Ada satu bab kecil dalam sejarah Orde Baru yang sering terlupakan: seorang menteri yang menolak fasilitas mewah, menolak promosi jabatan, menolak kekayaan. Namanya Ir. Sutami.
Ada sebuah cerita yang terus berulang tentang Ir. Sutami, Menteri Pekerjaan Umum 1973–1978: bahwa ia hidup sederhana, bahkan setelah kekuasaan tidak lagi melekat. Kisah itu beredar seperti legenda kecil: seorang menteri yang tak pernah membeli rumah mewah, yang memilih tinggal di tempat biasa, yang tidak pernah menganggap jabatannya sebagai tiket menuju kekayaan.
Tapi apa arti kesederhanaan hari ini? Apakah ia sekadar nostalgia, sebuah cerita moral untuk anak-anak sekolah yang dipaksa hafal nama-nama pahlawan? Ataukah ia adalah potret langka dari sebuah kejujuran yang sekarang nyaris punah?
Kesederhanaan Sutami seakan menjadi anomali. Ia tidak lahir dari ideologi hemat, bukan pula dari strategi pencitraan. Ia lebih mirip sebuah sikap eksistensial: memilih tidak menumpuk, tidak mengubah jabatan menjadi alat tukar. Seperti seorang pertapa di tengah hutan beton pembangunan.
Di masa itu, pembangunan berarti beton, jembatan, jalan, bendungan. Sutami ada di jantungnya. Tetapi ia tidak pernah menjadikan jantung itu mesin pencetak harta pribadi. Aneh, bukan? Di negeri di mana proyek adalah bahasa kedua para pejabat, ia justru menghapus dirinya dari kamus keuntungan.
Hari ini, kita mendengar kata “kesederhanaan” seperti mendengar istilah arkais: kereta kuda, telegram, atau mesin tik. Para pejabat sekarang punya rumah tiga lapis, mobil berjajar, rekening berlapis-lapis. Mereka bicara tentang pengabdian dengan mulut, sambil membangun kerajaan pribadi dengan tangan.
Maka, ketika nama Sutami disebut, ia terdengar seperti dongeng. Tapi dongeng kadang lebih tajam dari realitas. Ia menampar kesadaran kita: bahwa yang normal justru kini dianggap aneh. Bahwa yang wajar kini dianggap mustahil.
Kesederhanaan itu, bila dibaca ulang, bukan sekadar moral individu. Ia adalah metafora tentang hubungan manusia dengan kekuasaan. Bahwa kuasa sejatinya adalah alat, bukan ruang akumulasi. Bahwa jabatan adalah perlintasan, bukan tempat tinggal–dan di situlah paradoksnya: di negeri ini, kita lebih mudah membangun bendungan raksasa daripada membangun kesederhanaan seorang pejabat.
Di ruang tamu kecilnya, orang pernah melihat deretan buku-buku tebal. Ada yang masih berdebu, ada yang bahkan belum pernah dibuka. Ir. Sutami, Menteri Pekerjaan Umum era 1970-an itu, memang bukan tipe intelektual yang sibuk dengan catatan kaki. Ia lebih sering sibuk dengan bendungan, jalan raya, dan jembatan—bukan dengan teori pembangunan dalam jilid tebal.
Buku-buku itu seperti saksi bisu dari seorang pejabat yang tak sempat membaca, karena waktunya habis untuk bekerja. Tetapi bisa juga sebaliknya: buku-buku itu adalah metafora, bahwa pengetahuan tidak selalu harus diucapkan, tidak selalu harus dipamerkan. Sutami memilih jalan lain: menjadikan kesederhanaan sebagai teks utama hidupnya.
Ada ironi di sini. Banyak pejabat sekarang membaca buku tentang “good governance” dan “leadership”, lalu menumpuknya di rak kantor, sambil di saat yang sama menumpuk rekening pribadi. Mereka fasih dengan kata integritas, tetapi lupa bagaimana wujudnya. Sutami, sebaliknya, tidak sibuk mengutip, tapi ia sendiri menjadi kutipan.
Kesederhanaan yang dipraktikkan Sutami bukanlah “strategi hidup hemat”, bukan pula “brand personal”. Ia lebih mirip sebuah perlawanan diam: menolak menjadikan jabatan sebagai mesin akumulasi. Di zaman ketika pembangunan dijadikan slogan besar Orde Baru, ia membangun dirinya dengan cara paling sepi—tidak mengambil apa yang bukan haknya.
