Sejarah tak pernah berhenti pada kematian seorang tokoh. Dan dunia, seperti biasa, akan menonton—sebagian dengan simpati, sebagian dengan kalkulasi, sebagian dengan ketakutan akan perang yang lebih luas.
Di layar televisi negara, seorang penyiar menangis ketika menyebut nama Ali Khamenei. Ia tidak sekadar membacakan berita; ia seperti membacakan takdir. “Pemimpin Tertinggi telah mencapai syahid,” katanya, dengan suara yang bergetar, seakan kata syahid itu sendiri memikul beban sejarah.
Empat puluh hari berkabung diumumkan. Empat puluh hari—angka yang dalam tradisi Persia dan Islam bukan hanya hitungan waktu, tapi ruang kontemplasi. Empat puluh hari Musa di Sinai. Empat puluh hari manusia dalam kesunyian rahim sebelum ditiupkan ruh. Empat puluh hari sebuah bangsa menatap kehilangan, atau mungkin, menatap dirinya sendiri.
Sejak 1989, setelah kematian Ruhollah Khomeini, Khamenei berdiri sebagai poros Republik Islam. Revolusi 1979—yang menggulingkan Mohammad Reza Pahlavi—bukan hanya mengganti rezim; ia mengganti kosmologi. Dari monarki yang disokong Barat menuju teokrasi yang menantang Barat. Dari mahkota menuju sorban.
Kini, serangan yang dilaporkan dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel disebut bukan hanya menewaskan Khamenei, tetapi juga sejumlah pejabat tinggi: Mohammad Pakpour, Ali Shamkhani, Aziz Nasirzadeh, dan nama-nama lain yang selama ini bekerja dalam bayang-bayang pertahanan dan intelijen. Negara, yang dibangun atas kesadaran akan ancaman, kembali disentuh oleh ancaman itu sendiri. Dalam tragedi seperti ini, sejarah bergerak bukan sebagai kronologi, melainkan sebagai ironi.
Kita ingat bagaimana Carl Schmitt menyebut bahwa kedaulatan adalah hak untuk memutuskan dalam keadaan darurat. Tapi apa arti kedaulatan ketika keadaan darurat menjadi keseharian? Ketika serangan udara menjadi bahasa diplomasi? Ketika langit tak lagi biru, melainkan ruang kalkulasi militer?
Di Timur Tengah, waktu seperti berputar dalam lingkaran dendam. Revolusi melahirkan embargo. Embargo melahirkan penguatan militer. Penguatan militer melahirkan ketegangan. Ketegangan melahirkan serangan. Dan serangan melahirkan martir. Martir melahirkan mitos. Mitos melahirkan generasi baru yang bersumpah tak akan tunduk. Barangkali inilah yang oleh Hannah Arendt disebut sebagai banalitas kekerasan—bukan karena ia sepele, melainkan karena ia menjadi biasa.
Kematian seorang pemimpin bukan lagi kejutan metafisik, melainkan peristiwa yang segera dianalisis dalam tabel geopolitik: siapa untung, siapa rugi, siapa berikutnya. Namun di luar peta dan strategi, ada ibu-ibu yang benar-benar berkabung. Ada anak-anak yang akan tumbuh dalam cerita tentang syahid dan agresi. Ada generasi yang akan menghafal tanggal 28 Februari sebagaimana generasi sebelumnya menghafal 1979.
Revolusi Iran dulu adalah protes terhadap dominasi asing dan ketimpangan internal. Ia lahir dari semangat anti-imperial. Kini, kematian Khamenei—jika benar terjadi dalam serangan eksternal—akan dibaca sebagai pembenaran narasi lama: bahwa Republik Islam adalah benteng terakhir melawan hegemoni.
Dan di situlah paradoksnya: setiap peluru yang dimaksudkan untuk melemahkan bisa saja menguatkan mitologi perlawanan.
Empat puluh hari berkabung akan berlalu. Tapi yang lebih lama dari itu adalah ingatan kolektif. Sejarah tak pernah berhenti pada kematian seorang tokoh. Ia justru dimulai kembali dari sana. Dan dunia, seperti biasa, akan menonton—sebagian dengan simpati, sebagian dengan kalkulasi, sebagian dengan ketakutan akan perang yang lebih luas.
Di antara tangis penyiar televisi dan dentum rudal yang tak terdengar di layar, kita diingatkan pada satu hal yang sunyi: kekuasaan, betapapun sakralnya, selalu fana. Tetapi luka—luka dalam memori bangsa—jarang sekali benar-benar mati.
Peristiwa wafatnya Ali Khamenei—dalam konteks serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel—tidak berhenti pada soal siapa menang dan siapa kalah. Ia membuka beberapa lapisan perenungan yang lebih dalam.
Pertama: Seorang pemimpin yang memegang otoritas tertinggi sejak 1989, yang menjadi simbol kesinambungan Revolusi Iran pasca-Ruhollah Khomeini, pada akhirnya tetap tunduk pada hukum sejarah: semua kekuasaan bersifat sementara. Negara bisa membangun sistem, militer, ideologi, bahkan kultus simbolik. Tetapi tak satu pun kebal terhadap perubahan drastis.
Kedua: Dalam tradisi politik Iran, kematian karena serangan eksternal hampir pasti dimaknai sebagai kesyahidan. Dan “martir” bukan sekadar status religius—ia adalah energi politik. Sejarah Revolusi 1979 sendiri lahir dari narasi korban dan perlawanan terhadap Mohammad Reza Pahlavi yang didukung Barat. Jika kematian ini dipahami sebagai agresi, maka ia berpotensi memperkuat kohesi internal, bukan melemahkannya.
Ketiga: logika Kekerasan negara terhadap negara sering dibenarkan atas nama keamanan, pencegahan, atau stabilitas regional. Namun setiap serangan menanam benih balasan. Siklus ini membuat Timur Tengah seperti ruang yang tak pernah benar-benar keluar dari bayang-bayang perang. Pertanyaannya: apakah keamanan bisa dibangun di atas trauma yang terus diperbarui?
Keempat: Bagi Republik Islam, wafatnya pemimpin tertinggi bukan sekadar kehilangan figur, melainkan ujian institusional. Apakah sistem cukup kuat untuk melampaui individunya? Atau justru stabilitas selama ini terlalu bergantung pada satu poros?
Kelima: Iran bukan negara pinggiran dalam geopolitik. Ia beririsan dengan energi, keamanan regional, dan rivalitas blok global. Setiap gejolak di Teheran akan bergema hingga pasar minyak, jalur perdagangan, dan peta aliansi internasional.
Di balik retorika strategi dan pernyataan resmi, selalu ada manusia—warga sipil, keluarga, generasi muda—yang menanggung akibatnya. Negara bisa menyebutnya operasi militer. Sejarah bisa mencatatnya sebagai titik balik. Tapi bagi rakyat biasa, ia adalah ketidakpastian yang nyata.
Peristiwa seperti ini mengingatkan bahwa politik internasional bukan sekadar soal kekuatan, melainkan juga soal batas: sejauh mana dunia bersedia terus hidup dalam logika konfrontasi? Dan kapan keberanian terbesar justru bukan menyerang, melainkan menahan diri?
