Mau sampai kapan kita menggantungkan nasib rakyat pada kapal impor yang setiap saat bisa karam?
Di negeri ini, gandum tumbuh bukan dari tanah, melainkan dari kapal. Ia datang bersama gelombang impor, dibongkar di pelabuhan, ditimbang, lalu dijadikan mie instan dan roti. Ironisnya, gandum yang tak pernah menancap akar di tanah Nusantara justru telah mencengkeram dalam di perut orang Indonesia. Kini, sepertiga pangan pokok bangsa ini bukan hasil bumi sendiri, melainkan hasil dagang orang lain.
Pangan, yang dulu menjadi urat nadi kedaulatan, berubah menjadi komoditas global. Dari rempah-rempah yang diburu armada Eropa di abad ke-16, hingga gandum yang ditumpuk dalam kontainer abad ke-21, Indonesia tetap berdiri di titik yang sama, yakni pasar, bukan produsen. Sejarah tampaknya mengulang dirinya, hanya dengan wajah yang berbeda.
Pemerintah, dari satu rezim ke rezim lain, lebih sibuk menutup lubang kebutuhan dengan karung impor ketimbang menumbuhkan ladang yang kuat di rumah sendiri. Kebijakan pangan ibarat plester luka—cepat menutup, tapi tak menyembuhkan. Jagung, sagu, dan umbi-umbian yang dulu menjadi tiang kehidupan kini terpinggirkan, seperti kisah lama yang dipaksa keluar dari panggung modernitas.
Tetapi, apa yang disebut modernitas itu? Ia datang dalam bentuk mie instan murah, roti tawar lembut, biskuit manis yang dikemas rapi. Ia membius masyarakat dengan rasa praktis, sambil perlahan-lahan menggeser memori lidah dari singkong rebus atau papeda. Modernitas yang dijanjikan pasar ternyata lebih dekat dengan ketergantungan, bukan kemandirian.
Kita seperti hidup dalam paradoks: di tanah yang subur, kita lapar pada produk yang tidak tumbuh di sini. Di pasar yang berlimpah, kita rentan oleh harga global. Seolah-olah kedaulatan pangan bukan lagi tentang sawah dan ladang, melainkan tentang kurs dolar dan indeks Chicago Board of Trade.
Pertanyaannya: sampai kapan kita bertahan dengan ilusi kenyang yang bergantung pada kapal asing? Ataukah kita berani kembali menggali akar—bukan sekadar akar singkong atau sagu—melainkan akar keberanian membangun ketahanan pangan dengan sumber daya kita sendiri?
Karena jika tidak, sejarah hanya akan tertawa. Kita dulu direbut karena rempah-rempah. Dan kini, kita rela menyerahkan kedaulatan demi gandum yang bahkan tak pernah bisa tumbuh di tanah kita.
Tanah yang dahulu luas terbentang kini menyempit, bukan karena gagal panen, melainkan karena sawah berubah menjadi perumahan, ladang menjadi pabrik, dan sawah tadah hujan ditutup aspal jalan tol.
Di negeri yang dulu disebut agraris, lahan pertanian pelan-pelan diturunkan derajatnya: dari sumber kehidupan menjadi sekadar ruang yang bisa diperdagangkan.
Produktivitas pun terjebak dalam stagnasi. Petani dibiarkan berjuang dengan cangkul tua, sementara dunia berbicara tentang drone pertanian dan sensor kelembaban digital. Inovasi memang ada, tapi tidak pernah benar-benar menjejak di sawah rakyat kecil. Seperti slogan yang indah di brosur pemerintah, tapi gagal tumbuh di tanah retak.
Ketidakseimbangan antara konsumsi dan produksi itu ibarat timbangan yang patah. Satu sisi semakin berat oleh pertumbuhan penduduk yang tak pernah menunggu, sementara sisi lain—produksi pangan lokal—menyusut, tergilas modernisasi yang mengutamakan beton daripada padi. Maka, kita pun bersandar pada kapal-kapal impor, berharap pangan tetap tersedia meski dengan harga yang semakin ditentukan orang lain.
Sejarah mengingatkan, bahwa negeri yang tidak mampu memberi makan dirinya sendiri mudah sekali goyah. Kolonialisme abad lalu tak hanya menancapkan bendera, melainkan juga menancapkan monopoli atas rempah, tebu, dan beras. Kini, kolonialisme itu hadir dalam bentuk lain: bukan lagi bedil dan meriam, melainkan kontrak dagang dan fluktuasi harga global.
Kita tahu jawabannya, setidaknya dalam teori: merevitalisasi pertanian, menghidupkan kembali lahan yang tersisa, memberi ruang bagi inovasi untuk masuk ke lumpur sawah, bukan hanya ke ruang seminar. Tetapi teori seringkali berhenti di meja birokrasi, sementara petani terus menua tanpa pewaris.
