Seberapa sering kita melihat aparat sibuk berfoto di lokasi banjir, sementara korban mengetuk pintu dapur tetangga karena pemerintah terlambat?
Di negeri yang dilewati garis gempa dan patahan nasib, kita selalu diingatkan bahwa bencana bukan sekadar guratan geologis—ia adalah potret sebuah tata kelola yang hancur pelan, seperti rumah kayu yang lapuk dihembus angin yang tak terlihat.
Setiap kali gunung terbatuk, setiap kali sungai meluap, berkumandanglah simfoni yang terlalu sering kita dengar: rapat darurat, konferensi pers, laporan situasi, pernyataan tanggap bencana, dan tentu saja—berkilo lembar dokumen yang ditandatangani dari jauh, seolah jarak bisa menggantikan empati.
Kita hidup dalam sebuah zaman ketika bencana alam justru menjadi panggung yang menghidupkan fake work. Yang lebih sibuk bukan korban, tetapi para penyusun definisi bencana, darurat, atau tidak darurat; alam atau non-alam; force majeure atau force manusia yang pura-pura lupa menjaga tanah-tanah yang kini gundul.
Di banyak ruang birokrasi, tragedi telah berubah menjadi kalender. Bencana datang, lalu file dibuka, draft ditulis, dan tragedi dikonversi menjadi administrasi. Padahal, bangsa ini pernah dibangun oleh tiga unsur sederhana namun tak tergantikan: rasa, karsa, dan cipta.
Ketiganya seperti mata air dalam batin manusia—yang mengalirkan kemampuan memahami duka orang lain, menciptakan solusi, dan bergerak bersama. Tapi dalam modernitas hari ini, ketiganya dikepung oleh tembok tebal yang bernama governance.
Governance adalah istilah manis untuk menjelaskan peradaban baru: ketika administrasi lebih penting daripada tindakan; ketika laporan foto lebih berharga daripada mata yang menangis; ketika supervisi menggantikan solidaritas.
Di banyak ruang birokrasi, tragedi telah berubah menjadi kalender. Bencana datang, lalu file dibuka, draft ditulis, dan tragedi dikonversi menjadi administrasi.
Kita lupa: rasa adalah naluri untuk menolong sebelum diminta. Karsa adalah keberanian mengambil inisiatif tanpa disposisi atasan. Cipta adalah kemampuan untuk membuat jalan baru, ketika jalan lama mengantar kita pada jurang. Namun kini, ketiganya disingkirkan, seperti tamu tak diundang dalam pesta-pesta yang dipenuhi jargon “akuntabilitas” dan “transparansi,” padahal justru di balik baju transparansi itulah ketidakadilan menyembunyikan tubuhnya.
Demokrasi yang kita banggakan telah lama tercerai dari manusianya. Ia kini menjadi ruang transaksi regulasi, bukan ruang untuk suara mereka yang kehilangan rumah karena tanah longsor, banjir atau pandemi. Demokrasi hanya hadir melalui siaran konferensi pers, bukan saat perahu karet menyusuri desa-desa yang tenggelam.
Sementara korban menjadi angka dalam tabel statistik. Dalam dokumen resmi, mereka tidak bernama, tidak punya wajah, hanya angka yang dinaik-turunkan dalam presentasi. Demokrasi di negara ini terlalu sering sibuk mengatur siapa bicara di podium, tapi lupa pada mereka yang tenggelam dalam senyap.
Barangkali, inilah waktunya kita membalik urutan: bencana ditangani sebelum ia mencipta korban. Administrasi menjadi pelengkap, bukan panglima. Dan rasa-karsa-cipta kembali menjadi denyut utama kehidupan berbangsa. Karena yang paling menyakitkan bukanlah bencana alam itu sendiri—melainkan ketika kita membiarkan kemanusiaan tenggelam, hanya agar definisi dalam dokumen tetap terlihat rapi.
Seolah tragedi adalah ruang untuk lomba mendefinisikan, bukan kesempatan untuk menyembuhkan. Dan barangkali hanya bangsa yang berani kembali kepada rasa, karsa, dan cipta yang mampu menjaga kemanusiaannya tetap utuh—di tengah dunia yang makin tekun memproduksi paperwork sebagai nama lain dari kerja palsu.
Betapa mudah kita menulis kalimat sakral pada setiap awal undang-undang—“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa”—seakan Tuhan sendiri turun menandatangani pasal demi pasal. Namun di halaman berikutnya, yang berjalan bukan rahmat, melainkan manipulasi yang lihai menyamar sebagai prosedur.
