Budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat menyebabkan gerakan perempuan terpinggirkan dan mengalami kemunduran. Cara berpikir patriarki yang tetap dominan tidak menciptakan kesetaraan bagi kaum feminis, justru semakin membatasi ruang gerak mereka dalam banyak aspek, perjuangan perempuan sulit diakomodasi sesuai dengan kepentingan mereka.
Pada batas tertentu, pergerakan perempuan dalam segala aspek sulit diakomodir seturut kepentingan perempuan. Pola yang dibentuk dan dibangun dalam masyarakat di bawah kendali belenggu patriarki justru mendepak perempuan dari ruang di mana mereka seharusnya mendapatkan ‘jatah’ yang setara dengan laki-laki. Harus diakui hampir semua daerah di Indonesia masih menggenggam erat budaya patriarki.
Meskipun perkembangan global telah merambah hingga ke desa-desa, namun tetap saja logika patriarki masih bersarang utuh dan tetap dianggap relevan sehingga dipraktikkan dalam masyarakat setempat. Hal ini tidak saja dipengaruhi karena kultur masyarakat sehingga logika patriarki masih tertanam kuat, tetapi di sisi lain justru budaya patriarki dipertahankan demi melanggengkan kepentingan pihak laki-laki.
Kekhawatiran jika sewaktu-waktu perempuan akan mendominasi dalam masyarakat, memaksa kelompok ini (laki-laki) mempraktikkan logika patriarki sebagai “benteng pertahanan diri” yang dengan sendirinya tetap menempatkan perempuan sebagai kelas nomor dua. Dalam banyak bentuk, budaya patriarki selalu menjadi parasit yang membunuh pergerakan kaum feminis.
Logika feminisme acap kali tidak mendapatkan tempat untuk ‘diakui’ dalam masyarakat karena suburnya logika patriarki mendominasi semua aspek kehidupan masyarakat.Kondisi ini bisa dipastikan dengan sendirinya menggerus eksistensi perempuan bahkan memaksa mereka untuk menerima kondisi tersebut sebagai sesuatu yang ‘alamiah’.
Logika ini semakin mempertegas bahwa feminisme pada hakikatnya hanyalah sebuah konsep teoritis sementara dalam praktiknya dikendalikan di bawah nalar patriarki. Dalam masyarakat yang masih menggenggam budaya patriarki, eksistensi perempuan tidak mendapatkan ruang yang ‘setara’ dengan laki-laki. Kehadiran perempuan selalu ditempatkan dalam kelas yang dalam banyak aspek mudah dikendalikan dengan logika patriarki.
Hal ini pada gilirannya sangat rentan dengan kekerasan, baik kekerasan secara fisik maupun verbal. Kekerasan semacam ini sering kali dialami perempuan dan jika kita melihat dampak yang dirasakan perempuan, luka batin yang mereka terima jauh lebih besar dan dampaknya akan mengganggu mental dan psikis mereka.
Membidas Rantai Patriarki
Pada pemikiran kritis Pierre Bourdieu tentang (dominasi maskulin), dominasi maskulin dalam banyak aspek tidak saja menggerus keberadaan perempuan sehingga perempuan rentan dengan kekerasan. Di balik itu, dominasi maskulin sebetulnya menandakan ada perampasan hak-hak dasar perempuan yang mudah diselewengkan. Hak mereka sebagai perempuan yang sebetulnya perlu mendapatkan ruang untuk ‘berekspresi’ nyatanya tidak dengan baik diterima perempuan.
Contohnya, dalam media sosial, tubuh perempuan sering dijadikan objek yang menarik perhatian, bahkan dieksploitasi demi keuntungan tertentu. Dalam konteks perkembangan modern seperti saat ini, kekerasan terhadap perempuan telah beralih dari kekerasan fisik menuju pada kekerasan simbolis. Salah satu bentuk kekerasan simbolis adalah kekerasan verbal, yang sering kali dianggap biasa tetapi berdampak besar pada kondisi mental dan emosional perempuan.
Kekerasan simbolis tidak selalu tampak secara langsung, namun jika terjadi terus-menerus, dampaknya bisa sangat merusak. Perempuan sangat rentan terhadap bentuk kekerasan ini dan sering kali menjadi korban. Sayangnya, media sosial saat ini belum sepenuhnya menjadi ruang yang memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan, karena masih didominasi oleh laki-laki.
Lantas dalam kondisi perempuan terdesak seperti ini, bagaimana pergerakan perempuan dalam masyarakat agar setara dengan laki-laki? Menurut hemat saya, paling penting yakni mengakomodir mereka dalam ruang yang sama, misalnya dalam lanskap politik yakni mendorong elemen terkait (pemerintah) untuk tegas menerapkan kebijakan representasi perempuan (regulasi minimal 30 persen) dalam politik.
Saat ini, regulasi tersebut sudah ada, tetapi belum dijalankan secara optimal. Kebijakan ini sering kali hanya menjadi formalitas tanpa adanya upaya serius untuk memastikan kepentingan perempuan benar-benar diakomodasi dalam politik. Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Salah satu alasan mengapa kekerasan terhadap perempuan masih marak dan akses perempuan terhadap fasilitas publik terbatas adalah karena kebijakan yang dibuat tidak berorientasi pada kebutuhan perempuan. Sebaliknya, kebijakan sering kali hanya dibuat untuk menciptakan kesan bahwa pemerintah berpihak pada perempuan, tanpa benar-benar memperhatikan kebutuhan mereka.
Akibatnya, berbagai aspek seperti politik, hukum, ekonomi, dan pendidikan masih belum memberikan perhatian yang cukup pada kepentingan perempuan. Kesenjangan dalam masyarakat modern semakin terlihat—laki-laki lebih diunggulkan, sementara perempuan mengalami kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan. Jika cara berpikir patriarki terus berkembang, feminisme akan semakin tersingkir.
Di bawah dominasi patriarki, perempuan sulit mendapatkan akses untuk mengekspresikan diri di ruang publik maupun media sosial. Cara berpikir ini juga erat kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan, sehingga feminisme terus berada dalam tekanan.
Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari pentingnya kesetaraan dan menghindari pola pikir yang mengutamakan satu kelompok dengan menindas yang lain. Selama pemikiran ini terus bertahan, selama itu pula kesetaraan tidak akan pernah terwujud.