Maka buku-buku yang tak terbuka itu seperti alegori. Pengetahuan tidak hanya ada di halaman, tetapi juga di sikap. Ada orang yang membaca ribuan halaman tapi tetap korup. Ada juga yang jarang membaca, tapi mengajarkan lebih banyak melalui cara ia hidup.
Sutami tidak meninggalkan memoir, tidak menulis doktrin. Tapi justru karena itu, hidupnya menjadi narasi yang kita baca hari ini—narasi tentang kemungkinan lain dari kekuasaan: bahwa seorang menteri bisa pulang tanpa istana, bisa wafat tanpa warisan harta, tetapi meninggalkan sesuatu yang lebih langka: teladan—dan teladan itu kini terasa seperti buku yang tak lagi dicetak. Kita hanya bisa menemukannya di toko loak sejarah.
Ada yang aneh dari kebiasaan Ir. Sutami. Seorang menteri yang setiap hari berurusan dengan proyek raksasa, bendungan, jalan raya, bandara—justru lebih sering terlihat makan siang di warung pinggir jalan. Nasi pecel di atas piring seng, teh tawar dalam gelas retak. Kadang ia berbagi dengan rakyat biasa yang duduk di sebelahnya.
Kebiasaan itu bukan sekadar pilihan menu. Ia adalah pernyataan politik yang diam-diam subversif. Di negeri yang sejak lama menganggap jabatan sebagai tiket menuju jarak sosial, Sutami justru meniadakan jarak itu. Ia tidak sedang berpose, tidak memanggil wartawan, tidak membagikan unggahan media sosial. Ia hanya makan. Tetapi dari tindakan yang sederhana itu, lahir pesan: kekuasaan tidak harus bersembunyi di balik pagar tinggi.
Bandingkan dengan hari ini. Para pejabat kita justru menjadikan makan siang sebagai panggung. Restoran bintang lima, kamera televisi, “blusukan” yang diatur protokol. Sebuah produksi citra yang begitu mahal, sehingga harga satu kali jamuan bisa sama dengan gaji seumur hidup seorang buruh.
Maka kisah Sutami menjadi semacam anomali sejarah. Ia seperti tanda baca yang tidak seharusnya ada dalam kalimat panjang tentang kekuasaan Orde Baru yang akrab dengan korupsi. Ia duduk di kursi kabinet yang sama, dalam sistem yang sama, tapi menolak ikut dalam simfoni kerakusan.
Makan siangnya di warung bukan sekadar soal nasi pecel murah. Itu adalah metafora tentang keberpihakan. Bahwa pengabdian bukan dilihat dari pidato, tetapi dari tempat seseorang memilih duduk. Dan kita, hari ini, bertanya: mengapa teladan itu makin jarang? Apakah karena kesederhanaan memang tak bisa diwariskan? Atau karena bangsa ini diam-diam lebih suka pejabat yang glamor—supaya bisa terus bermimpi tentang kemewahan yang tidak pernah mereka capai?
Di sebuah warung kecil, puluhan tahun lalu, seorang menteri makan tanpa upacara. Hari ini, kisah itu terasa seperti mitos. Tapi justru mitos itulah yang menyelamatkan ingatan kita, bahwa kekuasaan bisa dijalani dengan cara lain: sederhana, jujur, bahkan dengan nasi pecel di piring seng.
Ada satu bab kecil dalam sejarah Orde Baru yang sering terlupakan: seorang menteri yang menolak fasilitas mewah, menolak promosi jabatan, menolak kekayaan. Namanya Ir. Sutami.
Di negeri yang begitu pandai mengubah kursi kekuasaan menjadi kursi empuk, ia justru memilih kursi kayu biasa. Di tengah sistem yang sejak awal dibangun untuk melahirkan pemenang proyek, ia lebih suka menjadi pelayan pembangunan. Di saat para koleganya berlomba mengamankan masa depan keluarga lewat rekening, ia justru mewariskan sebuah kekosongan harta.
Penolakannya bukan sekadar sikap moral, melainkan sebuah posisi filosofis. Ia seolah mengingatkan: jabatan bukanlah takdir, melainkan ujian. Kekuasaan bukan hadiah, melainkan beban. Dan kekayaan yang datang dari jabatan hanya akan mengikat seseorang pada sesuatu yang paling rapuh: ilusi bahwa harta bisa membeli keabadian.
