Hadirnya wajah perempuan di jabatan krusial tak hanya soal representasi dan partisipasi. Apalagi pemanis wajah pemerintahan belaka.
Perempuan punya perspektif yang berbeda dalam menyikapi suatu hal. Dan ini akan menghadirkan strategi kebijakan yang berbeda pula dalam sebuah pemerintahan.
Selama 341 tahun Kabupaten Bojonegoro berdiri di tanah nusantara. Baru pada 2018 ia memiliki sosok perempuan sebagai pemimpinnya. Anna Muawanah menjabat sebagai Bupati perempuan pertama di Bojonegoro.
Kehadiran sosok perempuan di pemerintahan Bojonegoro tentu tidak cukup. Lebih jauh, kita membutuhkan peran pemimpin perempuan untuk memberi perubahan. Khususnya dalam kebijakan yang bersangkutan dengan perempuan.
Hadirnya Wajah Perempuan dan Dampaknya Pada Upaya Pengarusutamaan Gender
Pada momentum awal Anna Muawanah menjabat, dia menjabarkan ada 17 program prioritas. Pada program ke-9, kita dapat menemui kebijakan untuk menciptakan lingkungan ramah perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa dan taman penitipan anak.
Prioritas ini diejawantahkan dalam RPJMD Bappeda Bojonegoro 2018. Dengan adanya upaya mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa.
Upaya ini ditinjau melalui Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Pembangunan Gender, dan Angka Kemiskinan.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mulai memperhatikan isu pengarusutamaan perempuan dalam pemerintahan. Baik dari segi prosentase perempuan di legislatif. Serta mendorong peran perempuan dalam pembentukan kebijakan. Dalam hal ini, Bappeda Bojonegoro telah membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.
Munculnya Lebih Banyak Wajah Perempuan di Sektor Krusial
Tidak berhenti sampai posisi bupati, wajah-wajah perempuan juga terlihat di beberapa sektor krusial lain. Tahun 2019, kita secara resmi mengenal sosok sekretaris daerah (sekda) perempuan pertama di Bojonegoro. Dialah mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Nurul Azizah.
Nurul Azizah mengisi jabatan sekda yang sebelumnya diduduki Penanggung Jawab selama hampir 2 tahun. Ini menjadi sebuah kelegaan yang menyenangkan.
Publik, khususnya saya pribadi, semakin tersenyum bangga ketika melihat sosok perempuan yang akhirnya mengisi jabatan tersebut.
Jabatan Sekda memiliki peran yang krusial bagi suatu daerah. Sebab dia hadir membantu bupati dalam menyusun kebijakan. Tak hanya itu, Sekda juga punya tongkat koordinasi ke dinas dan lembaga teknis daerah.
Nabs, angin segar yang menunjukkan semakin tebalnya peran perempuan kembali berhembus pada awal 2020 ini.
Kepala Bakorwil Bojonegoro yang sebelumnya dijabat Abimanyu Poncoatmojo, digantikan sosok perempuan asal Surabaya, Dyah Wahyu Ermawati.
Sosok yang akrab disapa Erma ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
Berangkat dari posisi sebelumnya yang terfokus pada urusan ekonomi makro, investasi, perindustrian, perdagangan hingga ekonomi kreatif; hadirnya Dyah Ermawati di Bakorwil Bojonegoro diharap mampu mempertebal upaya penguatan peran perempuan di bidang ekonomi.
Hadirnya Perempuan dan Dampaknya Bagi Pemerintahan Hingga Isu Global
Hadirnya wajah perempuan di jabatan krusial tak hanya soal representasi dan partisipasi. Apalagi pemanis wajah pemerintahan belaka.
Perempuan, punya perspektif yang berbeda dalam menyikapi suatu hal. Dan ini akan menghadirkan strategi kebijakan yang berbeda pula di pemerintahan.
Perihal perbedaan perspektif ini bukan isapan jempol belaka. Pada Mandiri Investment Forum 2020 Indonesia, Rabu (5/2/2020) yang lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa banyak masalah global yang bermuara dari kebijakan yang manmade. Atau kebijakan yang dibuat oleh laki-laki. Tidak berhenti sampai di situ, upaya penyelesaian masalah yang ada juga masih berkutat pada perspektif laki-laki.
“Banyak negara yang seperti kehabisan amunisi dan kekurangan strategi dalam menghadapi pelemahan ekonomi global,” ujar perempuan pertama di dunia yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Dari sini, bisa dikatakan bahwa kurangnya representasi perempuan dalam penyusunan strategi dan kebijakan bisa berdampak pada kondisi stagnan. Suatu masalah akan berkutat pada perspektif yang itu-itu saja.
Pemerintahan yang hanya didominasi laki-laki bisa dikatakan minim adanya penyegaran ide dan resolusi masalah. Hadirnya lebih banyak perempuan bisa menjadi solusi penyelesaian masalah. Baik di ranah pemerintahan daerah, hingga masalah global sekalipun.
