akhirnya matang. Ibu itu mematikan api dan memanggil anaknya untuk makan. Mereka makan dalam diam. Di luar rumah, langit mulai gelap. Dari kejauhan terdengar suara mesin truk tambang yang terus bekerja tanpa henti—seperti waktu yang berjalan maju, membawa harapan bagi sebagian orang, dan kecemasan bagi yang lain. Di antara batu bara dan piring kosong, masa depan Indonesia sedang dipertaruhkan.[]
