DPRD Kabupaten Bojonegoro melalui Komisi D menggelar rapat kerja bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPU PKP CK), Selasa (5/5/2026). Rapat berlangsung dinamis dengan menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari progres pembangunan infrastruktur hingga rencana penataan pasar modern.
Rapat dipimpin Ketua Komisi D, Imam Sholikin, dan dihadiri anggota Komisi D bersama Kepala DPU PKP CK, Satito Hadi beserta jajaran. Dalam forum tersebut, Komisi D menegaskan bahwa setiap proyek pembangunan harus direncanakan secara matang dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi masyarakat.
Komisi D juga mengingatkan agar posisi strategis Kabupaten Bojonegoro menjadi perhatian serius dalam setiap kebijakan pembangunan. Salah satu pembahasan utama adalah rencana pengembangan pasar dengan konsep modern. Ia meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan nasib pedagang yang terdampak proses penataan maupun pembangunan.
“Jangan sampai pembangunan berjalan, tetapi hak-hak pedagang justru terabaikan,” tegas Imam Sholikin.
Imam Sholikin juga menyoroti tahapan lelang proyek yang dinilai harus berjalan beriringan dengan proses relokasi pedagang. DPRD meminta agar penataan dilakukan secara adil dan mampu mengakomodasi seluruh pedagang yang selama ini beraktivitas di kawasan pasar.
Dalam pembahasan itu, disampaikan pula bahwa kapasitas pasar dirancang dapat menampung sekitar 550 pedagang. Pihak Dewan meminta kejelasan skema penataan agar tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari.
Selain penataan pasar, Komisi D turut memberi perhatian terhadap transparansi pelaksanaan proyek pembangunan. Pihaknya meminta DPU PKP CK menyampaikan data rinci terkait jumlah proyek yang telah dilelang beserta progres realisasinya.
“Keterbukaan data penting agar fungsi pengawasan berjalan optimal dan seluruh proses pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas PU PKP Cipta Karya, Satito Hadi menegatakan, pasar Kota Bojonegoro misalnya, akan dikembangkan ke konsep modern dengan tetap memperhatikan kondisi pedagang. Tito menegaskan, pembangunan infrastruktur yang dirancang memiliki dampak luas, bahkan berpotensi menjadi perhatian nasional, karena Bojonegoro memiliki posisi strategis.
“Lelang proyek akan kita laksanakan dengan tetap memperhatikan kondisi pedagang yang belum direlokasi. Sehingga setiap proyek kita rencanakan secara matang dengan risiko seminimal mungkin,” pungkasnya
