Perlu diversifikasi (penganekaragaman) ekonomi lokal demi selamatkan kemiskinan kronis di Bojonegoro.
Dalam tiga tahun terakhir ini, nilai pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro meningkat signifikan. Namun, dengan nilai APBD yang besar ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum bisa menurunkan kemiskinan di daerah secara signifikan.
Tahun 2022 ini misalnya. Pemkab Bojonegoro memiliki modal belanja pembangunan daerah (P-APBD) sebesar Rp7,3 triliun, menempati urutan tertinggi ketiga dari kabupaten se-Indonesia.
Bahkan tahun 2022 ini, tingkat penurunan kemiskinan Bojonegoro dapat dibilang paling rendah dibanding kabupaten sekitar, dengan nilai APBD yang lebih kecil pula.
Berdasar hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 angka kemiskinan kabupaten dan kota di Jawa Timur, semua mengalami penurunan. Termasuk pula Bojonegoro.
Akan tetapi, dengan APBD yang besar, tingkat kemiskinan Bojonegoro hanya turun sebesar 1,06 persen poin, dari 13,27 persen di tahun 2021 jadi sebesar 12,21 persen.
Tingkat penurunan kemiskinan Bojonegoro lebih kecil dibanding kebupaten sekitarnya. Seperti Ngawi, Lamongan, Tuban dan Nganjuk.
Adapun tingkat penurunan Kabupaten Ngawi sebesar 1,42 persen poin, dari 15,57 persen jadi 14,15 persen; Lamongan turun 1,33 persen poin, dari 13,86 persen jadi 12,53 persen; Tuban turun 1,29 persen poin, dari 16,31 persen jadi 15,02 persen; Nganjuk turun 1,15 persen poin, dari 11,85 persen jadi 10,70 persen.
Selain itu, secara absolut tingkat kemiskinan di Bojonegoro tahun ini mencapai 153 ribu jiwa, menempati urutan tertinggi ke-9 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Kondisi ini menandakan strategi dan program pengentasan kemiskinan Pemkab Bojonegoro selama ini belum efektif dan efisien.
Karena itu perlu ada evaluasi menyeluruh, baik dari sisi strategi kebijakan, program, hingga sinergitas antar perangkat daerah dalam merencanakan dan menjalankan program penanggulangan kemiskinan.
Perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan harus berbasis data yang valid dan di-update, agar tepat sasaran. Pemkab Bojonegoro harus menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan daerah.
Sebab, tujuan utama dari pembangunan daerah adalah mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro, secara luas.
Untuk mengatasi kemiskinan kronis di Bojonegoro, Pemkab harus mampu meningkatkan daya beli masyarakat, yang selama ini masih sangat rendah.
Sebab, ketika daya beli masyarakat rendah, kemampuan memenuhi standar hidup layak jadi rendah. Standar hidup layak meliputi asupan nutrisi sehari-hari yang cukup dan seimbang, akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan perumahan yang layak dan lain sebagainya.
Untuk upaya meningkatkan daya beli masyarakat, Pemkab perlu fokus upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, diantaranya, dengan menciptakan banyak lapangan kerja, meningkatkan skill angkatan kerja.
Pemkab Bojonegoro juga perlu membangun diversifikasi ekonomi lokal, agar perekonomian daerah tidak tergantung pada sektor tertentu saja.
Apalagi selama ini struktur perekonomian Bojonegoro masih sangat tergantung pada sektor sumber daya migas, yang bersifat sementara dan akan habis.
Diversifikasi ekonomi lokal perlu dikembangkan. Diversifikasi adalah prnganekaragaman atau ditambahnya varian ekonomi. Misal dengan melakukan hilirisasi pertanian, hilirisasi sektor migas, peningkatan peran koperasi dan UMKM.