Maka pertanyaan yang menggantung adalah, apakah kita masih percaya pada mitos “tanah yang subur makmur” ketika lahan semakin menyempit, petani semakin sedikit, dan perut semakin banyak? Atau, jangan-jangan kita hanya sedang menunggu krisis pangan global mengetuk pintu, untuk menyadarkan bahwa ketergantungan adalah wujud lain dari kehilangan kedaulatan?
Konsumen terus bertambah, seperti gelombang yang tak pernah surut. Sementara produksi pangan di dalam negeri justru datar, bahkan menurun, seperti perahu kecil yang kehilangan angin. Kesenjangan itu semakin melebar, dan di antara celahnya kapal-kapal impor masuk, menambal perut bangsa dengan gandum, kedelai, gula, daging, dan komoditas lain yang kita tak lagi sanggup produksi.
Ada ironi di sini: negeri yang dulu dipuji sebagai zamrud katulistiwa, kini menggantungkan perutnya pada pasar global. Ketahanan pangan yang seharusnya lahir dari tanah sendiri malah terikat pada kontrak dagang dan fluktuasi harga dunia. Kedaulatan pangan berubah menjadi ilusi yang bisa dibeli dengan dolar.
Pertumbuhan penduduk menambah tekanan pada sumber daya. Sawah menyusut, air mengering, hutan dibuka. Tetapi apa yang tersisa dari pembukaan hutan itu? Tanah miskin hara, ekosistem yang rusak, bencana yang datang beruntun. Seakan-akan, setiap hektar hutan yang ditebang adalah cek kosong yang harus dibayar generasi berikutnya.
Di masa lalu, pangan adalah jantung politik. “Siapa menguasai beras, menguasai rakyat,” begitu ungkapan yang bergaung sejak zaman kolonial. VOC menguasai rempah dengan monopoli. Pemerintah kolonial Belanda menanam paksa kopi, tebu, dan nila. Semua demi pasar dunia, bukan perut rakyat. Ironinya, kini kita melanjutkan pola yang sama: memproduksi untuk pasar, bukan untuk kedaulatan. Bedanya, yang kita tanam kini bukan tanaman, melainkan utang ketergantungan.
Kebijakan pangan selama ini hanya bersifat reaktif, seperti pemadam kebakaran yang sibuk dengan api kecil tapi abai terhadap arus listrik yang rusak. Kuota impor ditambah setiap kali panen gagal. Subsidi diberikan tanpa transformasi sistemik. Semua berlangsung cepat, pragmatis, tapi tak pernah menyentuh akar masalah.
Padahal, yang dibutuhkan bukan sekadar tambal-sulam. Kita perlu terobosan radikal: restrukturisasi pertanian, teknologi yang benar-benar berpihak pada petani, diversifikasi pangan lokal yang bukan hanya jargon, dan—yang paling sulit—mengubah paradigma konsumsi masyarakat. Singkong, sagu, sorgum, jagung—selama ini dianggap “makanan kelas dua”—sebenarnya adalah harta karun yang kita kubur dengan gengsi.
Namun, untuk itu dibutuhkan keberanian politik yang lebih dari sekadar menandatangani izin impor. Dibutuhkan kesadaran bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal angka inflasi atau grafik BPS, melainkan soal masa depan bangsa: apakah kita ingin menjadi tuan atas tanah sendiri, atau terus menjadi pelanggan setia pasar global?
Sejarah memberi peringatan. Kita pernah direbut karena rempah. Jangan sampai, di abad ini, kita menyerahkan diri hanya karena gandum yang tak pernah tumbuh di tanah kita.
Di banyak wilayah di luar Jawa, tanah bukanlah bahasa ibu. Laut lebih akrab, pabrik lebih dekat, jasa lebih menjanjikan. Mengajak orang untuk menjadi petani di sana ibarat meminta nelayan menukar jala dengan cangkul. Pertanian bukan sekadar soal lahan, tetapi juga soal imajinasi hidup: profesi apa yang dianggap bermartabat, pekerjaan apa yang bisa menghidupi keluarga. Di negeri yang suka menyebut dirinya agraris, ironinya: generasi muda semakin jauh dari sawah.
Maka, membuka hutan hanya memberi ilusi solusi. Deforestasi menyisakan lahan miskin hara, ekosistem yang rusak, dan janji yang jarang ditepati. Yang lebih masuk akal justru menghidupkan kembali tanah yang sudah ada. Sawah-sawah yang tersisa di Jawa, ladang yang terbengkalai di luar Jawa, bisa menjadi penopang jika diperlakukan dengan teknologi yang tepat, riset yang sungguh-sungguh, dan kebijakan yang memberi ruang regenerasi petani.