Kita hidup dalam bangsa yang gemar memulai dengan doa, tetapi ragu menjalankan amanah doa itu. Seolah-olah doa adalah pembuka acara, bukan panduan hidup. Ketika bencana melanda, kita fasih mengatakan “musibah dari Tuhan,” padahal Tuhan tak pernah menulis izin penebangan hutan, atau menandatangani izin tambang yang merobek tubuh bumi. Semua itu—kita yang lakukan, tetapi kepada langit kita kirimkan alasan.
Bangsa ini punya ritual keagamaan yang megah, tetapi sayangnya, sering hanya berhenti pada suara—seperti doa yang berdenting di pengeras suara, namun tak pernah menyentuh hati. Seberapa sering kita melihat aparat sibuk berfoto di lokasi banjir, sementara korban mengetuk pintu dapur tetangga karena pemerintah datang terlalu lambat?
Di sini, demokrasi terlalu religius pada formalitas dan terlalu buta pada kemanusiaan. Kita sangat mencintai dokumen, tetapi takut pada kenyataan. Kita memuja kata-kata, tetapi alergi terhadap perbuatan. Seolah-olah. Itulah agama baru kita.
Bahkan di tengah tragedi, yang paling sibuk bukan tangan yang memberi pertolongan, tapi tangan yang mengedit teks pidato sambutan. Di layar televisi, semuanya tampak tertib, rapi, penuh prosedur. Tetapi bila engkau turun ke tanah banjir itu, yang kau temukan hanyalah manusia-manusia yang membangun hidup dari nol dengan bantuan sesama warga, bukan negara.
Mungkin itu sebabnya bangsa ini lebih sering memilih kata daripada aksi. Karena kata tak pernah menuntut tanggung jawab. Kata hanya perlu dibacakan, disahkan, dicetak dalam lembar negara, lalu selesai.
Beda dengan rasa—ia menuntut empati. Beda dengan karsa—ia menuntut keberanian. Beda dengan cipta—ia menuntut kreativitas manusia dalam menjawab realitas. Dan ketiganya tak bisa dipalsukan.
Kita bisa memalsukan gelar, sertifikat, revisi undang-undang, hingga laporan pertanggungjawaban. Tetapi rasa, karsa, cipta—selalu menyingkap siapa sebenarnya kita. Kita akan benar-benar menulis “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” sebagai pembuka tindakan, bukan sekadar pembuka teks.
Kita akan berhenti memperlakukan Tuhan sebagai catatan kaki dari peraturan yang tak pernah kita jalankan. Untuk itu, kita harus berhenti menjadi bangsa yang hanya “seolah-olah”—bangsa yang kuat di atas kertas, namun rapuh di atas tanah yang sesungguhnya kita pijaki.
Di sebuah ruang rapat yang dingin, seorang pejabat dengan bangga menunjukkan foto-foto tutupan lahan “yang sudah pulih.” Dalam gambar, hijau tampak merata, seperti permadani yang ditarik dari langit—rapi, mengesankan, dan tentu saja, instagrammable.
Tapi setiap orang tahu bahwa foto hanya merekam kulit, bukan isi. Hutan bisa terlihat hijau dalam gambar, tetapi rapuh di akar. Yang dibagikan kepada publik bukanlah perbaikan, melainkan narasi tentang perbaikan. Ada jurang yang luas antara keduanya.
Dan di situlah “fake-work” menemukan makna terdalamnya: bukan sekadar memperlihatkan pencapaian, tetapi memproduksi persepsi bahwa pencapaian itu nyata. Kriteria-indikator, istilah yang terasa netral, ilmiah, bahkan rasional. Tapi justru di situlah perangkapnya: kriteria dan indikator adalah cara modern menyembunyikan kegagalan di balik angka-angka yang seolah objektif.
Selalu ada indikator yang bisa dipenuhi. Selalu ada kriteria yang bisa dinegosiasi. Dan selalu ada foto yang bisa diambil dari sudut yang tepat—sementara kerusakan yang sesungguhnya tersembunyi di balik lereng yang tidak masuk frame. Perdebatan indikator tak akan pernah selesai, karena indikator bukan cermin realitas; ia cermin kehendak politik.
Apa yang Keliru? Barangkali, bukan hutan yang keliru. Bukan pula gunung yang retak. Yang keliru adalah cara kita memahami Tuhan di tengah pembangunan. Teologi kita berubah pelan-pelan, tanpa kita sadari.
Tauhid yang dulu memerintahkan menjaga ciptaan, kini berubah menjadi tauhid yang mengafirmasi kekuasaan—seolah Tuhan lebih merestui laporan daripada kenyataan, lebih menyukai rencana-rencana strategis daripada udara yang dapat dihirup warga desa. Kita lupa bahwa tauhid bukan sekadar keesaan Tuhan—tetapi keesaan tanggung jawab manusia terhadap bumi.
