Indonesia selalu bangga menyebut dirinya sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tapi beberapa malam terakhir, demokrasi itu rasanya lebih mirip darurat militer yang dibungkus jargon “pengendalian massa”.
Lampu jalan di Kwitang dipadamkan, gas air mata ditembakkan ke sana-sini, kendaraan lapis baja dibiarkan melaju di tengah kerumunan, hingga seorang pengemudi ojek online tewas mengenaskan.
Katanya polisi itu “melindungi dan mengayomi”, tapi kalau melihat video dan laporan media, lebih pantas kalau slogannya diubah jadi “melindungi negara dari rakyatnya sendiri”.
Ironisnya, semua ini terjadi ketika pemerintah gembar-gembor soal “Indonesia Emas 2045”, sementara di lapangan warganya diperlakukan seolah pion catur yang bisa disingkirkan kapan saja. Gedung DPRD di Makassar terbakar, ratusan orang disapu ke dalam tahanan, dan warga sipil ikut kena gas air mata hanya karena sial melintas.
Tapi ya sudahlah, nanti mungkin akan ada konferensi pers klise: “Aparat sudah bertindak sesuai prosedur.” Prosedur yang mana? Prosedur menghapus hak asasi? Fakta-fakta kebobrokan ini semakin menumpuk.
Laporan Amnesty International sudah jelas: ada penggunaan kekuatan berlebihan, ada korban tewas, ada penangkapan sewenang-wenang. Tapi respons pemerintah biasanya standar: pura-pura lupa, atau kalau ditekan, paling banter membentuk “tim investigasi” yang hasilnya menguap seperti asap gas air mata.
Rakyat sudah paham pola lama ini, setiap tragedi selalu dijawab dengan janji manis tanpa hasil. Pemerintah juga lihai memainkan narasi. Kalau rakyat protes soal kenaikan harga beras atau dugaan korupsi, mereka dilabeli “perusuh”. Kalau mahasiswa turun ke jalan, dicap “ditunggangi kepentingan politik”.
Kalau wartawan merekam kekerasan aparat, dibilang “provokator”. Semuanya salah, kecuali pemerintah dan aparat yang selalu benar. Demokrasi model apa ini, kalau kritik dianggap ancaman negara?
Sementara itu, pejabat-pejabat negeri ini tetap adem ayem duduk di kursi empuknya. Anggaran miliaran rupiah untuk tunjangan pejabat jalan terus, sementara warga yang menjerit ditagih kesabaran.
Kalau ada rakyat marah dan turun ke jalan, solusinya bukan dialog tapi pentungan. Ini bukan lagi soal pengendalian massa, tapi soal pengendalian nalar: rakyat dipaksa percaya bahwa represi adalah bentuk “pengamanan”.
Pahitnya begini, buku saku kemerdekaan berpendapat, yang jelas-jelas menegaskan hak warga untuk menyampaikan pendapat secara damai, seolah cuma jadi pajangan.
Hukum ada, tapi hanya berlaku kalau menguntungkan penguasa. Kalau rakyat yang menuntut, hukum tiba-tiba bisa lentur seperti karet gelang. Demokrasi kita jadi mirip wayang kulit: rakyat digerak-gerakkan, tapi dalangnya tetap itu-itu saja.
Akhirnya kita harus jujur, yang terjadi beberapa hari ini bukan sekadar bentrokan massa, melainkan bentrokan nilai. Negara ini sedang mempertaruhkan masa depannya di hadapan publik, apakah akan tetap berpura-pura jadi demokrasi sambil memperlakukan warganya seperti musuh, atau berani mengakui bahwa yang disebut “kemerdekaan berpendapat” hanyalah ilusi manis di atas kertas.
Kalau pemerintah masih berpikir bisa menakuti rakyat dengan gas air mata, pentungan, dan tank, mereka keliru besar. Yang seharusnya ditakuti adalah runtuhnya kepercayaan rakyat, karena ketika rakyat berhenti percaya, semua tameng, pentungan, dan senjata tak akan lagi menyelamatkan kekuasaan.
Sebagai catatan tambahan, saya sertakan tautan berisi dokumentasi kerusuhan di sejumlah titik serta salinan Buku Saku Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat yang selama ini menjadi pedoman kami dalam memahami hak warga dan kewajiban aparat.
Semoga tulisan ini bisa menjadi rujukan bersama, agar publik menilai dengan jernih: apa yang seharusnya terjadi menurut aturan, dan apa yang justru terjadi di lapangan.
