Desa hari ini sedang diuji: apakah ia tetap menjadi ruang hidup yang merdeka, atau sekadar ladang basah bagi predator berseragam legalitas.
Di desa, pagi selalu datang dengan kesederhanaan: ayam berkokok, embun menggantung di daun singkong, dan janji yang tak pernah diucapkan tetapi dipercaya—bahwa negara, sekali ini saja, benar-benar hadir. Dana desa datang seperti hujan yang lama ditunggu.
Ia diturunkan dari langit kebijakan, membawa harapan: jalan yang tak lagi berlumpur, balai yang hidup, ibu-ibu yang tak harus berutang pada tengkulak. Namun hujan itu, entah bagaimana, sering tak sampai ke tanah.
Korupsi dana desa kini tak lagi sekadar bisik-bisik di warung kopi. Ia telah menjadi statistik yang dingin dan mengerikan. Tahun 2023, ada 184 kasus. Tahun berikutnya, 275. Lalu pada semester pertama 2025—bahkan sebelum panen raya—angka itu melonjak menjadi 489 kasus. Seolah separuh tahun sudah cukup untuk menegaskan satu hal: kebocoran itu sistemik, dan desa menjadi ruang paling rapuh untuk dikhianati.
Kita menyebut pelakunya oknum.
Kata yang terdengar jinak, seakan kejahatan bisa diperkecil dengan bahasa. Padahal, yang dicuri bukan sekadar angka di laporan keuangan, melainkan waktu anak-anak yang harus tetap berjalan kaki ke sekolah, hak warga untuk hidup layak, dan kepercayaan yang disusun pelan-pelan sejak reformasi diproklamasikan.
Di Jakarta, Kejaksaan Agung mengaku kewalahan. Angkanya terlalu besar, desanya terlalu banyak—lebih dari 75 ribu—dan jaraknya terlalu jauh. Negara seperti berdiri di peta yang terlalu luas, dengan mata yang tak sanggup menjangkau seluruh sudut. Di celah itulah, kekuasaan kecil tumbuh liar. Kepala desa menjelma raja mini, dengan stempel sebagai mahkota dan rekening sebagai benteng.
Demokrasi di desa seharusnya berakar pada musyawarah, bukan manipulasi. Namun ketika dana turun tanpa pengawasan yang setara, demokrasi berubah menjadi prosedur kosong. Rapat hanya formalitas, papan proyek sekadar hiasan, dan rakyat—lagi-lagi—diminta percaya. Padahal sejarah telah berkali-kali mengajarkan: kepercayaan tanpa keadilan adalah undangan bagi pengkhianatan.
Yang paling menyedihkan, korupsi ini tak selalu dilakukan dengan wajah bengis. Ia hadir sambil tersenyum, menyapa di hajatan, ikut salat berjamaah, dan berpidato tentang pembangunan. Kejahatan menjadi banal, seperti kata Hannah Arendt—bukan karena ia kecil, tetapi karena ia dianggap biasa.
Di desa-desa itu, kemanusiaan diperas perlahan. Tak ada ledakan, tak ada sirene. Yang ada hanya jalan rusak yang tak pernah diperbaiki, posyandu yang kekurangan alat, dan warga yang akhirnya pasrah. Ketidakadilan bekerja senyap, tetapi efeknya panjang—melahirkan sinisme, mematikan partisipasi, dan membuat demokrasi kehilangan makna.
Barangkali yang bocor bukan hanya dana desa, melainkan juga nurani kita sebagai bangsa. Selama desa diperlakukan sebagai objek, bukan subjek; selama pengawasan hanya datang dari atas, bukan tumbuh dari warga; selama korupsi dianggap risiko, bukan kejahatan terhadap kemanusiaan—maka angka-angka itu akan terus naik, seperti air bah yang kita pura-pura tak dengar gemuruhnya. Dan desa, yang seharusnya menjadi fondasi republik, akan terus menahan beban yang tak pernah ia pilih untuk dipikul.
Maka pertanyaannya bukan lagi berapa banyak kepala desa yang ditangkap, melainkan berapa lama kita bersedia hidup dalam sandiwara ini. Negara terus menurunkan dana, hukum terus mencatat angka, tetapi rakyat desa terus kehilangan sesuatu yang jauh lebih mahal: martabat. Jika demokrasi hanya rajin menghitung rupiah yang dicuri tanpa berani membongkar relasi kuasa yang memungkinkan pencurian itu terjadi, maka korupsi bukan penyimpangan—ia adalah desain.
Desa hari ini sedang diuji: apakah ia tetap menjadi ruang hidup yang merdeka, atau sekadar ladang basah bagi predator berseragam legalitas. Dan kita semua, tanpa kecuali, sedang ditelanjangi oleh sejarah. Diam berarti bersekongkol. Membiarkan berarti ikut mencuri. Sebab pada akhirnya, korupsi dana desa bukan hanya kejahatan para kepala desa—ia adalah dakwaan terbuka terhadap demokrasi yang kita banggakan, tetapi enggan kita jaga.