Kita bisa bertanya: mengapa ia menolak? Apakah karena keyakinan ideologis? Ataukah karena keengganan pribadi terhadap kemewahan? Mungkin jawabannya tak pernah jelas. Tapi justru di ketidakjelasan itu kita menangkap makna: bahwa ada manusia yang mampu menjaga jarak dari godaan, bahkan ketika godaan itu hadir dalam bentuk undangan resmi.
Bandingkan dengan hari ini. Betapa jarang kita mendengar pejabat menolak fasilitas mewah. Yang lebih sering terdengar adalah bagaimana fasilitas itu dipakai, ditambah, bahkan disiasati untuk diwariskan. Menolak kekayaan kini dianggap tidak rasional—bahkan gila. Padahal kegilaan itu pernah hidup, nyata, dalam sosok Sutami.
Dalam sebuah rezim yang terkenal dengan sentralisasi dan patronase, ia justru menolak naik lebih tinggi. Seperti seorang pendaki yang berhenti di tengah gunung, karena tahu puncak hanya membawa kesepian dan badai. Ia memilih pulang, kembali ke tanah datar, makan di warung sederhana, dan hidup tanpa pagar besi.
Maka kisahnya bukan sekadar nostalgia, melainkan cermin. Ia memaksa kita bertanya: mungkinkah seorang pejabat hari ini menolak jabatan tinggi? Mungkinkah seorang menteri sekarang menolak kekayaan?
Pertanyaan itu menggantung, seperti ironi yang tidak butuh jawaban. Karena jawaban barangkali sudah kita ketahui: kita lebih mudah membangun gedung 100 lantai daripada membangun satu menteri dengan kesederhanaan seperti Sutami.
Dari kisah Ir. Sutami, kita belajar bahwa kesederhanaan bukanlah sinonim dari kemiskinan. Ia bukan keadaan tidak punya apa-apa, melainkan pilihan untuk tidak terikat pada apa-apa. Sebuah sikap yang membebaskan diri dari gemerlap palsu. Dalam dunia politik kita yang penuh pesta dan protokol, Sutami memilih warung pinggir jalan, piring seng, dan teh tawar. Ia mengajarkan bahwa sederhana bukan berarti kurang, melainkan cara hidup yang tak tunduk pada kemewahan.
Seorang pejabat publik, pada dasarnya, adalah figur teladan. Tetapi hari ini kita justru menyaksikan hal sebaliknya: pejabat yang hidup berfoya-foya, yang menjadikan jabatan sebagai panggung untuk memamerkan kekayaan. Maka kehadiran Sutami di tengah sejarah terasa seperti koreksi. Ia menunjukkan bahwa teladan bukan dibangun lewat pidato tentang integritas, melainkan dari kehidupan sehari-hari: bagaimana seorang menteri makan siang, di mana ia tinggal, apa yang tidak ia ambil.
Pengabdian yang tulus dan ikhlas adalah nilai tertinggi seorang pemimpin. Bukan gelar, bukan fasilitas, bukan jumlah aset. Pengabdian adalah apa yang tertinggal ketika segala jabatan habis. Dan dalam hal itu, Sutami memberi pelajaran: ia menolak jabatan tinggi, ia menolak fasilitas mewah, ia menolak menjadikan keluarga sebagai alasan untuk memperkaya diri. Ia memilih pengabdian—sebuah kata yang hari ini terdengar lusuh, tapi justru karena itu penting untuk kita ulang-ulang.
Maka moral dari kisah Sutami bukanlah dongeng moralistik yang hanya patut dipajang di buku pelajaran. Ia adalah cermin, dan di dalamnya kita melihat wajah masa kini. Apakah kita masih percaya bahwa kesederhanaan adalah kekuatan? Apakah kita masih berharap pejabat bisa hidup tanpa foya-foya? Apakah kita masih menganggap pengabdian sebagai nilai tertinggi, ataukah kita telah menganggapnya sebagai utopia yang membosankan?
Kisah itu menggantung seperti pertanyaan. Ia tidak memberi jawaban. Tetapi justru di sanalah kekuatannya: ia mengundang kita berpikir, apakah kita rela kehilangan teladan seperti Sutami, dan jika iya—apa yang akan tersisa dari pengertian kita tentang kepemimpinan?