Kita kini lebih tunduk kepada indikator daripada kepada nurani. Lebih takut gagal melampaui target daripada takut gagal menjaga kehidupan. Lebih percaya kepada laporan tahun berjalan daripada kepada suara tanah yang terus tercekik. Jika ada yang benar-benar berubah, itu bukanlah hutan, tetapi cara kita beriman.
Yang benar-benar berubah, itu bukanlah hutan, tetapi cara kita beriman.
Tauhid—yang seharusnya menyatukan manusia dengan alam—perlahan bergeser menjadi tauhid statistik. Tuhan menjadi formalitas di halaman awal dokumen, sementara indikator menjadi sesembahan baru di bagian isi. Dan di tengah semua itu, alam—yang diam-diam terluka—hanya bisa menunggu manusia tersadar, atau justru tenggelam oleh kesombongan datanya sendiri.
Era modern sering disebut sebagai zaman kemajuan: teknologi, sains, industrialisasi, kecerdasan buatan—semuanya mengkilap, seperti lampu kota yang tak pernah padam. Tetapi cahaya panjang itu sebenarnya menyilaukan, bukan menerangi. Kita hidup dalam sebuah peradaban tinggi yang telah lama dikuasai oleh kepentingan, namun kepentingan itu dibungkus dengan keanggunan: budaya akademik, diskursus ilmiah, dan tata kelola pemerintahan.
Di dalam balutan keindahan itulah kekuasaan menemukan bentuk termodernnya: ia tidak lagi memerintah dengan tongkat, tetapi dengan lorong-lorong pikiran, angka, dan indikator. Di ruang akademik, orang berdiskusi bukan untuk mendekati kebenaran, tetapi menjaga posisi, reputasi, dan sumber pendanaan riset. Di ruang politik, orang berpidato bukan untuk melindungi yang lemah, tetapi untuk mengekalkan dominasi.
Kebenaran telah lama berubah menjadi alat. Dan alat itu hanya bekerja untuk mereka yang memegang kendali. Karena itu, perdebatan bencana bukan lagi tentang tanah longsor, banjir bandang, atau gunung yang terbangun oleh magma. Kita sedang membicarakan perubahan fundamental pada tauhid: hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam.
Kita pernah meyakini bahwa menjaga alam adalah bentuk penghambaan terbaik—karena ciptaan adalah amanah. Kini, perlindungan alam hanya menjadi catatan kaki dalam argumentasi pembangunan. Segala sesuatu diukur oleh manfaat ekonomi, bukan oleh kewajiban moral.
Orang hanya mengkritik prosedur, saling menyalahkan oknum, saling memperkeras peraturan—tanpa ingin mengakui kerusakan di dalam jiwa kita sendiri. Tauhid, yang seharusnya menjadi pusat kesadaran, kini hanya menjadi pembuka pidato sebelum kekuasaan mengambil alih panggung.
Jika benar ada sesuatu yang hilang dari zaman ini, itu adalah wisdom—kebijaksanaan purba untuk hidup serasi dengan alam, untuk melindungi yang lemah, untuk menyadari bahwa bumi bukan benda mati, melainkan ruang hidup yang sama-sama kita tempati.
Kini wisdom dianggap romantisme, bahkan dianggap hambatan. Dan kekuasaan, dengan seluruh arsip dan legitimasi hukumnya, selalu memiliki alasan untuk tidak mendengar jeritan tanah yang retak, sungai yang dipaksa menyempit, dan desa-desa yang tenggelam.
Di tengah semua ini, kampus sejatinya adalah satu-satunya ruang di mana niat baik seharusnya menemui bentuknya. Kampus bukan tempat memonopoli pengetahuan, melainkan ruang untuk melindungi kebenaran dari kekuasaan; melindungi kemanusiaan dari dominasi teknologi; melindungi alam dari kehendak pasar.
Tetapi kampus pun kini perlahan berubah menjadi agen birokrasi—mengejar akreditasi, indeksasi, ranking global, dan publikasi yang dihitung per semester. Di manakah ruang untuk niat baik yang tulus? Jika kampus telah larut dalam logika kekuasaan, maka umat manusia kehilangan benteng terakhirnya.
Mungkin pada akhirnya, perjuangan terbesar kita bukan melawan bencana alam, tetapi melawan perubahan tauhid yang membuat kita tega membiarkan bencana itu terjadi—demi sebuah kekuasaan yang menyamar sebagai peradaban.
