Potensi ekonomi digital cukup besar. Bahkan, digadang mampu jadi tumpuan ekonomi masa depan. Tapi, hadirnya Kementerian Ekonomi Digital bakal beri kontribusi atau justru sekadar buang-buang energi?
Harus diakui, banyaknya masyarakat digital belum diimbangi kuatnya regulasi. Terbukti, hingga kini, Indonesia belum memiliki kementerian yang khusus membidangi ranah digital. Sehingga, potensi kecurangan di dalamnya masih amat menghantui.
Memberi perhatian pada ekonomi digital amat perlu dilakukan. Selain semua lini kian tak bisa lepas darinya, digitalisasi mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.
Nabs, mendirikan kementerian urusan digital dan ekonomi kreatif, konon menjadi salah satu fokus perombakan kabinet pada masa jabatan Presiden Joko Widodo yang kedua ini.
Jika memang benar adanya, Indonesia akan mengikuti jejak negara-negara lebih maju seperti Inggris, Prancis, Yunani, Rusia, dan Polandia yang sudah memiliki kementerian digital sebelumnya.
Ada beberapa alasan kementerian urusan digital diperlukan Indonesia. Anisa Pratita Kirana dan Janitra Haryanto, dua peneliti dari Universitas Gajah Mada (UGM) memberi 3 alasan masuk akal terkait betapa pentingnya Kementerian Digital.
1. Negara dengan pengguna internet terbesar kelima di dunia.
Jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat tajam. Dari 132 juta, menjadi 150 juta tahun lalu. Dalam kurun waktu yang sama, jumlah pengguna sosial media meningkat dari 130 juta menjadi 150 juta, sementara jumlah pengguna sosial media lewat gawai meningkat dari 120 juta menjadi 130 juta.
Perusahaan konsultan manajemen McKinsey memperkirakan, bila Indonesia menerapkan digitalisasi, berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebesar US$150 miliar (Rp 2100 triliun) – sekitar 10% dari Pendapatan Domestik Bruto — pada 2025.
2. Kejahatan siber, mulai penipuan online hingga pornografi.
Kian banyak kejahatan online. Dan tak banyak upaya dilakukan untuk mengatasinya. Tak hanya itu, Indonesia memiliki masalah kesenjangan tenaga kerja bidang digital: jumlah orang dengan keahlian kerja bidang digital tak cukup memenuhi kebutuhan pasar.
Menurut sekolah bisnis asal Swiss, International Institute for Management Development (IMD), Indonesia ada di peringkat ke-59 dari 63 negara dalam urusan pengembangan teknologi pada 2018. Fakta ini menunjukkan bahwa kesenjangan dan tingkat kejahatan digital masih sangat tinggi.
3. Belum memiliki tata kelola internet yang komprehensif.
Indonesia, hingga saat ini, tidak memiliki strategi digital yang terintegrasi dalam tata kelola internet. Buktinya, Indonesia memiliki 34 kementerian, tapi hanya sedikit yang mengurusi masalah digital.
Sejumlah inisitif digital yang ada seperti Making Indonesia 4.0 oleh Kementerian Industri dan Digital Talent Scholarship oleh Kominfo tidak selaras satu sama lain. Ini menunjukkan adanya ketidakjelasan peraturan dan manajemen digital.
Dari 3 alasan tersebut, adanya Kementerian Digital digadang bisa menangani masalah yang saat ini terpinggirkan seperti tenaga kerja digital, kerangka kemampuan dan keamanan siber nasional, hingga tata kelola digital.
Nabs, Kementerian Digital bisa membantu kementerian lain mengembangkan dan menerapkan kebijakan pada masalah digital, tentu saja, sebagai konsultan.
Wikipedia bahkan sudah mendefinisikan Kementerian Digital sebagai kementerian yang rencananya akan dibentuk dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Indonesia, Joko Widodo. Hmmm
Menurut Wikipedia, Kementerian tersebut dibentuk bersamaan dengan Kementerian Investasi dan Kementerian Industri Kreatif. Kementerian Ekonomi Digital merupakan alih wujud Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf.
Adanya Kementerian Digital — misal benar-benar jadi — harus mampu mempermudah gerak-gerak kerja berbasis digital. Dan mampu memperlebar ruang kerja digital di Indonesia. Sehingga, keberadaannya benar-benar berkontribusi, alih-alih sekadar membuang energi.