Tapi pangan tidak hanya tumbuh di tanah, ia juga harus bergerak. Dan di sinilah kita tersandung. Hasil panen di pelosok sering busuk sebelum sampai meja makan, bukan karena gagal produksi, melainkan karena jalan tak pernah tiba, truk tak pernah murah, gudang tak pernah ada. Logistik pangan Indonesia ibarat pipa bocor: hasilnya banyak yang hilang di jalan.
Air pun sama. Sawah-sawah masih menengadah ke langit, menunggu hujan yang semakin sulit diprediksi. Sistem irigasi yang dibangun puluhan tahun lalu dibiarkan merapuh. Waduk dan kanal menjadi monumen setengah hidup: dibangun megah, tapi jarang dipelihara. Padahal, tanpa air, tak ada padi; tanpa irigasi, tak ada ketahanan.
Sejarah lagi-lagi memberi cermin. Di era kerajaan Jawa, siapa yang menguasai bendungan dan irigasi menguasai pangan, dan dengan itu menguasai politik. Hari ini, irigasi masih menentukan, tapi kita sering memperlakukannya sekadar proyek anggaran, bukan urat nadi peradaban.
Maka pertanyaan yang tersisa: apakah kita benar-benar berniat membangun kedaulatan pangan, atau kita sekadar sibuk memperpanjang daftar impor? Karena tanpa logistik yang rapi, tanpa air yang terjamin, tanpa regenerasi petani yang nyata, semua strategi hanya berakhir sebagai slogan. Dan di antara slogan-slogan itu, perut rakyat tetap bergantung pada kapal asing yang berlabuh di pelabuhan kita.
Mozaik Pangan: Antara Angka, Lahan, dan Sejarah
Puluhan triliun rupiah dialirkan tiap tahun ke sawah: dalam bentuk iptek, irigasi, pupuk. Tapi hasilnya hanya seujung kuku. Produktivitas naik 0,01% per tahun—angka yang lebih mirip kebetulan ketimbang kebijakan. Di bawah pemerintahan Jokowi, malah minus 0,6% per tahun. Dengan kata lain: negara menabur emas, tetapi menuai debu.
Mungkin karena kita percaya bahwa pupuk dan mesin bisa menghidupkan tanah yang sebenarnya sudah letih. Tanah yang ditanami beras terus-menerus, diberi pupuk kimia yang seragam, tanpa jeda, tanpa diversifikasi. Seperti tubuh manusia yang dicekoki obat penahan sakit tanpa pernah diberi kesempatan sembuh, tanah akhirnya kehilangan vitalitasnya. Ia tetap hijau di mata kita, tapi sebenarnya keropos di dalam.
Di atas kertas, harga pokok beras naik dari Rp4.200 menjadi Rp6.500. Angka yang seolah membawa kabar baik: petani lebih sejahtera. Tapi mozaiknya lain. Apakah selisih itu benar sampai di tangan petani, atau justru menguap di pasar, di tengkulak, di pedagang besar? Apakah petani menikmati untung, atau malah mengeluh karena pupuk, benih, dan ongkos kerja ikut merangkak naik?
Negara pun tersandera. Untuk menenangkan pasar, ia harus menambah subsidi. Untuk menjaga rakyat, ia harus membuka keran impor. Harga naik, fiskal terbebani, impor membengkak. Seperti kapal yang bocor, kita terus menyendok air dengan ember, tapi tak pernah menambal lubangnya.
Masalah pangan nasional, karenanya, tak bisa lagi diperlakukan sebagai soal teknis. Ini soal struktur: kepemilikan lahan yang makin terfragmentasi, regenerasi petani yang mandek, budaya konsumsi yang kian menjauh dari pangan lokal. Dan setiap kebijakan yang hanya tambal-sulam—subsidi di sini, impor di sana—tak lebih dari menempelkan plester di tubuh yang sedang sakit kronis.
Sejarah Nusantara pernah mencatat: pangan bukan sekadar komoditas, melainkan sumber kedaulatan. Di era Majapahit, siapa yang menguasai lumbung, ia menguasai negara. Kini, di republik modern, kita sibuk merayakan kenaikan harga gabah, padahal yang menguasai lumbung justru pasar global. Kita merdeka secara politik, tapi lapar secara
pangan.
Pertanyaannya kini bukan lagi: berapa ton beras yang bisa kita hasilkan, atau berapa miliar subsidi yang perlu digelontorkan. Pertanyaannya adalah: mau sampai kapan kita menggantungkan nasib rakyat pada kapal impor yang setiap saat bisa karam? []
