Buku Reset Indonesia bukanlah tutorial mengembalikan Indonesia ke setelan pabrik. Namun cetak biru untuk menata ulang menuju Indonesia Baru.
Buku Reset Indonesia adalah produk ekspedisi empat jurnalis berkeliling Indonesia. Sebuah ekspedisi panjang untuk melihat Indonesia jauh lebih dekat dan mendalam. Pengalaman dan pengamatan langsung dari lapangan mereka rangkum ke dalam satu buku. Sebuah buku yang berjudul Reset Indonesia: Gagasan Tentang Indonesia Baru.
Buku Reset Indonesia memuat berbagai gagasan untuk menuju Indonesia yang baru. Sebuah cetak biru yang dirumuskan empat jurnalis lintas generasi untuk Indonesia. Mereka adalah Farid Gaban (Baby Boomer), Dandhy Laksono (Generasi X), Yusuf Priambodo (Milenial) dan Benaya Harobu (Generasi Z).
Bermula pada 2022, keempatnya mengitari bumi Nusantara. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Tujuannya adalah untuk melihat wajah Indonesia yang lebih dekat dan mendalam. Ditambah lagi keempatnya tumbuh di generasi yang berbeda, pasti akan muncul berbagai perspektif baru yang lebih segar.
Selain wajah Indonesia yang indah, mereka turut menemukan berbagai persoalan. Setiap negara pasti memiliki masalah. Entah dari aspek manapun. Baik di perkotaan maupun di wilayah pelosok pedesaan.
Salah satu penulisnya, Farid Gaban mengungkapkan hasil temuan lapangan ke dalam buku Reset Indonesia. Salah satu problem paling penting di Indonesia ada di dua sektor, yaitu sektor pertanian (agraria) dan kelautan (maritim). Pasalnya, sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja dan menggantungkan hidup di sana.
Konflik agraria sangat berpotensi terjadi pada kedua sektor tersebut. Ini disebabkan model kebijakan yang kurang tepat sehinga salah arah. Gaungan hilirisasi tampak seperti industrialisasi secara praktiknya. Inilah yang memungkinkan terjadinya ketimpangan besar di sektor agraria.
“Jangan sampai kepemilikan lahan menjadi timpang dan menyebabkan ‘bom waktu’ konflik sosial,” ucap tokoh paling senior di antara penulis buku Reset Indonesia tersebut saat menjadi pembicara dalam diskusi bedah buku Reset Indonesia di Bojonegoro pada Selasa malam (23/12/2025).
Sektor agraria tidak berhenti pada pertanian, melainkan segala yang berhubungan dengan ketersediaan lahan. Termasuk hutan, perkebunan, ladang, sumber air dan sumber daya alam lain. Juga, berkaitan dengan kepemilikan lahan yang mencakup aspek hukum, sosial serta ekonomi masyarakat. Demikian betapa pentingnya sektor agraria bagi masyarakat.
Alam Indonesia memiliki keindahan dan kekayaan. Tentu harus dilindungi. Butuh adanya kebijakan yang tegas dan berpihak pada rakyat. Khususnya masyarakat di tingkat lokal. Jangan hanya karena dalih ‘pertumbuhan ekonomi’, kemudian alam dapat dieksploitasi besar-besaran. Tidak perlu menunggu waktu, alam pasti akan rusak.
“Sedangkan jika alam semakin rusak, maka ekonomi jelas akan turun,” kata Farid menambahkan.
Kekayaan Indonesia sebenarnya adalah keanekaragaman hayati. Kekayaan inilah yang menjadikan alam Indonesia begitu indah. Istilahnya, emas hijau adalah harta berharga yang dimiliki Indonesia. Bukan emas kuning yang harganya semakin lama semakin menggila. Membayangkan saja membuat pusing kepala.
Emas hijau (hutan) inilah yang harus dijaga, diperhatikan dan dikelola dengan seksama. Jargon ‘back to bio diversity’ cocok sebagai gambaran potensi dan kekayaan yang dimiliki Indonesia. Kemudian, peran masyarakat menjadi sangat penting. Terutama di tingkat lokal. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Seperti halnya dengan demokrasi yang dianut Negara Pancasila ini.
Lalu, bagaimana dengan emas kuning? Hanya sebagian orang yang dapat menikmati. Tentu akan merugikan. Untuk mendapatkannya, emas hijau harus dikorbankan. Hutan dibabat, gunung dibelah, bukit dikeruk. Sama halnya dengan produk tambang dan hasil eksploitasi lain. Perlu sedalam apa melubangi perut bumi demi pertumbuhan ekonomi? Sedangkan di belakangnya ada bencana yang turut membuntuti dan terus menghantui.
“Kekayaan Indonesia sebenarnya adalah keanekaragaman hayati, bukan tanaman monokultur (kebun sawit), minyak, batu bara, nikel. Itu semua menjadi pilihan terakhir,” ujar Farid.
Eksploitasi alam secara membabi buta akibat dari kerakusan manusia. Parahnya, para penulis buku Reset Indonesia menemukan kebijakan yang salah. Maksudnya, kebijakan dimanipulasi untuk mendukung kepentingan segelintir orang. Sedangkan seluruh masyarakat yang menanggung akibatnya.
Bencana akibat eksploitasi alam berlebih sudah terbukti. Seperti yang terjadi di wilayah utara Pulau Sumatra pada ujung November 2025. Banjir bandang beserta kayu gelondongan menyabu bersih pemukiman warga. Ribuan jiwa menghilang dan sebagian lain tiada jejaknya, lenyap begitu saja. Luka bencana tak cepat mengering dan trauma tak mudah sirna.
Buku Reset Indonesia mengangkat segala masalah yang ditemui penulis selama ekspedisi. Namun, tidak hanya masalah. Potensi dan peluang untuk mengatasi turut membersamai dalam temuannya. Sebuah potensi untuk merekonstruksi Indonesia menjadi baru yang semakin baik.
Buku ini juga menyuguhkan persoalan dan kritik dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Namun, tidak hanya itu. Buku ini turut menawarkan alternatif solusi yang bisa menjadi bahan perbincangan dan renungan. Berlaku bagi semua kalangan dan golongan. Khususnya para pemangku kebijakan.
Secara garis besar, Reset Indonesia bermaksud menata ulang dan memperbaiki arah. Berbeda dengan ‘restrart’ yang mematikan dan menyalakan ulang layaknya perangkat elektronik. Reset Indonesia berarti kembali pada aturan awal untuk mengubah Indonesia. Dimulai dari perangkat lunak negara, yaitu pola pikir manusianya beserta kebijakan-kebijakan pejabatnya.
Reset Indonesia bukanlah cara untuk mengganti Indonesia sebagai negara. Bukan ajakan untuk makar, mewujudkan revolusi atau melawan pemerintah. Reset Indonesia adalah buku yang menjadi alarm keras. Tanda peringatan bahwa negara sudah mulai salah arah. Buku ini mengajak untuk menentukan arah ke mana Indonesia hendak dibawa. Sebuah pertanyaan yang sah di dalam negara demokrasi.
Atmosfer demokrasi dalam bernegara harus dijaga. Pemangku kebijakan tidak boleh anti-kritik. Rasa muak terhadap politik akan menjadi akibatnya. Parahnya jika masyarakat mulai memilih sikap apatis. Padahal, politik bagitu mempengaruhi kebijakan dari pemerintah.
“Kebijakan publik adalah politik. Anak muda harus kritis terhadap politik,” pungkas Farid.
Bagi yang kerap berkata “Jangan cuma mengkritik, tapi juga harus kasih solusi”, jawaban sudah diberikan melalui buku ini. Sebuah jawaban terkait persoalan yang mendasar dan masalah besar. Tentunya wajib dibaca, direnungkan, kemudian diperjuangkan. Buku yang menawarkan gagasan-gagasan baru untuk melahirkan Indonesia yang baru bagi generasi baru.
“Negara besar tidak takut pada buku, negara kuat tidak alergi pada kritik.” ~ Anonim
